Banyuwangi (Antara Jatim) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan di era pamerintahan Joko Widodo dengan Jusuf Kalla dirinya merasa sangat tampak adanya penguatan pembangunan di perdesaan.
Di Banyuwangi sendiri, katanya di Banyuwangi, Selasa, tahun ini dana desa dari pemerintah pusat mencapai Rp134,46 miliar ditambah dengan alokasi dana desa (ADD) dari Pemkab Banyuwangi, sehingga dana yang mengalir ke desa mencapai Rp227,48 miliar.
"Dana itu digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pemerintahan desa," katanya.
Hal itu juga disampaikan Anas dalam acara Rembuk Nasional Relawan Jokowi-JK yang digelar di Jakarta, dan berakhir Senin (24/10) malam. Anas tampil satu sesi bersama Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Acara yang dihadiri simpul-simpul Relawan Jokowi-JK tersebut digelar dalam rangkaian dua tahun berjalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK).
Anas mengatakan, dirinya diminta untuk berbagi pengalaman dan tantangan dalam membangun daerah. Banyuwangi dipilih untuk tampil karena dinilai cukup mampu mendorong pembangunan dengan berbagai inovasi.
"Kami berdiskusi banyak hal, terutama bagaimana agar desa dan infrastruktur diperkuat. Dua hal itu saya kira yang sangat terasa programnya dalam dua tahun masa pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK," ujarnya.
Mantan anggota DPR Ri itu menekankan bahwa pengembangan desa adalah pilar pembangunan nasional dan saat ini kemiskinan masih terkonsentrasi di desa.
"Jika desa bersama-sama dikembangkan, maka kita ikut mengobati sebagian besar kemiskinan nasional karena konsentrasi terbesar kemiskinan masih ada di desa," ujarnya.
Desa, kata Anas, menghadapi banyak tantangan, mulai dari infrastruktur yang tak merata, kualitas SDM yang relatif lebih rendah dibanding kawasan kota, hingga kapasitas ekonomi yang belum memadai.
Dia mencontohkan di Banyuwangi, di mana sebagai kabupaten terluas di Pulau Jawa, kebutuhan infrastrukturnya sangat besar. Sebagian jalan di desa juga belum dalam kondisi baik.
"Anggaran pemerintah daerah tak akan cukup untuk membangun seluruh jalan, sedangkan di sisi lain anggaran banyak tersedot mayoritas untuk pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Maka yang dilakukan adalah pemilihan prioritas. Selain itu, pemerintah desa juga dilibatkan. Kami mulai melakukan audit jalan, mana yang menjadi porsi pemerintah kabupaten, dan mana yang menjadi porsi pemerintah desa, sehingga tercipta kolaborasi yang apik. Ini berbagi peran untuk membagi habis masalah yang ada," ujar Anas.
Demikian pula masalah SDM desa yang relatif lebih rendah dibanding kota. Kata dia, untuk melakukan transformasi, Pemkab Banyuwangi membuat Program Banyuwangi Mengajar. Sarjana dengan kemampuan teruji dikirim ke desa-desa untuk melakukan transformasi pengetahuan. Mereka diwajibkan tinggal di desa itu selama setahun dan Pemkab Banyuwangi menyediakan honor.
"Jadi desa bukan hanya butuh transfer dana untuk pembangunan infrastruktur, tapi juga pembangunan SDM-nya," kata dia.
Terakhir, kata Anas, adalah penguatan ekonomi warga desa. Produk unggulan desa, seperti komoditas pertanian harus diberi nilai tambah dan perluasan jaringan pemasaran.
"Misalnya, dulu cuma tanam padi biasa, sekarang tanam padi organik. Produk dari pelosok desa itu kemudian dipasarkan lewat situs online banyuwangi-mall.com. Kami juga baru saja menjalin kerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk mendampingi tiga desa yang diperkuat ekonomi kreatifnya," kata Anas.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Di Banyuwangi sendiri, katanya di Banyuwangi, Selasa, tahun ini dana desa dari pemerintah pusat mencapai Rp134,46 miliar ditambah dengan alokasi dana desa (ADD) dari Pemkab Banyuwangi, sehingga dana yang mengalir ke desa mencapai Rp227,48 miliar.
"Dana itu digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pemerintahan desa," katanya.
Hal itu juga disampaikan Anas dalam acara Rembuk Nasional Relawan Jokowi-JK yang digelar di Jakarta, dan berakhir Senin (24/10) malam. Anas tampil satu sesi bersama Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Acara yang dihadiri simpul-simpul Relawan Jokowi-JK tersebut digelar dalam rangkaian dua tahun berjalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK).
Anas mengatakan, dirinya diminta untuk berbagi pengalaman dan tantangan dalam membangun daerah. Banyuwangi dipilih untuk tampil karena dinilai cukup mampu mendorong pembangunan dengan berbagai inovasi.
"Kami berdiskusi banyak hal, terutama bagaimana agar desa dan infrastruktur diperkuat. Dua hal itu saya kira yang sangat terasa programnya dalam dua tahun masa pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK," ujarnya.
Mantan anggota DPR Ri itu menekankan bahwa pengembangan desa adalah pilar pembangunan nasional dan saat ini kemiskinan masih terkonsentrasi di desa.
"Jika desa bersama-sama dikembangkan, maka kita ikut mengobati sebagian besar kemiskinan nasional karena konsentrasi terbesar kemiskinan masih ada di desa," ujarnya.
Desa, kata Anas, menghadapi banyak tantangan, mulai dari infrastruktur yang tak merata, kualitas SDM yang relatif lebih rendah dibanding kawasan kota, hingga kapasitas ekonomi yang belum memadai.
Dia mencontohkan di Banyuwangi, di mana sebagai kabupaten terluas di Pulau Jawa, kebutuhan infrastrukturnya sangat besar. Sebagian jalan di desa juga belum dalam kondisi baik.
"Anggaran pemerintah daerah tak akan cukup untuk membangun seluruh jalan, sedangkan di sisi lain anggaran banyak tersedot mayoritas untuk pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Maka yang dilakukan adalah pemilihan prioritas. Selain itu, pemerintah desa juga dilibatkan. Kami mulai melakukan audit jalan, mana yang menjadi porsi pemerintah kabupaten, dan mana yang menjadi porsi pemerintah desa, sehingga tercipta kolaborasi yang apik. Ini berbagi peran untuk membagi habis masalah yang ada," ujar Anas.
Demikian pula masalah SDM desa yang relatif lebih rendah dibanding kota. Kata dia, untuk melakukan transformasi, Pemkab Banyuwangi membuat Program Banyuwangi Mengajar. Sarjana dengan kemampuan teruji dikirim ke desa-desa untuk melakukan transformasi pengetahuan. Mereka diwajibkan tinggal di desa itu selama setahun dan Pemkab Banyuwangi menyediakan honor.
"Jadi desa bukan hanya butuh transfer dana untuk pembangunan infrastruktur, tapi juga pembangunan SDM-nya," kata dia.
Terakhir, kata Anas, adalah penguatan ekonomi warga desa. Produk unggulan desa, seperti komoditas pertanian harus diberi nilai tambah dan perluasan jaringan pemasaran.
"Misalnya, dulu cuma tanam padi biasa, sekarang tanam padi organik. Produk dari pelosok desa itu kemudian dipasarkan lewat situs online banyuwangi-mall.com. Kami juga baru saja menjalin kerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk mendampingi tiga desa yang diperkuat ekonomi kreatifnya," kata Anas.(*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016