Trenggalek (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjanjikan pembangunan Pelabuhan Popoh, Kabupaten Tulungagung, secara bertahap karena alasan anggaran.
"Tahun ini proyeksi anggaran untuk pembangunan kantor UPT (unit pelaksana teknis)," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono di Tulungagung, Kamis.
Ia mengungkapkan, tahun ini Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 miliar untuk Pelabuhan Popoh.
Namun, menurut dia, dana tersebut sementara masih terfokus bagi pembangunan kantor UPT atau perwakilan DKP Provinsi Jatim di wilayah pesisir Teluk Popoh.
"Segala sarana dan prasarana harus dilengkapi dulu. Dan saat ini proses sedang berjalan," katanya.
Sedangkan untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas pelabuhan perikanan, kata Heru, rencananya akan dikerjakan setelah semua sarpras yang diperlukan rampung.
"Kantor UPT harus berdiri dulu, yang lain menyusul. Pelabuhan sendiri dikonsep seperti halnya di Prigi, Puger, Muncar, ataupun pelabuhan lain yang setara," katanya.
Heru menambahkan, rencana pengembangan pelabuhan juga menyentuh tempat pelelangan ikan (TPI).
Namun untuk penarikan retribusi nanti tetap diserahkan kepada Pemkab Tulungagung. "Untuk TPI menjadi urusan pemda setempat," kata Heru.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perikanan Tulungagung Tatang Suhartono mengatakan saat ini proses peralihan pengelolaan dari daerah ke provinsi masih berjalan.
Konsekuensinya, kata Tatang, pengembangan yang diharapkan untuk menambah kapasitas pelabuhan belum bisa terlaksana tahun ini.
"Kalau semua sudah beres, pengembangan lebih lanjut bisa dilakukan," ujarnya.
Tatang mengakui saat ini jarang nelayan yang mau berlabuh ke pelabuhan. Mengingat kapasitasnya kurang mumpuni untuk berlabuh kapal besar.
Imbasnya, pendapatan dari sektor retribusi di TPI minim.
"Tahun ini sepengetahuan saya, tidak ada target. Apalagi jarang nelayan mau menimbang ikan di TPI dan membayar retribusi," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Tahun ini proyeksi anggaran untuk pembangunan kantor UPT (unit pelaksana teknis)," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono di Tulungagung, Kamis.
Ia mengungkapkan, tahun ini Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 miliar untuk Pelabuhan Popoh.
Namun, menurut dia, dana tersebut sementara masih terfokus bagi pembangunan kantor UPT atau perwakilan DKP Provinsi Jatim di wilayah pesisir Teluk Popoh.
"Segala sarana dan prasarana harus dilengkapi dulu. Dan saat ini proses sedang berjalan," katanya.
Sedangkan untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas pelabuhan perikanan, kata Heru, rencananya akan dikerjakan setelah semua sarpras yang diperlukan rampung.
"Kantor UPT harus berdiri dulu, yang lain menyusul. Pelabuhan sendiri dikonsep seperti halnya di Prigi, Puger, Muncar, ataupun pelabuhan lain yang setara," katanya.
Heru menambahkan, rencana pengembangan pelabuhan juga menyentuh tempat pelelangan ikan (TPI).
Namun untuk penarikan retribusi nanti tetap diserahkan kepada Pemkab Tulungagung. "Untuk TPI menjadi urusan pemda setempat," kata Heru.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perikanan Tulungagung Tatang Suhartono mengatakan saat ini proses peralihan pengelolaan dari daerah ke provinsi masih berjalan.
Konsekuensinya, kata Tatang, pengembangan yang diharapkan untuk menambah kapasitas pelabuhan belum bisa terlaksana tahun ini.
"Kalau semua sudah beres, pengembangan lebih lanjut bisa dilakukan," ujarnya.
Tatang mengakui saat ini jarang nelayan yang mau berlabuh ke pelabuhan. Mengingat kapasitasnya kurang mumpuni untuk berlabuh kapal besar.
Imbasnya, pendapatan dari sektor retribusi di TPI minim.
"Tahun ini sepengetahuan saya, tidak ada target. Apalagi jarang nelayan mau menimbang ikan di TPI dan membayar retribusi," katanya.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017