Banyuwangi Serahkan Bantuan Siswa Kurang Mampu Sekolah Swasta Rp3,9 Miliar

Banyuwangi (Antara Jatim) -Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen untuk memajukan daerah melalui pendidikan. Untuk peningkatan pemerataan kualitas pedidikan sekolah-sekolah di daerah itu, Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, juga memberikan perhatian kepada sekolah swasta.  Bahkan pemkab mengalokasikan dana Rp3,9 miliar untuk siswa kurang mampu di sekolah-sekolah swasta.

"Total penerimanya ada 5.396 siswa. Mereka itu rata-rata dari keluarga kurang mampu," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat menyerahkan bantuan tersebut di Kantor Pemkab Banyuwangi, Rabu.

Anas mengatakan, sekolah swasta turut berperan penting memajukan pendidikan daerah. “Kami apresiasi sekali atas peran serta yang dilakukan sekolah swasta di bidang pendidikan daerah. Banyak hal yang telah dilakukan sekolah swasta untuk majukan pendidikan di Banyuwangi. Pemkab juga akan terus mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta,” kata Anas 

Anas melanjutkan, salah satu wujud dukungan Pemkab terhadap sekolah swasta tersebut dengan menganggarkan bantuan tambahan operasional sekolah. Bantuan yang diberikan tersebut senilai Rp3,9 miliar yang diberikan kepada 23 SMA dan 31 SMK swasta yang ada di Banyuwangi. Dana tersebut digunakan untuk tambahan operasional sekolah, khususnya bagi siswa yang kurang mampu.

Di bidang pendidikan, Banyuwangi memiliki beragam program untuk mendukung terjangkaunya pendidikan bagi segenap anak di Banyuwangi. Mulai dari program Beasiswa Banyuwangi Cerdas, Siswa Asuh Sebaya, hingga Banyuwangi Belajar. Lewat program Banyuwanhi Belajar, semua anak pemegang kartu program tersebut bisa mengakses pendidikan hingga perguruan tinggi dengan beasiswa dari Pemkab Banyuwangi.

Menurut Anas, semua program tersebut dijalankan untuk mendukung gerakan Gerakan Daerah Entas Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh). Sebuah gerakan yang mengentaskan anak putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan. 

“Jadi sekarang tidak ada rumusnya anak Banyuwangi putus sekolah karena kesulitan biaya, karena semua sekolah negeri maupun sekolah swasta telah kita bantu. Mereka wajib menerima anak putus sekolah yang ada di wilayahnya,” kata Anas.

Selain itu, Anas berharap sekolah swasta bisa berperan lebih dalam pendidikan para siswa. Tidak hanya masalah akademik, tapi sekolah juga punya kewajiban moral memberikan motivasi pada murid bersama-sama dengan orang tua untuk menyelesaikan berbagai problem anak.

“Permasalahan anak justru terjadi di antara rumah dan sekolah maka komunikasi antara orangtua dan guru menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan anak,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Sulihtiyono menguraikan dana bantuan tambahan operasional senilai Rp3,9 miliar tersebut terdiri atas dana untuk SMA swasta sebesar Rp756 juta dengan jumlah siswa sebanyak 1261 orang dan SMK swasta sebesar Rp3,2 miliar untuk 4135 siswa. Untuk siswa SMA tiap anak mendapatkan dana Rp600 ribu per tahun, sedangkan siswa SMK Rp780 ribu per tahun.

"Siswa SMK menerima bantuan dana lebih banyak dari siswa SMA karena di SMK ada biaya prakteknya,” kata pria yang akrab dipanggil Sulih tersebut.

Sulih mengatakan bantuan ini selain untuk operasional sekolah juga untuk membiayai siswa putus sekolah yang ada di sekitar sekolah. "Mulai sekarang tidak boleh ada sekolah menolak anak kurang mampu atau yang putus sekolah. Jadi apabila ada anak putus sekolah, bisa disekolahkan di dekat rumahnya. Ini agar tidak ada biaya transportasi untuk anak tersebut," kata Sulih. (*)