Alasan mahasiswa memilih belajar di Taiwan, di antaranya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang bagus, standar kualitas hidup yang tinggi, banyaknya beasiswa, adanya kesempatan kerja, adanya pendidikan lanjutan, kesempatan belajar Bahasa Mandarin, dan kebudayaan.
"Jumlah mahasiswa Indonesia di Taiwan pada tahun 2015-2016 mencapai 4.394 mahasiswa," ucap Konselor Pendidikan Kementerian Pendidikan Taiwan, Julie Chiu, saat berbicara dalam Simposium Taipei 2017 di National Cheng Chi University (NCCU), Taiwan, 24 Maret 2017.
Pada tahun 2016, pemerintahan baru Taiwan yang dipegang oleh Presiden Tsai Ing-Wen dan Wakil President Chen Chien-Jen mengeluarkan Kebijakan Baru ke Arah Selatan (New South Bound Policy) yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia.
"Taiwan New South Bound Policy merupakan kebijakan yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan mendorong interaksi atau kerja sama bilateral dalam bidang industri, investasi, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan pertanian antara Taiwan dengan negara-negara ASEAN, Asia Selatan, Australia dan Selandia Baru," katanya.
Khusus Taiwan, pemerintah setempat memiliki misi meningkatkan jumlah pelajar dari ASEAN dan Asia Selatan sebesar 20 persen setiap tahun.
"Hal ini untuk mempromosikan kerja sama yang saling menguntungkan guna memfasilitasi pembangunan ekonomi regional," paparnya sebagaimana keterangan resmi Panitia Simposium Taipei 2017 dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Taiwan yang diterima Antara (4/4).
Masalahnya, Professor Bidang Asia Study Tamkang University, Prof. Ching-Lung Tsay, menjelaskan bahwa Taiwan dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik, karena adanya kebijakan Satu China (One China Policy), yang mana China mendeklarasikan Taiwan termasuk bagian dari China.
"Karena itu, negara manapun yang memiliki hubungan diplomatik dengan China, tidak dapat menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan," katanya.
Untuk itu, kerja sama Indonesia dengan Taiwan dapat dijalin melalui koneksi 'people to people'. "Kuncinya, tidak ada hubungan politik," katanya.
Pihaknya mencatat Indonesia telah memanfaatkan kesempatan kerja sama bidang pendidikan yang diberikan oleh Taiwan dengan cukup baik hingga selama kurun 2010-2014 terjadi penandatanganan 221 nota kesepahaman antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di Taiwan.
Prestasi akademik mahasiswa Indonesia yang studi di Taiwan tidak kalah dengan mahasiswa internasional yang lain, bahkan banyak pelajar Indonesia yang berpotensi dan mendapatkan penghargaan karya ilmiah terbaik atau menjadi pemateri terbaik dalam konferensi internasional.
Namun, databasenya belum ada, karena itu PPI Taiwan mengetahuinya jika kebetulan mahasiswa yang bersangkutan mengunggahnya di media sosial, misalnya beberapa mahasiswa muslim Indonesia yang tergabung dalam "International Muslim Student Association" (IMSA).
Anggota IMSA itu membuat aplikasi Taiwan Halal untuk memudahkan turis muslim mendapatkan informasi restoran, hotel, tempat wisata yang "Muslim friendly", dan masjid di Taiwan.
Perwakilan Pendidikan
Seiring dengan diberlakukannya New South Bound Policy, jumlah mahasiswa Indonesia di Taiwan diprediksi akan terus bertambah. Tentu, ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi mahasiswa Indonesia di Taiwan seiring peningkatan jumlah mahasiswa yang studi di Taiwan.
Permasalahan tersebut terungkap pada sesi tanya jawab "Simposium Taipei 2017" itu. "Permasalahan yang kami hadapi adalah beasiswa parsial dari kampus yang tidak konsisten waktu pencairannya, dan profesor ada yang menahan mahasiswa untuk lama lulus dengan tuntutan publikasi jurnal level tinggi. Ini sangat tidak terkontrol," papar seorang mahasiswa doktoral di NCCU itu.
Untuk itu, perwakilan bidang pendidikan di Taiwan perlu untuk dipertimbangkan. Perjuangan adanya perwakilan ini menjadi salah satu program utama PPI di Taiwan periode 2016/2017 di bawah kepemimpinan Pitut Pramuji, mahasiswa International Doctoral Program in Asia-Pacific Studies di NCCU.
Pandangan salah seorang mahasiswa doktoral yang sudah tahun ke-delapan kuliah di NCCU itu didukung oleh mantan juru bicara Kepresidenan yang saat ini menjabat Kepala Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia itu, Julian Aldrin Pasha.
