Surabaya (Antara Jatim) - Pimpinan DPRD Kota Surabaya mengharapkan 1.559 pejabat yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mampu meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Pahlawan.
Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji di Surabaya, Senin, mengatakan sejatinya tugas pokok aparatur sipil negara (ASN) adalah untuk pelayanan publik.
"Kita tingkatkan lagi yang sudah baik, kita perbaiki yang masih kurang," katanya.
Menurut dia, dengan formasi baru pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, pihaknya berpesan di tahun 2017 kualitas layanan publik yang ada di Surabaya harus meningkat dibanding tahun 2016.
Seperti halnya untuk kepala dinas koperasi yang baru, lanjut dia, tentunya harus mampu menghidupkan kembali sentra pedagang kaki lima (PKL) yang telah dibangun oleh Pemkot Surabaya. Hal ini dikarenakan sekarang ini masih banyak yang mati suri.
Selain itu menurut Armuji, persoalan penataan toko swalayan dan persoalan cagar budaya, juga harus menjadi agenda prioritas yang harus diselesaikan oleh kepala dinas yang baru seperti Kepala Disperindagin dan Kepala Disbudpar.
Sedangkan untuk pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan, cukup banyak hal yang perlu dibenahi. Mengingat kecamatan dan kelurahan merupakan ujung tombak layanan kepada masyarakat. Terlebih hal ini, sempat menjadi temuan ombudsmen pada beberapa tahun yang lalu.
"Masih cukup banyak keluhan masyarakat yang masuk ke DPRD, seperti baru-baru ini persoalan tentang Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM, " kata Armuji.
Namun Armuji juga menyampaikan, bahwa sudah cukup banyak inovasi layanan publik yang telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya, di antaranya pelayanan publik yang berbasis daring (dalam jaringan) atau online seperti "Surabaya Single Window" atau SSW. Sistem ini telah menjadi rujukan secara nasional.
"Harapannya tahun 2017, Kota Surabaya harus menjadi lebih baik lagi," katanya. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017