Surabaya (Antara Jatim) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memaksimalkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) asal Jawa Timur terkait penerimaan nontunai dari yang biasanya secara tunai.

"Pendamping PKH harus bisa mengubah pola secara perlahan, dari proses pendampingan penerimaan tunai menjadi nontunai," ujarnya di sela Rapat Koordinasi PKH Jatim 2016 di Surabaya, Selasa.

Format PKH nontunai, kata dia, selain akan lebih tepat sasaran, juga bisa memupus kekhawatiran akan ada upaya pemotongan karena notifikasi ada berada pada chip masing-masing penerima bantuan.

Melalui format ini, lanjut dia, nantinya penerima manfaat PKH bisa mengambil uang sesuai dengan kebutuhan dan disisakan sebagai tabungan.

"Hal ini untuk mendidik penerima manfaat PKH agar bisa menabung dan bisa sebagai kartu debet, serta meminimalkan penggunaan bantuan oleh orang lain yang tidak berhak," ucapnya.

Oleh karena itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU itu berharap pembayaran nontunai bisa tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tersebut menyampaikan penyaluran PKH nontunai ditargetkan sampai dengan Desember 2016 penerimanya mencapai sejuta lebih orang penerima manfaat.

"Dari sejuta orang itu, pemetaan dilakukan dan Jatim Insya Allah siap 222 ribu orang uang sudah siap dan bergerak mulai bulan depan yang diawali dari Gresik pada 5 November 2016," katanya.

Terkait rapat koordinasi yang diikuti sekitar 800 pendamping PKH, Mensos berharap sudah siap dan memiliki bekal maksimal untuk bersama-sama masyarakat turut membantu mewujudkan kesejahteraan.

Tidak itu saja, dikumpulkannya pendamping juga sebagai bentuk kepastian dan kesiapan penambahan jumlah penerima manfaat di Jatim.

Sesuai data yang dimiliki Dinas Sosial Jatim, sampai saat ini total terdapat 593.600 orang penerima manfaat, dan akan bertambah terhitung sejak November 2016 sebanyak 511.876 orang penerima manfaat.

"Itu artinya, di Jatim pada akhir tahun ini jumlah penerima manfaat dari program PKH mencapai sejuta lebih," kata Kepala Dinas Sosial Jatim Sukesi.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung. (*)

Pewarta: Fiqih Arfani

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016