IDI Kediri Minta Kebijakan DLP Ditinjau Lagi

Kediri (Antara Jatim) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kediri, Jawa Timur, meminta kebijakan program dokter layanan primer (DLP), yang terkesan dipaksakan Kementerian Kesehatan.

     

"Kami memberikan masukan ke pemerintah untuk program studi dokter layanan primer ditinjau kembali, karena merugikan," kata Ketua IDI Kabupaten Kediri Hermawan Krisdiono saat aksi di area Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri, Senin.

     

Pihaknya mengungkapkan, adanya program studi ini dikhawatirkan justru  menimbulkan dualisme, yaitu ada dokter yang ahli tapi dokter umum serta dokter spesialis. 

     

"Kondisi ini dinilai bisa menimbulkan konfrontasi luar biasa di daerah dan ini kontraproduktif untuk sistem kesehatan, jadi pemerintah perlu merenung dan revisi UU ini," jelasnya. 

     

Ia juga mengatakan, selama ini profesi dokter menempuh pendidikan yang paling lama hingga tujuh tahun. Hal itu ditambah dengan pendidikan spesialis, sehingga tentunya membutuhkan waktu lagi.

     

Biaya untuk menempuh pendidikan di kedokteran pun juga semakin mahal. Pendidikan di fakultas kedokteran swasta bisa menghabiskan biaya Rp300-Rp500 juta dan itu hanya untuk uang pangkal belum biaya kuliah per semester.

     

"DLP ini tidak pro rakyat dan membebani dokter, karena sekolah lagi dua tahun dengan biaya sendiri. Ini sangat tidak manusiawi. Dokter mengabdi di pelosok negeri lalu sekolah dokter layanan primer, padahal dokter umum sudah dilakukan uji layanan kompetensi sebelum dilepas ke daerah," katanya.

     

Ia menegaskan, IDI menolak program studi tersebut. Jika memang selama ini dinilai masih kurang, lebih baik dilakukan pelatihan tambahan maupun simposium dan bukan sekolah lagi.

     

Selain itu, seharusnya pemerintah melakukan perbaikan di fakultas kedokteran serta staf pengajar dari kampus yang bersangkutan, dan justru bukan membuat program studi lagi. 

     

"Masuk kedokteran sudah dilakukan tes jadi sudah terseleksi dan jika dianggap mampu yang baik dipilih, yang dididik di fakultas kedokteran yang sudah akreditasi A. Akreditasi ini dianggap sudah baik, jadi pabriknya sudah dinyatakan baik," paparnya. 

     

Pihaknya juga menegaskan, sebenarnya masih banyak pekerjaan yang lebih baik untuk dicarikan jalan keluarnya daripada program dokter layanan primer tersebut, seperti sarana dan prasarana kesehatan yang memadahi, obat-obatan yang mencukupi, sehingga semua dokter bisa mengabdi dan mengamalkan ilmunya dengan sebaik-baiknya. 

     

Aksi tersebut diikuti anggota IDI baik di Kabupaten maupun Kota Kediri. Selain orasi, mereka juga membawa berbagai tulisan yang berisi sindiran atas program studi tersebut. Aksi itu juga berlangsung dengan lancar. (*)