Bupati Madiun Nilai Media Bagian dari Birokrasi

Madiun (Antara Jatim) - Bupati Madiun Muhtarom menilai media massa merupakan bagian dari birokrasi sehingga kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun harus tersosialisasi kepada masyarakat. 

"Media massa dalam hal ini yang berperan untuk ikut memublikasikan kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat tahu dan mengerti tentang program pemerintah," ujar Bupati Madiun Muhtarom dalam perayaan Hari Pers Nasional tahun 2017 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Kamis.

Selain itu, media massa dan tentu wartawannya juga dituntut untuk profesional dalam mengemban tugasnya. Terlebih saat ini dewan pers sedang giat melaksanakan verifikasi terhadap seluruh media massa yang ada. 

"Meski demikian, saya berharap agar proses verifikasi perusahaan media termasuk juga wartawannya untuk tidak galau. Ikuti saja seluruh prosesnya dengan baik karena hal itu untuk kepentingan media juga," kata dia.

Pihanya menjamin, Pemkab Madiun akan terus menjalin kerja sama dengan media, namun demikian persyaratan yang diperlukan harus dipenuhi karena memang itu wajib sesuai ketentuan Dewan Pers."Seperti kita ketahui, media yang bekerja sama dengan pemerintah harus memiliki badan hukum, dalam bentuk PT, dan telah terverifikasi oleh Dewan Pers," katanya.

Pihaknya juga meminta wartawan saat ini, terlebih yang bertugas meliput di lingkup Pemkab Madiun untuk tidak memproduksi berita bohong atau "hoax". Pemkab Madiun memberikan keleluasan, disamping Bupati dan Wakil Bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) juga diperbolehkan untuk mengeluarkan keterangan pers kepada wartawan.

"Dengan demikian, diharapan berita yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan tidak "hoax". Meski demikian Kelapa OPD segera melapor setelah memberikan keterangan pers kepada atasannya," kata Muhtarom.

Salah satu perwakilan wartawan, Soedarno menyatakan untuk mewujudkan wartawan yang profesional dan tidak menyebarkan berita hoax, saat ini dewan pers telah mengeluarkan uji kompetensi wartawan (UKW) ataupun uji komptensi jurnalis (UKJ) untuk mencetak wartawan yang kompeten. 

"Masih banyak wartawan pada umumnya dan khususnya di Madiun yang belum mengikuti UKW. Diharapkan di masa mendatang, semua wartawan di wilayah Madiun telah lulus UKW," ungkap wartawan dari Koran Bhirawa tersebut.

Dalam peringatan HPN 2017 di Kabupaten Madiun tersebut, Bupati Madiun Muhtarom dengan didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun berkenan memotong tumpeng yang selanjutnya diserahkan kepada perwakilan wartwan, Soedarno.

Adapun, selain dihadiri oleh Bupati Madiun Muhtarom, perayaan HPN juga dihadiri Sekda, Asisten Sekda, Kepala OPD Kabupaten Madiun, Direktur BUMD, dan wartawan yang biasa melaksanakan tugas peliputan di wilayah Kabupaten Madiun. Acara perayaan HPN tahun 2017 di Madiun tersebut berlangsung sederhana namun penuh keakraban. (*)