PKS Desak Pemerintah Kendalikan Harga Komoditas Pangan

Surabaya, 22/1 (Antara) - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur (DPW PKS Jatim) menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan Wilayah (Rakorpimwil), yang salah satunya menyoroti kenaikan sejumlah harga yang dirasa memberatkan masyarakat. 

Bertempat di Kantor DPW PKS Jatim, Jl Gayungsari Barat Surabaya, Minggu, Rakorpimwil yang dipimpin oleh Ketua Umum DPW PKS Jatim Arif Hari Setiawan itu dihadiri seluruh Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS dari kabupaten/ kota se- Jatim. 

Dalam Rakorpimwil itu terjadi pembahasan serius saat para peserta memaparkan kondisi di masing-masing Kabupaten/Kota terkait dengan dampak kenaikan harga yang memberatkan masyarakat.

Sebutlah terkait kebijakan pemerintah tentang keniakan biaya pengurusan STNK dan BPKB, harga BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL), selain juga kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan komoditas pangan. 

"Para pimpinan PKS se-Jawa Timur sepakat untuk meminta Pemerintah meninjau kembali kenaikan harga-harga tersebut," ungkap Arif. 

PKS Jatim, lanjut Arif, juga mendesak pemerintah untuk dapat mengendalikan harga-harga komoditas pangan dengan cara meningkatkan produktivitas petani dan peternak lokal, selain mengamankan jalur distribusi, serta membatasi impor bahan pangan dari luar negeri. 

Dari hasil Rakorpimwil itu, selanjutnya Arif menugaskan kepada seluruh jajaran pengurus PKS se-Jatim dan juga para anggota DPRD dari PKS agar menyampaikan aspirasi rakyat berupa pembatalan kenaikan harga kepada Pemerintah.

"Kita akan berikan advokasi kepada rakyat yang terkena dampak langsung dari kenaikan harga-harga ini," katanya. 

Jajaran struktur PKS Jatim juga mengagendakan kegiatan untuk membantu meringankan beban rakyat, seperti operasi pasar, pembagian sembako, bantuan modal dan keterampilan, dan lain-lain. "Sekecil apapun yang bisa kita berikan akan sangat berharga bagi yang membutuhkan," ujarnya. 

Arif menyebut penduduk miskin di Jawa Timur masih di angka 12 persen menurut catatan Badan Pusat Statisti. "Itu jumlahnya hampir 5 juta jiwa. Mereka masih memerlukan banyak bantuan dan pemberdayaan. Karena itu jangan pernah lelah berkhidmat untuk rakyat," ungkapnya.

Agenda lain yang menjadi pembahasan Rakorpimwil adalah rencana program 2017, serta kesiapan mengikuti Pilkada 2018, baik Pemilihan Bupati/Walikota maupun Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. 

"Hasil rakorpimwil selanjutnya akan diikuti dengan rangkaian Kunjungan DPW PKS Jatim ke seluruh DPD PKS se-Jatim dalam rangka supervisi dan monitoring program-program pelayanan dan pemberdayaan rakyat yang telah disepakati," ucapnya.