Tulungagung (Antara Jatim) - Ratusan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang terlibat unjuk
rasa di depan gedung DPRD dan pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur,
Senin mendapat teror ancaman pecat melalui pesan berantai yang
mengatasnamakan dinas pendidikan setempat.
"Memang ada pesan berantai bernada intimidasi itu, namun kami tidak takut," kata koordinator aksi GTT/PTT se-Kabupaten Tulungagung Yenri Sufianto di Tulungagung, Senin.
Ia mengakui pesan pendek (sms) dan pesan berantai melalui grup percakapan jejaring sosial whatsapp maupun blackberry massenger itu sempat membuat para GTT/PTT galau.
Karena, kata dia, dalam pesan itu disebut jika GTT/PTT yang terlibat unjuk rasa massal menuntut peningkatan status dan kesejahteraan akan dipecat atau dibebastugaskan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
"Besok (Selasa, 28/2) kami akan mendatangi dinas pendidikan dan mengklarifikasi ancaman pemecatan atau pencoretan terhadap teman-teman yang ikut aksi ini. Itu yang nanti akan kami tagih di dinas pendidikan," ujar Yenry.
Sayang, kepala dan sekrretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulungagung belum bisa dikonfirmasi terkait isu ancaman pemecatan tersebut.
"Pimpinan tidak sedang ada di tempat. Sedang dinas luar," ucap salah satu petugas di bagian penerimaan tamu Dindik Tulungagung.
Awak media sempat menghubungi nomor telepon Kepala Dindik Tulungagung Suharno maupun sekretarisnya Haryo Dewanto, meski ada nada sambung tidak ada jawaban dari yang bersangkutan.
Sementara itu, Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo meminta agar rumor intimidasi pemecatan tidak diperpanjang.
"Yang terpenting buktikan kalau NUPTK (nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan) tidak dicoret dan berjalan semua," jawabnya.
Maryoto menegaskan tidak akan ada pemecatan terhadap GTT/PTT yang terlibat unjuk rasa tersebut.
"Isu itu mungkin karena suatu bentuk emosi sesaat. Tidak usah diperpanjang dan dijadikan polemik," ujarnya.
Sebelumnya, ratusan guru dan pegawai tidak tetap se-Kabupaten Tulungagung berunjuk rasa di depan gedung DPRD dan pendopo setempat menuntut Bupati Syahri Mulyo mengeluarkan kebijakan insentif tambahan yang bersumber dari APBD 2017.
Demo berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB dan diwarnai aksi jalan kaki massal (long march) dari gedung dewan menuju Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso yang berjarak sekitar 500 meter.
Tak hanya berorasi, para pengunjuk rasa yang didominasi guru tidak tetap itu juga melakukan aksi duduk sambil membentangkan spanduk dan aneka poster berisi tuntutan kesejahteraan serta pengangkatan status mereka dari GTT/PTT menjadi PNS.
"Kami akan tetap berada di depan dan duduk di jalan hingga bapak Bupati bersedia keluar untuk menemui kami," kata koordinator aksi damai GTT/PTT se-Tulungagung Yenry Subianto dikonfirmasi di sela aksi.
Ia menuturkan, nasib guru sukarelawan di Tulungagung sampai saat ini memprihatinkan. Selain nasib atau status yang tidak jelas, kesejahteraan mereka sangat minim, namun beban pekerjaan yang diemban mereka sangat berat, bahkan setara dengan PNS guru.(*0
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Memang ada pesan berantai bernada intimidasi itu, namun kami tidak takut," kata koordinator aksi GTT/PTT se-Kabupaten Tulungagung Yenri Sufianto di Tulungagung, Senin.
Ia mengakui pesan pendek (sms) dan pesan berantai melalui grup percakapan jejaring sosial whatsapp maupun blackberry massenger itu sempat membuat para GTT/PTT galau.
Karena, kata dia, dalam pesan itu disebut jika GTT/PTT yang terlibat unjuk rasa massal menuntut peningkatan status dan kesejahteraan akan dipecat atau dibebastugaskan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
"Besok (Selasa, 28/2) kami akan mendatangi dinas pendidikan dan mengklarifikasi ancaman pemecatan atau pencoretan terhadap teman-teman yang ikut aksi ini. Itu yang nanti akan kami tagih di dinas pendidikan," ujar Yenry.
Sayang, kepala dan sekrretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulungagung belum bisa dikonfirmasi terkait isu ancaman pemecatan tersebut.
"Pimpinan tidak sedang ada di tempat. Sedang dinas luar," ucap salah satu petugas di bagian penerimaan tamu Dindik Tulungagung.
Awak media sempat menghubungi nomor telepon Kepala Dindik Tulungagung Suharno maupun sekretarisnya Haryo Dewanto, meski ada nada sambung tidak ada jawaban dari yang bersangkutan.
Sementara itu, Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo meminta agar rumor intimidasi pemecatan tidak diperpanjang.
"Yang terpenting buktikan kalau NUPTK (nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan) tidak dicoret dan berjalan semua," jawabnya.
Maryoto menegaskan tidak akan ada pemecatan terhadap GTT/PTT yang terlibat unjuk rasa tersebut.
"Isu itu mungkin karena suatu bentuk emosi sesaat. Tidak usah diperpanjang dan dijadikan polemik," ujarnya.
Sebelumnya, ratusan guru dan pegawai tidak tetap se-Kabupaten Tulungagung berunjuk rasa di depan gedung DPRD dan pendopo setempat menuntut Bupati Syahri Mulyo mengeluarkan kebijakan insentif tambahan yang bersumber dari APBD 2017.
Demo berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB dan diwarnai aksi jalan kaki massal (long march) dari gedung dewan menuju Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso yang berjarak sekitar 500 meter.
Tak hanya berorasi, para pengunjuk rasa yang didominasi guru tidak tetap itu juga melakukan aksi duduk sambil membentangkan spanduk dan aneka poster berisi tuntutan kesejahteraan serta pengangkatan status mereka dari GTT/PTT menjadi PNS.
"Kami akan tetap berada di depan dan duduk di jalan hingga bapak Bupati bersedia keluar untuk menemui kami," kata koordinator aksi damai GTT/PTT se-Tulungagung Yenry Subianto dikonfirmasi di sela aksi.
Ia menuturkan, nasib guru sukarelawan di Tulungagung sampai saat ini memprihatinkan. Selain nasib atau status yang tidak jelas, kesejahteraan mereka sangat minim, namun beban pekerjaan yang diemban mereka sangat berat, bahkan setara dengan PNS guru.(*0
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017