Surabaya (Antara Jatim) - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Surabaya bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, Riau , memberikan pelatihan pengelolaan keuangan daerah yang transparan kepada ratusan mahasiswa setempat, Sabtu.
Ketua STIE Perbanas Dr Lutfi mengatakan seminar nasional bertema "Account Profession: Response To Dynamic Globalization Changes" ini untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait Alokasi Dana Desa (ADD) yang rawan memunculkan kasus hukum apabila salah kelola.
"Kami ingin lulusan Perbanas nantinya bisa menjadi ekonom atau akuntan yang bisa mengelola keuangan daerah seraca transparan," kata dia.
Selain seminar, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan pemda-pemda di Indoneisa untuk pengembangan mahasiswa, Diantara Pemda tersebut adalah Pemkab Siak, Provinsi Riau. "Untuk Pemkab Lamongan mengirimkan SDM (sumber daya manusia) untuk dilatih. Sebentar lagi kerjasama dengan Pemkab Siak, Provinsi Riau," kata dia.
Menurutnya, banyak pemda dan bank daerahnya bekerjasama dengan kampusnya. Pemda di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Sekarang era kolaborasi perguruan tinggi dengan industri, dunia kerja. Industri, dunia kerja butuh lulusan yang bukan saja paham teori namun juga praktik," ujarnya.
Sebagai lembaga pendidikan tinggi, kata Lutfi, STIE Perbanas secara institusi terakreditasi A. Ini menjadi modal tersendiri bagi pihaknya untuk terus memperluas jalinan kerjasama.
Sementara itu, Bupati Siak, Provinsi Riau Syamsuar mengatakan, pihaknya telah membicarakan kerjasama dengan STIE Perbanas. "Sebelumnya Pemda Siak kerjasama dengan ITS Surabaya, UGM, ITB, IPB, UPI dan akan disusul STIE Pariwisata Bandung," kata Syamsuar.
Menurutnya, Pemda Siak menilai STIE Perbanas Surabaya memiliki keunggulan karena status akreditasi institusi A dan memiliki jurusan ekonomi Islam.
"Kita akan siapkan perangkat desa untuk pelatihan pengelolaan keuangan terkait Alokasi Dana Desa. Kita minta STIE Perbanas sebagai pendamping," ujarnya,
Dia menjelaskan, pembekalan akuntansi diperlukan karena masalah keuangan pemerintah, termasuk di daerah bukan saja diawasi pihak internal (Inspektorat). Namun juga eksternal, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lainnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Ketua STIE Perbanas Dr Lutfi mengatakan seminar nasional bertema "Account Profession: Response To Dynamic Globalization Changes" ini untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait Alokasi Dana Desa (ADD) yang rawan memunculkan kasus hukum apabila salah kelola.
"Kami ingin lulusan Perbanas nantinya bisa menjadi ekonom atau akuntan yang bisa mengelola keuangan daerah seraca transparan," kata dia.
Selain seminar, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan pemda-pemda di Indoneisa untuk pengembangan mahasiswa, Diantara Pemda tersebut adalah Pemkab Siak, Provinsi Riau. "Untuk Pemkab Lamongan mengirimkan SDM (sumber daya manusia) untuk dilatih. Sebentar lagi kerjasama dengan Pemkab Siak, Provinsi Riau," kata dia.
Menurutnya, banyak pemda dan bank daerahnya bekerjasama dengan kampusnya. Pemda di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Sekarang era kolaborasi perguruan tinggi dengan industri, dunia kerja. Industri, dunia kerja butuh lulusan yang bukan saja paham teori namun juga praktik," ujarnya.
Sebagai lembaga pendidikan tinggi, kata Lutfi, STIE Perbanas secara institusi terakreditasi A. Ini menjadi modal tersendiri bagi pihaknya untuk terus memperluas jalinan kerjasama.
Sementara itu, Bupati Siak, Provinsi Riau Syamsuar mengatakan, pihaknya telah membicarakan kerjasama dengan STIE Perbanas. "Sebelumnya Pemda Siak kerjasama dengan ITS Surabaya, UGM, ITB, IPB, UPI dan akan disusul STIE Pariwisata Bandung," kata Syamsuar.
Menurutnya, Pemda Siak menilai STIE Perbanas Surabaya memiliki keunggulan karena status akreditasi institusi A dan memiliki jurusan ekonomi Islam.
"Kita akan siapkan perangkat desa untuk pelatihan pengelolaan keuangan terkait Alokasi Dana Desa. Kita minta STIE Perbanas sebagai pendamping," ujarnya,
Dia menjelaskan, pembekalan akuntansi diperlukan karena masalah keuangan pemerintah, termasuk di daerah bukan saja diawasi pihak internal (Inspektorat). Namun juga eksternal, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lainnya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017