Pemprov Jatim Berharap Tetap Kelola Jembatan Timbang

Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap tetap mengelola jembatan timbang di wilayahnya agar pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai puluhan miliar rupiah per tahunnya tidak sampai hilang.

"Setiap tahun jembatan timbang mampu menghasilkan PAD sebanyak Rp50 miliar," ujar Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi kepada wartawan di Surabaya, Senin.

Meski dikelola Pemprov, kata dia, namun kewenangannya tetap berada di Kementerian Perhubungan RI.

Ia menjelaskan, sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pengelolaan jembatan timbang ditarik ke Pemerintah Pusat mulai 1 Januari 2017 serta penandatanganan nota kesepahaman yang sudah dilakukan.

Kendati demikian, kata dia, masih ada peluang agar jembatan timbang bisa dikelola Pemprov Jatim yaitu melalui dekonsentrasi.

"Sebab Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Berbeda dengan bupati/wali kota, mereka bukan wakil pemerintah pusat di daerah sehingga masih ada peluang," ucapnya.

Usaha lain yang dilakukan, lanjut dia, yaitu Gubernur Jatim Soekarwo mengirim surat ke Pemerintah Pusat, namun belum ada jawaban sampai saat ini.

Ia menjelaskan, pelayanan jembatan timbang di Jatim merupakan satu-satunya pelayanan yang menerapkan sistem komputerisasi, bahkan menjadi proyek percontohan pelayanan jembatan timbang di seluruh Indonesia.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jatim Achmad Heri ketika dikonfirmasi terpisah juga berharap agar pengalihan jembatan timbang ke pemerintah pusat tetap dikelola Dishub Jatim.

Menurut dia, sistem komputerisasi dan dalam jaringan yang selama ini dikelola Jatim hingga mampu meraih penghargaan tingkat nasional menjadi pertimbangan agar dikembalikan ke daerah.

"Apalagi mengingat di seluruh jembatan timbang bisa dimonitor langsung ke server pusat sehingga otomatis rawan pungutan liar tidak ada," kata legislator asal NasDem tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa pengelolaan jembatan timbang tidak semata-mata untuk meraup PAD, tapi lebih pada mempertahankan serta menjaga infrastruktur yang ada. (*)