Surabaya (Antara Jatim) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, Presiden Joko Widodo akan membentuk tim untuk penguatan empat pilar kebangsaan karena melihat kebebasan dalam berdemokrasi saat ini sudah cenderung melewati batas.
"Sehingga, diperlukan formula khusus agar kebebasan itu tetap dapat dipertanggungjawabkan," katanya saat memberikan kuliah umum kebangsaan di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Kamis.
Tito mengatakan salah satu caranya dengan menanamkan kembali ideologi yang ada dalam Empat Pilar Kebangsaan, diantaranya Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Makanya, nanti dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan membentuk tim yang bisa menguatkan penanaman ideologi tersebut," kata Tito.
Tito melanjutkan, tim itu rencananya akan diketuai oleh Yudi Latif. Tujuannya, agar masyarakat mampu menjaga persatuan, dengan mengamalkan nilai-nilai dalam Empat Pilar Kebangsaan.
Dirinya menambahkan, saat ini Indonesia sedang memasuki era demokrasi liberal. Menurutnya, dalam di satu sisi, demokrasi liberal positif buat mekanisme pemerintahan agar ada cek and balancing lebih baik, tapi di satu sisi memberikan kesan yang terlalu bebas akan membahayakan karena akan membuat premordialisme semakin kental.
"Untuk itu kita bersama-sama menjaga dan mengintensifkan kembali nilai-nilai luhur bangsa kita yang bersumber pada Pancasila, Bhinneka Tuggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ucapnya.
Meski demikian, untuk menanamkan ideologi tersebut pemerintah tidak akan melakukannya dengan cara pemaksaan. Misalnya dengan tidak memaksa mengikuti penataran.
"Jadi beda dengan yang dulu yang harus ikut penataran, jadi akan ada cara lainnya," kata Tito.
Untuk itu juga, Polri sudah menyiapkan langkah terhadap penanganan ucapan kebencian seperti dengan cara monitoring, kemudian dicounter dan dinetralisir.
"Di samping juga dilakukan dengan teknik-teknik IT, hacking, dan pelacakan informasi penegakan hukum," tandasnya.
Selain memberi kuliah umum di Unair, Kapolri juga akan memberikan kuliah umum kebangsaan di Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Jawa Timur. (*
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Sehingga, diperlukan formula khusus agar kebebasan itu tetap dapat dipertanggungjawabkan," katanya saat memberikan kuliah umum kebangsaan di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Kamis.
Tito mengatakan salah satu caranya dengan menanamkan kembali ideologi yang ada dalam Empat Pilar Kebangsaan, diantaranya Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Makanya, nanti dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan membentuk tim yang bisa menguatkan penanaman ideologi tersebut," kata Tito.
Tito melanjutkan, tim itu rencananya akan diketuai oleh Yudi Latif. Tujuannya, agar masyarakat mampu menjaga persatuan, dengan mengamalkan nilai-nilai dalam Empat Pilar Kebangsaan.
Dirinya menambahkan, saat ini Indonesia sedang memasuki era demokrasi liberal. Menurutnya, dalam di satu sisi, demokrasi liberal positif buat mekanisme pemerintahan agar ada cek and balancing lebih baik, tapi di satu sisi memberikan kesan yang terlalu bebas akan membahayakan karena akan membuat premordialisme semakin kental.
"Untuk itu kita bersama-sama menjaga dan mengintensifkan kembali nilai-nilai luhur bangsa kita yang bersumber pada Pancasila, Bhinneka Tuggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ucapnya.
Meski demikian, untuk menanamkan ideologi tersebut pemerintah tidak akan melakukannya dengan cara pemaksaan. Misalnya dengan tidak memaksa mengikuti penataran.
"Jadi beda dengan yang dulu yang harus ikut penataran, jadi akan ada cara lainnya," kata Tito.
Untuk itu juga, Polri sudah menyiapkan langkah terhadap penanganan ucapan kebencian seperti dengan cara monitoring, kemudian dicounter dan dinetralisir.
"Di samping juga dilakukan dengan teknik-teknik IT, hacking, dan pelacakan informasi penegakan hukum," tandasnya.
Selain memberi kuliah umum di Unair, Kapolri juga akan memberikan kuliah umum kebangsaan di Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Jawa Timur. (*
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016