Situbondo (Antara Jatim) - Ketua KUD Mina Samudra Jaya Desa Kilensari, Kabupaten Situbondo Supriyono mengemukakan bahwa pembagian kartu nelayan sebagai syarat menjadi peserta asuransi nelayan di desanya dinilai tidak tepat sasaran.
"Kenapa tidak tepat sasaran? karena memang sejak pertama kali dilakukan pendataan, pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas perikanan tidak melibatkan langsung pengurus KUD yang mengetahui pasti jumlah nelayan di Kecamatan Panarukan ini," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Selasa.
Menurut dia, pembagian kartu nelayan beberapa hari lalu sejumlah warga atau penerimanya diketahui profesinya bukan nelayan melainkan perajin kerang dan perajin lainnya yang ada di desa itu.
Bahkan, katanya, saat melakukan pendataan nelayan di daerah pesisir petugas dari Dinas Perikanan Pemkab Situbondo juga langsung menemui beberapa juragan atau pemilik perahu sehingga saat melakukan pendataan tidak merata.
"Seharusnya dinas terkait melibatkan kami saat mendata nelayan dan tentunya kami dapat menyosialisasikan terlebih dahulu kepada nelayan dari fungsi kartu nelayan itu sendri," ucapnya.
Ia mengatakan, sejumlah nelayan yang sudah terdaftar dan terdata serta menerima kartu nelayan juga masih banyak yang kebingungan mengikuti asuransi karena kurangnya sosialisasi.
Sebelumnya, Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi secara simbolis menyerahkan sebanyak 10.047 kartu nelayan kepada perwakilan nelayan setempat yang sudah terdaftar dan tervalidasi.
Sampai dengan Februari 2017, para nelayan di Situbondo yang sudah terdaftar dan tercetak kartunya sebanyak 10.047 nelayan mulai dari wilayah barat Kecamatan Banyuglugur hingga wilayah timur Kecamatan Banyuputih.
Hingga saat ini masih ada sekitar 1.500 nelayan yang belum terdaftar dan mendapatkan kartu nelayan yang fungsinya mereka dapat mengikuti perogram pemerintah Pusat terkait dengan asuransi khusus nelayan.
Pemkab Situbondo mengimbau kepada seluruh nelayan agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu nelayan sehingga dapat digunakan atau sebagai salah satu persyaratan mengikuti asuransi nelayan ketika terjadi kecelakaan ditengah laut saat mencari tangkapan ikan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Kenapa tidak tepat sasaran? karena memang sejak pertama kali dilakukan pendataan, pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas perikanan tidak melibatkan langsung pengurus KUD yang mengetahui pasti jumlah nelayan di Kecamatan Panarukan ini," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Selasa.
Menurut dia, pembagian kartu nelayan beberapa hari lalu sejumlah warga atau penerimanya diketahui profesinya bukan nelayan melainkan perajin kerang dan perajin lainnya yang ada di desa itu.
Bahkan, katanya, saat melakukan pendataan nelayan di daerah pesisir petugas dari Dinas Perikanan Pemkab Situbondo juga langsung menemui beberapa juragan atau pemilik perahu sehingga saat melakukan pendataan tidak merata.
"Seharusnya dinas terkait melibatkan kami saat mendata nelayan dan tentunya kami dapat menyosialisasikan terlebih dahulu kepada nelayan dari fungsi kartu nelayan itu sendri," ucapnya.
Ia mengatakan, sejumlah nelayan yang sudah terdaftar dan terdata serta menerima kartu nelayan juga masih banyak yang kebingungan mengikuti asuransi karena kurangnya sosialisasi.
Sebelumnya, Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi secara simbolis menyerahkan sebanyak 10.047 kartu nelayan kepada perwakilan nelayan setempat yang sudah terdaftar dan tervalidasi.
Sampai dengan Februari 2017, para nelayan di Situbondo yang sudah terdaftar dan tercetak kartunya sebanyak 10.047 nelayan mulai dari wilayah barat Kecamatan Banyuglugur hingga wilayah timur Kecamatan Banyuputih.
Hingga saat ini masih ada sekitar 1.500 nelayan yang belum terdaftar dan mendapatkan kartu nelayan yang fungsinya mereka dapat mengikuti perogram pemerintah Pusat terkait dengan asuransi khusus nelayan.
Pemkab Situbondo mengimbau kepada seluruh nelayan agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu nelayan sehingga dapat digunakan atau sebagai salah satu persyaratan mengikuti asuransi nelayan ketika terjadi kecelakaan ditengah laut saat mencari tangkapan ikan. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017