Surabaya (Antara Jatim) - Legislator Surabaya menyoroti proyek jembatan apartemen Bale Hinggil
yang rencananya menghubungkan jembatan di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno
(MERR), Medokan Semampir, di ibu kota Provinsi Jawa Timur itu yang bisa
menambah kemacetan.
Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, di Surabaya, Rabu, mengatakan yang dijadikan acuan pengembang apartemen Bale Hinggil membangun jembatan karena telah mengantongi rekomendasi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terlebih dahulu.
"Sehingga atas dasar itu, Dishub mengeluarkan analisa dampak lingkungan (Amdal) lalu lintas dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang (DCKTR) menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) pada 2015," katanya.
Meski demikian, lanjut dia, pihaknya mempertanyakan dinas terkait mudah memberi izin karena kemungkinan besar akan terjadi kemacetan di jembatan MERR/Midle East Ring Road.
Ia meminta pihak Bale Hinggil untuk tidak melanjutkan pembangunan jembatan. Hal ini mengacu pada surat Dinas Pekerjaan Umum Surabaya tertanggal 20 Maret 2017, No 593/1733/436.7.3/2017 tentang surat peringatan. Pihak pengelola apartemen sebaiknya bersedia kompromi untuk memenuhi permintaan Pemkot Surabaya sebagai pemilik lahan.
"IMB yang didapatkan ternyata tidak termasuk struktur flyover itu. Maka kalau tetap dijalankan, harus dilakukan hubungan hukum terlebih dahulu dengan dinas PU dalam bentuk sewa lahan, sehingga inrit (izin membangun prasarana) bisa dikeluarkan. Dengan catatan status dan kondisi jalan flyover itu tidak eksklusif," katanya.
Permintaan pemkot ini, menurut Adi, hanya untuk mengurangi dampak kemacetan yang ditimbulkan pasca-flyover berdiri. Mengingat posisinya tepat berada di tengah, antara perempatan jalan SMPN 52 dan jembatan MERR.
"Kami juga minta kepada dinas PU untuk segera membuat design alternatif, sesuai permintaannya yakni kategori tidak eksklusif itu yang seperti apa," katanya. (*)
Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, di Surabaya, Rabu, mengatakan yang dijadikan acuan pengembang apartemen Bale Hinggil membangun jembatan karena telah mengantongi rekomendasi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terlebih dahulu.
"Sehingga atas dasar itu, Dishub mengeluarkan analisa dampak lingkungan (Amdal) lalu lintas dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang (DCKTR) menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) pada 2015," katanya.
Meski demikian, lanjut dia, pihaknya mempertanyakan dinas terkait mudah memberi izin karena kemungkinan besar akan terjadi kemacetan di jembatan MERR/Midle East Ring Road.
Ia meminta pihak Bale Hinggil untuk tidak melanjutkan pembangunan jembatan. Hal ini mengacu pada surat Dinas Pekerjaan Umum Surabaya tertanggal 20 Maret 2017, No 593/1733/436.7.3/2017 tentang surat peringatan. Pihak pengelola apartemen sebaiknya bersedia kompromi untuk memenuhi permintaan Pemkot Surabaya sebagai pemilik lahan.
"IMB yang didapatkan ternyata tidak termasuk struktur flyover itu. Maka kalau tetap dijalankan, harus dilakukan hubungan hukum terlebih dahulu dengan dinas PU dalam bentuk sewa lahan, sehingga inrit (izin membangun prasarana) bisa dikeluarkan. Dengan catatan status dan kondisi jalan flyover itu tidak eksklusif," katanya.
Permintaan pemkot ini, menurut Adi, hanya untuk mengurangi dampak kemacetan yang ditimbulkan pasca-flyover berdiri. Mengingat posisinya tepat berada di tengah, antara perempatan jalan SMPN 52 dan jembatan MERR.
"Kami juga minta kepada dinas PU untuk segera membuat design alternatif, sesuai permintaannya yakni kategori tidak eksklusif itu yang seperti apa," katanya. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017