"Topik ini dibahas dalam Simposium Taipei 2017, 23-25 Maret 2017. Pelajar ini nantinya kita harapkan berkontribusi untuk bangsa setelah menyelesaikan studinya di sini. Untuk itu, perlu difasilitasi. Pemerintah perlu memikirkan untuk menempatkan perwakilan bidang pendidikan di Taiwan," katanya pada Simposium Taipei 2017.
Menurut Julian, ke depannya bidang pendidikan harus dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI agar dapat memberikan perhatian lebih pada pelajar Indonesia di Taiwan.
Dukungan juga datang dari anggota Komisi VIII DPR RI (bidang Sosial) Arief Suditomo. "Parlemen juga mendukung adanya penempatan perwakilan bidang pendidikan di Taiwan. Parlemen mendukung ide adanya perwakilan bidang pendidikan di Taiwan dan peningkatan beasiswa untuk pelajar Indonesia di Taiwan," tuturnya.
Terkait pelaksanaannya, Arief menyatakan hal itu sebaiknya dibicarakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kami dari Kemenristekdikti akan membantu mendorong supaya pelajar Indonesia di Taiwan ini ternaungi dengan baik," kata Kepala Biro Perencanaan Kemenristekdikti Dr.Ir. Erry Ricardo Nurzal MT, MPA.
Kendati Atase Pendidikan RI di Taiwan itu belum ada, PPI-KDEI Taiwan memberikan pelayanan pendidikan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Taiwan yang sampai November 2016 berjumlah 243.136 orang dan sebagian TKI masih berpendidikan SD, SMP, SMA dan Diploma.
"Karena itu, PPI Taiwan melalui dua badan otonomnya, yakni Badan Pelaksana Universitas Terbuka (UT) Taiwan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PPI Taiwan, bekerja sama dengan KDEI Taipei telah meluluskan 34 orang Sarjana lewat BP UT Taiwan, dan telah meluluskan 24 orang dengan Kejar Paket C lewat PKBM PPI Taiwan," kata Ketua PPI Taiwan, Pitut Pramuji.
Tidak hanya itu, Simposium Taipei 2017 yang dihadiri oleh delegasi PPI dari beberapa negara di kawasan Asia Pasifik, yaitu Tiongkok, Thailand, Filipina, Malaysia, Australia, India, dan Korea, serta perwakilan PPI kampus di Taiwan itu mendorong pembentukan Atase Pendidikan di Taiwan, karena jumlah pelajar Indonesia di Taiwan semakin banyak. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Jumlah mahasiswa Indonesia di Taiwan pada tahun 2015-2016 mencapai 4.394 mahasiswa," ucap Konselor Pendidikan Kementerian Pendidikan Taiwan, Julie Chiu, saat berbicara dalam Simposium Taipei 2017 di National Cheng Chi University (NCCU), Taiwan, 24 Maret 2017.
Pada tahun 2016, pemerintahan baru Taiwan yang dipegang oleh Presiden Tsai Ing-Wen dan Wakil President Chen Chien-Jen mengeluarkan Kebijakan Baru ke Arah Selatan (New South Bound Policy) yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia.
"Taiwan New South Bound Policy merupakan kebijakan yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan mendorong interaksi atau kerja sama bilateral dalam bidang industri, investasi, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan pertanian antara Taiwan dengan negara-negara ASEAN, Asia Selatan, Australia dan Selandia Baru," katanya.
Khusus Taiwan, pemerintah setempat memiliki misi meningkatkan jumlah pelajar dari ASEAN dan Asia Selatan sebesar 20 persen setiap tahun.
"Hal ini untuk mempromosikan kerja sama yang saling menguntungkan guna memfasilitasi pembangunan ekonomi regional," paparnya sebagaimana keterangan resmi Panitia Simposium Taipei 2017 dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Taiwan yang diterima Antara (4/4).
Masalahnya, Professor Bidang Asia Study Tamkang University, Prof. Ching-Lung Tsay, menjelaskan bahwa Taiwan dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik, karena adanya kebijakan Satu China (One China Policy), yang mana China mendeklarasikan Taiwan termasuk bagian dari China.
"Karena itu, negara manapun yang memiliki hubungan diplomatik dengan China, tidak dapat menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan," katanya.
Untuk itu, kerja sama Indonesia dengan Taiwan dapat dijalin melalui koneksi 'people to people'. "Kuncinya, tidak ada hubungan politik," katanya.
Pihaknya mencatat Indonesia telah memanfaatkan kesempatan kerja sama bidang pendidikan yang diberikan oleh Taiwan dengan cukup baik hingga selama kurun 2010-2014 terjadi penandatanganan 221 nota kesepahaman antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di Taiwan.
