Legislator Surabaya Minta Program E-Warong Dipercepat (Video)

Surabaya (Antara Jatim) - Legislator meminta program Bantuan Pangan Non- Tunai atau Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) dari Kementrian Sosial (Kemensos) melalui program sosial E-Warong pada 2017 segera dipercepat.

     

 Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya Agustin Poliana, di Surabaya, Selasa, mengatakan program E-Warong di Surabaya saat ini masih menunggu petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari Kemensos.

     

 "Kami berharap bisa dipercepat program itu biar manfaatnya bisa dirasakan warga tidak mampu di Surabaya," kata Agustin.

     

E-Warong sendiri merupakan sistem penyaluran bantuan sosial berbasis non tunai bagi warga yang tidak mampu atau miskin, dimana penyalurannya agar tepat sasaran langsung ke penerima sasaran yaitu  Program Keluarga Harapan (PKH). Namun program tersebut masih menunggu petunjuk dari Kementerian Sosial terlebih dahulu.

     

 Ia mengatakan ada 45 kota dan kabupaten di Indonesia yang menjalankan program e-Warong untuk keluarga tidak mampu, termasuk Kota Surabaya dimana masuk proram bantuan sosial yang dulu namanya Beras Miskin atau Raskin, kini menjadi Rastra atau Beras Rakyat Sejahtera.

     

 "Nah dengan rastra ini warga penerima bukan lagi berbentuk uang tunai melainkan non tunai berupa voucher. Penerimaan voucher ini harus disesuaikan dengan jumlah penerima yang ada semula, misalnya di Surabaya penerima voucher rastra ada sekitar 65 ribu ditambah dengan penerima KPH,"ujarnya.

     

Ia menjelaskan, dari 65 ribu penerima restra dan saat ini ditambah PKH dari Pemberian Bantuan Non Tunai (PBNT) maka angka penerima tersebut menjadi 72 ribu. 

     

Hanya saja, lanjut dia, permasalahannya sampai saat ini,  juklak dan juklis dari Kemensos sampai saat ini belum ada.  "Sedangkan voucher tersebut harus ditukarkan ke e-Warong. Syarat e-Warong sendiri secara detail belum jelas teknisnya seperti apa, berapa jumlahnya, padahal sudah pertengahan Januari," kata Agustin.

     

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Junaedi mengharapkan pada pelaksanaannya nanti memperhatikan aspek keadilan. Ia mencontohkan  dari pantauannya di kawasan Babat Jerawat, disalah satu RW selama 4 tahun belum pernah menerima program bantuan sosial. "Hal itu jangan sampai terjadi nantinya," katanya.

     

 Ia juga meminta pemerinatah kota juga melakukan pengawasan yang ketat agar tak ada persoalan di masyarakat. (*)

Video oleh : Abdul hakimhakim