Bojonegoro (Antara Jatim) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mewaspadai ancaman tanah longsor yang merusak infrastruktur dan pemukiman warga selama musim hujan Februari-Maret.

"Kewaspadaan menghadapi ancaman tanah longsor yang bisa mengancam infrastruktur juga pemukiman warga masih tetap kita lakukan mengingat curah hujan selama Februari-Maret masih tinggi," kata Kepala BPBD Bojonegoro Andik Sudjarwo, Senin.

Ia menjelaskan hujan yang terjadi selama musim hujan tahun ini telah mengakibatkan tanah longsor di sejumlah lokasi yang mengancam merusak infrastruktur, mulai jalan desa, jembatan, juga pemukiman warga.

Sesuai data, lanjut dia, hujan deras telah mengakibatkan jalan desa di Desa Kaliombo, Kecamatan Margomulyo, longsor sepanjang 80 meter.

Perbaikan jalan desa yang longsor itu, lanjut dia, sudah dalam pengerjaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp146 juta.
    
"Perbaikan sudah berjalan dan sudah mendekati selesai," kata kata Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Yudi Hendro, menambahkan.

Ia juga menyebutkan tanah longsor juga terjadi di Desa Kalangan, Kecamatan Margomulyo dan Desa Njelu, Kecamatan Ngasem, yang mengancam badan jembatan di desa setempat.
 
Selain itu, lanjut dia, pengaruh hujan deras juga mengakibatkan jalan desa di Desa Kemiri, Kecamatan Malo, juga longsor dengan panjang puluhan meter.

Menurut dia, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) masih memperhitungkan rencana anggaran biaya (RAB) penanganan tanah longsor di sejumlah lokasi itu.

"Alokasi anggaran memanfaatkan dana BPBD pos bencana, tetapi pengawasan teknis dilakukan DPU," jelas dia.

Mengenai penanganan sejumlah rumah warga yang terancam longsor tebing Bengawan Solo di Desa Sranak, Kecamatan Trucuk, lanjut dia, BPBD akan memberikan santunan kepada 8 kepala keluarga (KK) masing-masing Rp5 juta/KK.

Santunan uang, lanjut dia, hanya diberikan kepada 8 KK yang bersedia rumahnya direlokasi menempati tanah kas desa (TKD) di desa setempat. Tiga KK yang rumahnya juga terancam longsor tebing Bengawan Solo menolak direlokasi.

"Tiga KK yang tidak bersedia dipindahkan beralasan santuan uang Rp5 juta untuk biaya pindah terlalu kecil. Tapi mereka kami minta membuat surat pernyataan tidak bersedia direlokasi," tuturnya. (*)

Pewarta: Slamet Agus Sudarmojo

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017