Surabaya (Antara Jatim) - Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan aparat kepolisian, perwakilan Dindik kota/kabupaten, dan juga cabang dinas guna membahas pengamanan Ujian Nasional (UN) di wilayah itu.
Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman usai rakor di Surabaya, Kamis mengatakan untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini tidak diperlukan pengawasan seperti saat Ujian Nasional Pensil dan Kertas (UNPK) beberapa tahun yang lalu.
"Sepertinya yang UNBK tidak perlu pengawasan, kalau yang paper bisa pengawasan tertutup koordinasi dengan polda seperti intel-intel," kata Saiful.
Dia menjelaskan, dari data yang tercatat, sebanyak 1.391 SMK di wilayahnya bisa melaksanakan UNBK sendiri, sementara ada 407 SMK yang menumpang di sekolah lain.
"Sementara untuk SMA sudah 100 persen kecuali 12 sekolah di Sumenep. Sementara tingkat SMP pelaksana mandiri sebanyak 1.825, yang menumpang 975. Untuk 2.594 belum diputuskan," tuturnya.
Saiful mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Telkom terkait pelaksanaan UNBK.
Saat ini pihak PLN juga telah melakukan persiapan hingga siaga 1, tetapi menurutnya semua persiapan seperti alat, teknisi dan proktor sudah dilakukan untuk persiapan jika ada kendala sewaktu UNBK.
“Pengalaman tahun lalu, sekolah menyiapkan genset tapi tidak terpakai. Biayanya tetap jalan, jadi siaga 1 PLN diharapkan bisa meniadakan persiapan genset," ujarnya.
Selain itu, Saiful meminta Sekolah untuk mewaspadai isu hoax yang beredar, terutama terkait isu kebocoran soal di media sosial yang kerap mewarnai saat mendekati ujian.
"Isu-isu kebocoran soal sering merebak, seperti dalam USBK (Ujian Sekolah Berbasis Komputer). Jadi sekolah harus mengedukasi siswanya," ujarnya.
Menurutnya banyak sumber yang bisa merusak situasi sekolah dan meresahkan. Menurutnya, dukungan pengawas dan teknisi sangat dibutuhkan.
Sementara itu, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemendikbud) Wedy Prahoro menjelaskan, Kemendikbud akan menggandeng unit Cyber Crime Polda Jatim untuk pengamanan UNBK.
"Hacker perlu ditindaklanjuti aparat. Setelah diskusi, kami minta unit cyber crime untuk mengantisipasi UNBK. Akan disampaikan dengan direktorat kriminal khusus, berjaga jika ada gangguan sistem dalam UNBK," ujarnya.
Peningkatan keamanan dan pembaruan aplikasi menurutnya, juga sudah dilakukan melalui beberapa kali tryout UNBK. Sehingga diharapkan tidak akan ada kejadian seperti UNBK SMP tahun lalu, dimana pukul 02.00 WIB dini hari timnya harus mempersiapkan aplikasi untuk seluruh indonesia.
"Selain itu kami juga ajak hacker yang baik untuk kerjasama. Kami libatkan untuk keamanan sistem UNBK," kata Wedy.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman usai rakor di Surabaya, Kamis mengatakan untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini tidak diperlukan pengawasan seperti saat Ujian Nasional Pensil dan Kertas (UNPK) beberapa tahun yang lalu.
"Sepertinya yang UNBK tidak perlu pengawasan, kalau yang paper bisa pengawasan tertutup koordinasi dengan polda seperti intel-intel," kata Saiful.
Dia menjelaskan, dari data yang tercatat, sebanyak 1.391 SMK di wilayahnya bisa melaksanakan UNBK sendiri, sementara ada 407 SMK yang menumpang di sekolah lain.
"Sementara untuk SMA sudah 100 persen kecuali 12 sekolah di Sumenep. Sementara tingkat SMP pelaksana mandiri sebanyak 1.825, yang menumpang 975. Untuk 2.594 belum diputuskan," tuturnya.
Saiful mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Telkom terkait pelaksanaan UNBK.
Saat ini pihak PLN juga telah melakukan persiapan hingga siaga 1, tetapi menurutnya semua persiapan seperti alat, teknisi dan proktor sudah dilakukan untuk persiapan jika ada kendala sewaktu UNBK.
“Pengalaman tahun lalu, sekolah menyiapkan genset tapi tidak terpakai. Biayanya tetap jalan, jadi siaga 1 PLN diharapkan bisa meniadakan persiapan genset," ujarnya.
Selain itu, Saiful meminta Sekolah untuk mewaspadai isu hoax yang beredar, terutama terkait isu kebocoran soal di media sosial yang kerap mewarnai saat mendekati ujian.
"Isu-isu kebocoran soal sering merebak, seperti dalam USBK (Ujian Sekolah Berbasis Komputer). Jadi sekolah harus mengedukasi siswanya," ujarnya.
Menurutnya banyak sumber yang bisa merusak situasi sekolah dan meresahkan. Menurutnya, dukungan pengawas dan teknisi sangat dibutuhkan.
Sementara itu, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemendikbud) Wedy Prahoro menjelaskan, Kemendikbud akan menggandeng unit Cyber Crime Polda Jatim untuk pengamanan UNBK.
"Hacker perlu ditindaklanjuti aparat. Setelah diskusi, kami minta unit cyber crime untuk mengantisipasi UNBK. Akan disampaikan dengan direktorat kriminal khusus, berjaga jika ada gangguan sistem dalam UNBK," ujarnya.
Peningkatan keamanan dan pembaruan aplikasi menurutnya, juga sudah dilakukan melalui beberapa kali tryout UNBK. Sehingga diharapkan tidak akan ada kejadian seperti UNBK SMP tahun lalu, dimana pukul 02.00 WIB dini hari timnya harus mempersiapkan aplikasi untuk seluruh indonesia.
"Selain itu kami juga ajak hacker yang baik untuk kerjasama. Kami libatkan untuk keamanan sistem UNBK," kata Wedy.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017