Gubernur Jatim Ingatkan Dewan Pendidikan Bersinergi Tingkatkan Kualitas

Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengingatkan Dewan Pendidikan provinsi itu bersinergi dengan eksekutif, legislatif serta pihak lain yang berkaitan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"Perbaikan pendidikan perlu melibatkan semua pemangku kepentingan dan harus dilakukan dialog dengan semua pihak," ujarnya di sela pengukuhan Dewan Pendidikan Jatim di Kantor Gubernur di Surabaya, Selasa.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, menyatakan saat ini zaman telah berubah, dan  globalisasi menjadi sangat proteksionis sehingga harus benar-benar ada perbaikan dari semua lini.

Menurut dia, Dewan Pendidikan mempunyai tugas, di antaranya memberikan masukan kepada Gubernur terkait peningkatan sumber daya manusia serta pembenahan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) I tahun  2025 di Provinsi itu.

Selain itu, sekarang terdapat tuntutan demokrasi dan pendidikan vokasional serta perbaikan kualitas tenaga kerja Jatim yang 42 persen tidak mempunyai keahlian karena rata-rata pendidikan hanya lulusan SD dan tidak lulus SMP.

Beberapa perbaikan pendidikan yang telah dilakukan di Jatim, kata dia, antara lain mengubah komposisi pendidikan SMA : SMK menjadi 30 persen : 70 persen sehingga telah dilakukan moratorium SMA pada 2015 guna menyelesaikan tidak adanya keahlian bagi sumber daya manusia.

"Itu masalah yang harus diselesaikan dan menjadi tugas dari Dewan Pendidikan Jatim. Usulannya seperti apa dan bagaimana karena yang tahu permasalahannya adalah dewan pendidikan," ucapnya.

Pada kesempatan sama, Gubernur juga mengingatkan korelasi antara pendidikan dan derajad kesehatan masyarakat, yaitu pendidikan sangat dipengaruhi derajad atau gizi seseorang yang menjadi penentu keberhasilan dan perbaikan kecerdasan.

"Karena itulah perbaikan sistem pendidikan sekaligus juga memperbaiki nilai gizi masyarakatnya," kata orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Sementara itu, sebanyak 18 orang yang termasuk dalam anggota Dewan Pendidikan Jatim periode 2016-2021 secara resmi dikukuhkan oleh Gubernur.

Pengisian jabatan ini telah melalui seleksi administrasi, kompetensi dan psikotes, yang pengurus intinya adalah Ketua Akhmad Muzakki, Wakil Ketua Iwan Vanany, Wakil Ketua II Ali Masud, wakil ketua III Misrianto, Sekretaris Nuryanto, serta bendahara Dwi Astutiek. (*)