Malang, (Antara Jatim) - Rencana pembangunan Pelabuhan Samudera berskala internasional di kawasan Pantai Tamban Kabupaten Malang, yang digagas sejak beberapa tahun lalu masih belum terwujud, karena terganjal lahan milik Perhutani.
Bupati Malang, Jawa Timur, Dr Rendra Kresna, di Malang, Senin, mengakui rencana pembangunan pelabuhan skala internasional itu masih sulit terwujud karena lokasinya berada di atas lahan milik Perum Perhutani.
"Kami sudah berkali-kali mengajukan pembebasan lahan Perhutani itu untuk ruilslag, namun sampai sekarang belum ada jawaban," kata Rendra yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Jawa Timur itu.
Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan kajian (studi kelayakan), bahkan hasil studi kelayakan tersebut sudah diserahkan ke Bappenas, namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya. "Ya mungkin lahannya milik Perhutani, sehingga harus melalui proses panjang untuk pembebasannya," urainya.
Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan beberapa tahun lalu, pembangunan pelabuhan internasional tersebut diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp50 triliun. Lokasi Pantai Tamban untuk pelabuhan internasional ini lebih memungkinkan ketimbang Sendangbiru, karena infrastrukturnya lebih mendukung dan arealnya juga lebih luas.
Selain itu, akses jalan atau infrastruktur jalan darat menuju Pantai Tamban lebih mudah karena sudah ditopang dengan jalur lintas selatan (JLS). Hanya saja, kebutuhan anggaran yang begitu besar itu tidak mungkin ditangani oleh Pemkab Malang sendiri, harus ada campur tangan pemerintah pusat, bahkan pemerintah pusat bisa mendatangkan investor untuk menggarap pembangunan pelabuhan tersebut.
Rendra mengatakan pembangunan pelabuhan internasional di Pantai Tamban tersebut nantinya akan mampu mengungkit perekonomian di kawasan Malang selatan, baik dari sektor pertanian, perikanan maupun hasil bumi lainnya.
Terangkatnya perekonomian di wilayah Malang selatan, secara otomatis akan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. "Kami terus mendorong instansi terkait di unit kerja Pemkab Malang dan pemerintah pusat agar lebih gencar untuk mendatangkan investor, baik lokal, nasional maupun asing . Pokoknya setiap ada peluang harus dimanfaatkan secara maksimal agar perekonomian di kawasan Malang selatan segera terangkat," ujarnya.
Beberapa tahun lalu Pemkab Malang juga telah mewacanakan pembangunan "Water Front City" di kawasan Pantai Sendangbiru, bahkan sudah dilakukan studi kelayakan dan rencana detailnya. Namun, gagal karena berbagai alasan.
Konsep awal Water Front City tersebut adalah pembangunan pelabuhan secara terpadu yang pada akhirnya menjadi sebuah kota mandiri, sebab semua infrastruktur dan kebutuhan masyarakat di kawasan itu akan terpenuhi secara mandiri pula.
Pelabuhan tempat pelelangan ikan (TPI) Pondokdadap di Sendangbiru yang saat ini menjadi satu-satunya pelabuhan terbesar di Kabupaten Malang, kondisinya sudah cukup padat dengan ribuan nelayan, sehingga membutuhkan pelabuhan yang lebih represntatif guna memaksimalkan hasil tangkapan ikan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Bupati Malang, Jawa Timur, Dr Rendra Kresna, di Malang, Senin, mengakui rencana pembangunan pelabuhan skala internasional itu masih sulit terwujud karena lokasinya berada di atas lahan milik Perum Perhutani.
"Kami sudah berkali-kali mengajukan pembebasan lahan Perhutani itu untuk ruilslag, namun sampai sekarang belum ada jawaban," kata Rendra yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Jawa Timur itu.
Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan kajian (studi kelayakan), bahkan hasil studi kelayakan tersebut sudah diserahkan ke Bappenas, namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya. "Ya mungkin lahannya milik Perhutani, sehingga harus melalui proses panjang untuk pembebasannya," urainya.
Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan beberapa tahun lalu, pembangunan pelabuhan internasional tersebut diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp50 triliun. Lokasi Pantai Tamban untuk pelabuhan internasional ini lebih memungkinkan ketimbang Sendangbiru, karena infrastrukturnya lebih mendukung dan arealnya juga lebih luas.
Selain itu, akses jalan atau infrastruktur jalan darat menuju Pantai Tamban lebih mudah karena sudah ditopang dengan jalur lintas selatan (JLS). Hanya saja, kebutuhan anggaran yang begitu besar itu tidak mungkin ditangani oleh Pemkab Malang sendiri, harus ada campur tangan pemerintah pusat, bahkan pemerintah pusat bisa mendatangkan investor untuk menggarap pembangunan pelabuhan tersebut.
Rendra mengatakan pembangunan pelabuhan internasional di Pantai Tamban tersebut nantinya akan mampu mengungkit perekonomian di kawasan Malang selatan, baik dari sektor pertanian, perikanan maupun hasil bumi lainnya.
Terangkatnya perekonomian di wilayah Malang selatan, secara otomatis akan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. "Kami terus mendorong instansi terkait di unit kerja Pemkab Malang dan pemerintah pusat agar lebih gencar untuk mendatangkan investor, baik lokal, nasional maupun asing . Pokoknya setiap ada peluang harus dimanfaatkan secara maksimal agar perekonomian di kawasan Malang selatan segera terangkat," ujarnya.
Beberapa tahun lalu Pemkab Malang juga telah mewacanakan pembangunan "Water Front City" di kawasan Pantai Sendangbiru, bahkan sudah dilakukan studi kelayakan dan rencana detailnya. Namun, gagal karena berbagai alasan.
Konsep awal Water Front City tersebut adalah pembangunan pelabuhan secara terpadu yang pada akhirnya menjadi sebuah kota mandiri, sebab semua infrastruktur dan kebutuhan masyarakat di kawasan itu akan terpenuhi secara mandiri pula.
Pelabuhan tempat pelelangan ikan (TPI) Pondokdadap di Sendangbiru yang saat ini menjadi satu-satunya pelabuhan terbesar di Kabupaten Malang, kondisinya sudah cukup padat dengan ribuan nelayan, sehingga membutuhkan pelabuhan yang lebih represntatif guna memaksimalkan hasil tangkapan ikan. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017