Surabaya (Antara Jatim) - Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji menyatakan siap menyalurkan aspirasi massa dalam aksi 4/11 terkait kasus dugaan penistaan agama, termasuk aspirasi dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jatim.
"Boleh, silakan berdemonstrasi, yang penting tidak mengganggu kepentingan umum, karena kalau mengganggu kepentingan umum bisa ditindak," katanya di Mapolda Jatim, Jumat.
Ia mengemukakan hal itu sesaat menjelang aksi 4/11 yang dilakukan 5.000-6.000 aktivis HTI se-Jatim di depan Mapolda Jatim setelah Shalat Jumat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS).
Massa HTI melakukan aksi dengan "longmarch" sejauh 5 kilometer dari MAS ke Mapolda Jatim dengan panjang barisan sekitar 1 kilometer, baik aktivis laki-laki dan aktivis perempuan.
Menurut Kapolda Jatim, pihaknya akan menyalurkan aspirasi demonstran ke Mabes Polri, karena masalah dugaan penistaan agama memang ditangani Mabes Polri.
"Aspirasi yang kami terima beberapa waktu lalu (awal November) juga sudah kami sampaikan ke Mabes Polri, karena itu kalau ada lagi ya kami teruskan lagi ke Mabes Polri," katanya.
Terkait pengamanan aksi 4/11 di Jatim, Kapolda Jatim menyatakan pihaknya mengerahkan 7.800 personel se-Jatim, termasuk 3.200 personel diantaranya di wilayah Polrestabes Surabaya.
"Polda Jatim sendiri mengirimkan BKO (back up atau bawah kendali operasi) sebanyak dua kompi Brimob ke Jakarta untuk membantu pengamanan aksi 4/11," katanya.
Sementara itu, Ketua Divisi Antar-Lembaga DPD HTI Jatim Ustaz H Muhammad Ismail menjelaskan aksi HTI di Mapolda Jatim diikuti aktivis HTI se-Jatim, kecuali HTI Malang yang ada aksi yang sama di Malang.
"Kami akan terus melakukan aksi untuk mengawal kasus penistaan agama itu sampai ada keputusan hukum, kami tidak ingin ada hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," katanya.
Dalam aksi 4/11 itu, massa HTI melakukan orasi di depan Mapolda Jatim dan perwakilan ulama HTI melakukan dialog dengan Kapolda Jatim untuk menyampaikan tiga aspirasi.
"Tiga aspirasi yang kami sampaikan adalah mengecam penghinaan Al Quran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)," kata Humas HTI Jatim Ustaz Rif'an Wahyudi.
Selain itu, HTI Jatim menuntut aparat berwenang untuk mengusut penghinaan itu, dan meminta masyarakat Jakarta untuk menolak Ahok menjadi gubernur lagi dalam Pilkada 2017. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Boleh, silakan berdemonstrasi, yang penting tidak mengganggu kepentingan umum, karena kalau mengganggu kepentingan umum bisa ditindak," katanya di Mapolda Jatim, Jumat.
Ia mengemukakan hal itu sesaat menjelang aksi 4/11 yang dilakukan 5.000-6.000 aktivis HTI se-Jatim di depan Mapolda Jatim setelah Shalat Jumat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS).
Massa HTI melakukan aksi dengan "longmarch" sejauh 5 kilometer dari MAS ke Mapolda Jatim dengan panjang barisan sekitar 1 kilometer, baik aktivis laki-laki dan aktivis perempuan.
Menurut Kapolda Jatim, pihaknya akan menyalurkan aspirasi demonstran ke Mabes Polri, karena masalah dugaan penistaan agama memang ditangani Mabes Polri.
"Aspirasi yang kami terima beberapa waktu lalu (awal November) juga sudah kami sampaikan ke Mabes Polri, karena itu kalau ada lagi ya kami teruskan lagi ke Mabes Polri," katanya.
Terkait pengamanan aksi 4/11 di Jatim, Kapolda Jatim menyatakan pihaknya mengerahkan 7.800 personel se-Jatim, termasuk 3.200 personel diantaranya di wilayah Polrestabes Surabaya.
"Polda Jatim sendiri mengirimkan BKO (back up atau bawah kendali operasi) sebanyak dua kompi Brimob ke Jakarta untuk membantu pengamanan aksi 4/11," katanya.
Sementara itu, Ketua Divisi Antar-Lembaga DPD HTI Jatim Ustaz H Muhammad Ismail menjelaskan aksi HTI di Mapolda Jatim diikuti aktivis HTI se-Jatim, kecuali HTI Malang yang ada aksi yang sama di Malang.
"Kami akan terus melakukan aksi untuk mengawal kasus penistaan agama itu sampai ada keputusan hukum, kami tidak ingin ada hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," katanya.
Dalam aksi 4/11 itu, massa HTI melakukan orasi di depan Mapolda Jatim dan perwakilan ulama HTI melakukan dialog dengan Kapolda Jatim untuk menyampaikan tiga aspirasi.
"Tiga aspirasi yang kami sampaikan adalah mengecam penghinaan Al Quran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)," kata Humas HTI Jatim Ustaz Rif'an Wahyudi.
Selain itu, HTI Jatim menuntut aparat berwenang untuk mengusut penghinaan itu, dan meminta masyarakat Jakarta untuk menolak Ahok menjadi gubernur lagi dalam Pilkada 2017. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016