Banyuwangi (Antara Jatim) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menghabiskan waktu akhir tahun bersama para penyandang disabilitas di Pendopo Saba Swagatha Banyuwangi, Sabtu (31/12) malam.
Pada malam pergantian itu, Bupati Anas mengajak para penyandang disabilitas dari berbagai usia untuk berdialog dan bercengkerama dengan akrab.
Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Banyuwangi Wasis mengatakan kedatangan dia dan rekan-rekannya tersebut atas permintaan sendiri yang ingin bertemu dan berbincang bersama Bupati Anas.
Selain dari Banyuwangi, katanya, mereka juga berasal dari Bondowoso, Bali, dan Jember. Bahkan, ada yang tergabung dalam Disabilitas Motor Indonesia (DMI) yang mengendarai motor dari Jember ke Banyuwangi. Ada sekitar 90 orang yang ke Banyuwangi.
Mereka yang datang itu berasal dari kalangan tuna daksa, tuna netra, dan tuna rungu wicara. Mereka datang ada yang naik motor roda tiga, ojek, dan diantar oleh keluarganya. Di Banyuwangi, juga digelar Rakor Disabilitas di Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan Tuna Indra (YKPTI) Banyuwangi.
Wasis mengatakan, pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas di Banyuwangi saat ini cukup baik. "Di Banyuwang saat ini sudah cukup baik. Karena itu kami menggelar rakor di sini," kata Wasis yang juga pendidik di SMA Luar Biasa, Gambiran, Banyuwangi.
Selama di pendopo, bersama bupati mereka berbincang santai sambil menikmati buah lokal, dan diakhiri dengan foto bersama.
Sementara Bupati Anas mengaku salut dengan semangat para penyandang disabilitas yang memiliki spirit untuk berorganisasi.
"Kami berupaya melayani penyandang disabilitas. Di Banyuwangi telah dikembangkan 210 sekolah inklusi dengan 275 guru yang mempunyai kompetensi sebagai pendamping anak berkemampuan khusus. Mereka telah melalui pendidikan yang disyaratkan. Para guru tersebut ada di 210 sekolah inklusi yang terdiri atas 55 PAUD, 89 SD/MI, 44 SMP/MTs, dan 22 SMA/SMK/MA. Sekolah-sekolah tersebut menerima sekitar 1.246 anak penyandang disabilitas dan anak berkemampuan khusus," katanya.
Menurut dia, semua itu dilakukan sebagai ikhtiar untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama pada semua anak. Anak berkemampuan khusus bisa bersekolah bareng dalam satu kelas di sekolah yang sama, mempelajari mata pelajaran yang sama dan mengikuti semua kegiatan di sekolah tanpa ada diskriminasi.
"Kami juga mempunyai program beasiswa untuk penyandang disabilitas," ujar Anas.
Banyuwangi, katanya, juga berkomitmen untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Banyuwangi telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
"Lewat Perda ini, akan menjamin akses yang sama kepada teman-teman. Selain juga tentunya melindungi mereka terhadap perlakuan diskriminatif dari masyarakat," kata Anas.
Anas menegaskan, para penyandang disabilitas perlu diberi akses yang sama karena pada dasarnya mereka bukanlah orang yang tidak mampu, namun mereka ini memiliki kemampuan yang berbeda. "Kami berupaya mewujudkan masyarakat yang inklusif, jangan mendiskriminasikan siapapun. Termasuk bertemu di pendopo ini merupakan upaya kami memberi contoh bahwa tak boleh ada diskriminasi. Bahkan, begitu pertama dilantik sebagai bupati pada Februari 2016, yang saya lakukan pertama salah satunya bertemu anak-anak penyandang disabilitas. Insya Allah ke depan kami akan berupaya semakin baik lagi untuk memberdayakan dan memenuhi hak teman-teman penyandang disabilitas," kata Anas.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Pada malam pergantian itu, Bupati Anas mengajak para penyandang disabilitas dari berbagai usia untuk berdialog dan bercengkerama dengan akrab.
Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Banyuwangi Wasis mengatakan kedatangan dia dan rekan-rekannya tersebut atas permintaan sendiri yang ingin bertemu dan berbincang bersama Bupati Anas.
Selain dari Banyuwangi, katanya, mereka juga berasal dari Bondowoso, Bali, dan Jember. Bahkan, ada yang tergabung dalam Disabilitas Motor Indonesia (DMI) yang mengendarai motor dari Jember ke Banyuwangi. Ada sekitar 90 orang yang ke Banyuwangi.
Mereka yang datang itu berasal dari kalangan tuna daksa, tuna netra, dan tuna rungu wicara. Mereka datang ada yang naik motor roda tiga, ojek, dan diantar oleh keluarganya. Di Banyuwangi, juga digelar Rakor Disabilitas di Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan Tuna Indra (YKPTI) Banyuwangi.
Wasis mengatakan, pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas di Banyuwangi saat ini cukup baik. "Di Banyuwang saat ini sudah cukup baik. Karena itu kami menggelar rakor di sini," kata Wasis yang juga pendidik di SMA Luar Biasa, Gambiran, Banyuwangi.
Selama di pendopo, bersama bupati mereka berbincang santai sambil menikmati buah lokal, dan diakhiri dengan foto bersama.
Sementara Bupati Anas mengaku salut dengan semangat para penyandang disabilitas yang memiliki spirit untuk berorganisasi.
"Kami berupaya melayani penyandang disabilitas. Di Banyuwangi telah dikembangkan 210 sekolah inklusi dengan 275 guru yang mempunyai kompetensi sebagai pendamping anak berkemampuan khusus. Mereka telah melalui pendidikan yang disyaratkan. Para guru tersebut ada di 210 sekolah inklusi yang terdiri atas 55 PAUD, 89 SD/MI, 44 SMP/MTs, dan 22 SMA/SMK/MA. Sekolah-sekolah tersebut menerima sekitar 1.246 anak penyandang disabilitas dan anak berkemampuan khusus," katanya.
Menurut dia, semua itu dilakukan sebagai ikhtiar untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama pada semua anak. Anak berkemampuan khusus bisa bersekolah bareng dalam satu kelas di sekolah yang sama, mempelajari mata pelajaran yang sama dan mengikuti semua kegiatan di sekolah tanpa ada diskriminasi.
"Kami juga mempunyai program beasiswa untuk penyandang disabilitas," ujar Anas.
Banyuwangi, katanya, juga berkomitmen untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Banyuwangi telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
"Lewat Perda ini, akan menjamin akses yang sama kepada teman-teman. Selain juga tentunya melindungi mereka terhadap perlakuan diskriminatif dari masyarakat," kata Anas.
Anas menegaskan, para penyandang disabilitas perlu diberi akses yang sama karena pada dasarnya mereka bukanlah orang yang tidak mampu, namun mereka ini memiliki kemampuan yang berbeda. "Kami berupaya mewujudkan masyarakat yang inklusif, jangan mendiskriminasikan siapapun. Termasuk bertemu di pendopo ini merupakan upaya kami memberi contoh bahwa tak boleh ada diskriminasi. Bahkan, begitu pertama dilantik sebagai bupati pada Februari 2016, yang saya lakukan pertama salah satunya bertemu anak-anak penyandang disabilitas. Insya Allah ke depan kami akan berupaya semakin baik lagi untuk memberdayakan dan memenuhi hak teman-teman penyandang disabilitas," kata Anas.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017