Prestasi akademik mahasiswa Indonesia yang studi di Taiwan tidak kalah dengan mahasiswa internasional yang lain, bahkan banyak pelajar Indonesia yang berpotensi dan mendapatkan penghargaan karya ilmiah terbaik atau menjadi pemateri terbaik dalam konferensi internasional.
Namun, databasenya belum ada, karena itu PPI Taiwan mengetahuinya jika kebetulan mahasiswa yang bersangkutan mengunggahnya di media sosial, misalnya beberapa mahasiswa muslim Indonesia yang tergabung dalam "International Muslim Student Association" (IMSA).
Anggota IMSA itu membuat aplikasi Taiwan Halal untuk memudahkan turis muslim mendapatkan informasi restoran, hotel, tempat wisata yang "Muslim friendly", dan masjid di Taiwan.
Perwakilan Pendidikan
Seiring dengan diberlakukannya New South Bound Policy, jumlah mahasiswa Indonesia di Taiwan diprediksi akan terus bertambah. Tentu, ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi mahasiswa Indonesia di Taiwan seiring peningkatan jumlah mahasiswa yang studi di Taiwan.
Permasalahan tersebut terungkap pada sesi tanya jawab "Simposium Taipei 2017" itu. "Permasalahan yang kami hadapi adalah beasiswa parsial dari kampus yang tidak konsisten waktu pencairannya, dan profesor ada yang menahan mahasiswa untuk lama lulus dengan tuntutan publikasi jurnal level tinggi. Ini sangat tidak terkontrol," papar seorang mahasiswa doktoral di NCCU itu.
Untuk itu, perwakilan bidang pendidikan di Taiwan perlu untuk dipertimbangkan. Perjuangan adanya perwakilan ini menjadi salah satu program utama PPI di Taiwan periode 2016/2017 di bawah kepemimpinan Pitut Pramuji, mahasiswa International Doctoral Program in Asia-Pacific Studies di NCCU.
Pandangan salah seorang mahasiswa doktoral yang sudah tahun ke-delapan kuliah di NCCU itu didukung oleh mantan juru bicara Kepresidenan yang saat ini menjabat Kepala Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia itu, Julian Aldrin Pasha.
"Topik ini dibahas dalam Simposium Taipei 2017, 23-25 Maret 2017. Pelajar ini nantinya kita harapkan berkontribusi untuk bangsa setelah menyelesaikan studinya di sini. Untuk itu, perlu difasilitasi. Pemerintah perlu memikirkan untuk menempatkan perwakilan bidang pendidikan di Taiwan," katanya pada Simposium Taipei 2017.
Menurut Julian, ke depannya bidang pendidikan harus dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI agar dapat memberikan perhatian lebih pada pelajar Indonesia di Taiwan.
Dukungan juga datang dari anggota Komisi VIII DPR RI (bidang Sosial) Arief Suditomo. "Parlemen juga mendukung adanya penempatan perwakilan bidang pendidikan di Taiwan. Parlemen mendukung ide adanya perwakilan bidang pendidikan di Taiwan dan peningkatan beasiswa untuk pelajar Indonesia di Taiwan," tuturnya.
Terkait pelaksanaannya, Arief menyatakan hal itu sebaiknya dibicarakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kami dari Kemenristekdikti akan membantu mendorong supaya pelajar Indonesia di Taiwan ini ternaungi dengan baik," kata Kepala Biro Perencanaan Kemenristekdikti Dr.Ir. Erry Ricardo Nurzal MT, MPA.
Kendati Atase Pendidikan RI di Taiwan itu belum ada, PPI-KDEI Taiwan memberikan pelayanan pendidikan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Taiwan yang sampai November 2016 berjumlah 243.136 orang dan sebagian TKI masih berpendidikan SD, SMP, SMA dan Diploma.
"Karena itu, PPI Taiwan melalui dua badan otonomnya, yakni Badan Pelaksana Universitas Terbuka (UT) Taiwan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PPI Taiwan, bekerja sama dengan KDEI Taipei telah meluluskan 34 orang Sarjana lewat BP UT Taiwan, dan telah meluluskan 24 orang dengan Kejar Paket C lewat PKBM PPI Taiwan," kata Ketua PPI Taiwan, Pitut Pramuji.
Tidak hanya itu, Simposium Taipei 2017 yang dihadiri oleh delegasi PPI dari beberapa negara di kawasan Asia Pasifik, yaitu Tiongkok, Thailand, Filipina, Malaysia, Australia, India, dan Korea, serta perwakilan PPI kampus di Taiwan itu mendorong pembentukan Atase Pendidikan di Taiwan, karena jumlah pelajar Indonesia di Taiwan semakin banyak. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017