Madiun, (Antara Jatim) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur segera mencairkan dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Madiun tahun 2018 untuk anggaran tahun 2017.
"Besaran dana untuk Pilkada 2018 yang dicairkan ada tahun anggaran 2017 mencapai Rp1,589 miliar. Dana itu segera dicairkan dalam beberapa bulan ini," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun Rusdiyato kepada wartawan, di Madiun, Jumat.
Menurut dia, pihak Pemkot Madiun dan KPU Kota Madiun telah melakukan pembahasan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkada 2018. Adapun, secara total, anggaran untuk pesta demokrasi rakyat tersebut mencapai lebih dari Rp13 miliar.
Adapun pencairannya dilakukan dua kali yakni di tahun anggaran 2017 sebesar Rp1,5 miliar dan sisanya pada tahun anggaran 2018. Pencairan anggaran pilkada dalam dua tahap tersebut karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan atau APBD dari Kota Madiun.
"Sisanya kami usulkan pada perubahan anggaran keuangan (APBD Perubahan 2017) yang dicairkan di tahun 2018," tuturnya.
Sementara, Ketua KPU Kota Madiun Sasongko membenarkan jika nantinya akan dua kali Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemkot Madiun untuk dana pilkada.
"Rencana anggaran untuk tahun 2017 sebesar Rp1,5 miliar. Anggaran tersebut telah masuk pada APBD Pemerintah Kota Madiun tahun 2017," ucap Sasongko.
Ia menjelaskan, Pilkada Kota Madiun 2018 akan dilaksanakan pada Juni 2018. Sehingga tahapan persiapan pilkada mulai dilakukan pada tahun 2017 akhir. Adapun dana sebesar Rp1,5 miliar di tahun 2017 tersebut akan digunakan untuk membiayai tahapan yang akan dilaksanakan di akhir tahun 2017.
Di antaranya, tahapan penyusunan kebutuhan anggaran pemilihan berikut pembahasannya dengan TAPD dan DPRD, sosialisasi, pembentukan dan pelantikan PPK-PPS, rapat kerja, evaluasi dan pelaporan, operasional perkantoran, dan honor penyelenggara Ad Hoc (PPK-PPS dan sekretariatnya).
Ia menambahkan, meski dana pilkada tersebut belum cair, KPU sudah intensif melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang tahapan pilkada yang akan segera dimulai.
Adapun sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan forum pertemuan RT/RW yang sudah ada di tiap kelurahan. Hal itu karena forum tersebut cukup strategis sebagai media sosialisasi awal.
Sasongko berharap sosialisasi intesif yang dilakukan tersebut mampu memberikan pemahaman awal kepada masyarakat tentang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 maupun Pileg-Pilpres tahun 2019.
"Sehingga partisipasi positif dari masyarakat pada pesta demokrasi tersebut dapat lebih baik dibandingkan dengan pemilu yang sebelumnya," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Besaran dana untuk Pilkada 2018 yang dicairkan ada tahun anggaran 2017 mencapai Rp1,589 miliar. Dana itu segera dicairkan dalam beberapa bulan ini," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun Rusdiyato kepada wartawan, di Madiun, Jumat.
Menurut dia, pihak Pemkot Madiun dan KPU Kota Madiun telah melakukan pembahasan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkada 2018. Adapun, secara total, anggaran untuk pesta demokrasi rakyat tersebut mencapai lebih dari Rp13 miliar.
Adapun pencairannya dilakukan dua kali yakni di tahun anggaran 2017 sebesar Rp1,5 miliar dan sisanya pada tahun anggaran 2018. Pencairan anggaran pilkada dalam dua tahap tersebut karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan atau APBD dari Kota Madiun.
"Sisanya kami usulkan pada perubahan anggaran keuangan (APBD Perubahan 2017) yang dicairkan di tahun 2018," tuturnya.
Sementara, Ketua KPU Kota Madiun Sasongko membenarkan jika nantinya akan dua kali Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemkot Madiun untuk dana pilkada.
"Rencana anggaran untuk tahun 2017 sebesar Rp1,5 miliar. Anggaran tersebut telah masuk pada APBD Pemerintah Kota Madiun tahun 2017," ucap Sasongko.
Ia menjelaskan, Pilkada Kota Madiun 2018 akan dilaksanakan pada Juni 2018. Sehingga tahapan persiapan pilkada mulai dilakukan pada tahun 2017 akhir. Adapun dana sebesar Rp1,5 miliar di tahun 2017 tersebut akan digunakan untuk membiayai tahapan yang akan dilaksanakan di akhir tahun 2017.
Di antaranya, tahapan penyusunan kebutuhan anggaran pemilihan berikut pembahasannya dengan TAPD dan DPRD, sosialisasi, pembentukan dan pelantikan PPK-PPS, rapat kerja, evaluasi dan pelaporan, operasional perkantoran, dan honor penyelenggara Ad Hoc (PPK-PPS dan sekretariatnya).
Ia menambahkan, meski dana pilkada tersebut belum cair, KPU sudah intensif melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang tahapan pilkada yang akan segera dimulai.
Adapun sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan forum pertemuan RT/RW yang sudah ada di tiap kelurahan. Hal itu karena forum tersebut cukup strategis sebagai media sosialisasi awal.
Sasongko berharap sosialisasi intesif yang dilakukan tersebut mampu memberikan pemahaman awal kepada masyarakat tentang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 maupun Pileg-Pilpres tahun 2019.
"Sehingga partisipasi positif dari masyarakat pada pesta demokrasi tersebut dapat lebih baik dibandingkan dengan pemilu yang sebelumnya," ujarnya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017