Blitar (Antara Jatim) - Kasubdit Kelembagaan Bumdes Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Mulyadin Malik mengatakan sedikitnya 60 ribu desa dari total 74.754 desa yang ada di Indonesia hingga kini belum mempunyai badan usaha milik desa (BUMDes), sebagai wadah mengembangkan unit usaha di daerahnya.
     
"Hingga kini desa yang BUMDes-nya sudah terbentuk dan berkembang mencapai 14.098, itu selama 2016," katanya di Blitar, Jawa Timur, Rabu.
     
Mulyadin yang ditemui dalam kegiatan seminar "Membangun ekonomi desa" kerjasama Kementerian Desa, BNI, serta Emtek di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, itu mengemukakan pemerintah sangat berharap setiap desa memiliki BUMDes sendiri. 
    
BUMDes bisa membantu mewadahi UMKM di desa, sehingga lebih mudah baik dalam promosi maupun pemasarannya. Bahkan, pemerintah pun bisa mengucurkan bantuan, namun dilewatkan BUMDes tersebut. 
     
Pada 2016, Mulyadin menyebut terdapat 270 BUMDes yang mendapatkan kucuran dana dengan masing-masing diberikan Rp50 juta. Uang itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan unit usaha di BUMDes, sehingga bisa menjadi lebih baik. 
     
Ia menegaskan, nantinya di 2017, pemerintah akan mengucurkan anggaran lagi untuk BUMDes. Namun, berapa BUMDes yang mendapatkan, saat ini masih dalam pembahasan.
     
Pihaknya  menyadari, setiap BUMDes tidak sama. Hal itu tergantung dari kondisi lingkungan, adat sekitar, termasuk apakah masuk di daerah rawan konflik atau tidak.
     
Namun, ia meyakinkan bahwa pemerintah akan tetap berupaya agar seluruh desa di Indonesia memiliki BUMDes sendiri. Pada 2017, pemerintah menargetkan dapat membentuk BUMDes, lebih dari jumlah yang terbentuk pada 2016.
     
"Kami lakukan pendekatan yang berbeda, melibatkan dirjen daerah tertinggal dan tertentu. Yang jelas, BUMDes itu hadir di desa, harus bisa menjadi badan usaha yang mempunyai karakter tersendiri," katanya. (*)

Pewarta: Asmaul Chusna

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016