Banyuwangi (Antara Jatim) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menegaskan arsitektur di ruang-ruang publik harus mampu mengakomodasi kepentingan warga sehingga rakyat tidak dijauhkan dari akses-akses ruang yang dibangun dengan dana dari pajak mereka tersebut.
"Kami di Banyuwangi mencoba mengaplikasikan konsep tersebut, bahwa arsitektur ruang publik harus mengakomodasi warga. Bangunan milik Pemerintah bukan hanya harus bagus dari aspek teknis, tapi fungsinya juga harus bermanfaat bagi masyarakat," ujar Anas yang dihubungi dari Banyuwangi seusai mengisi seminar arsitektur yang digelar Universitas Atmajaya Yogyakarta, Kamis.
Ia mengatakan, bangunan yang dibangun oleh pemerintah tidak boleh menjauhkan diri dari masyarakat. Arsitektur sebagai bidang keilmuan harus mampu menjawab tantangan tersebut, sehingga ilmu arsitktur tidak terpisah dengan kehidupan keseharian warga.
Banyuwangi, kata Anas, telah mengembangkan banyak ruang publik yang didesain aksesibel bagi masyarakat, mulai dari ruang terbuka hijau, pendopo, stadion, destinasi wisata, hingga bandara.
Dia mencontohkan bangunan terminal Bandara Blimbingsari yang kini sudah mencapai 80 persen pembangunannya. Terminal tersebut bakal menjadi terminal bandara berkonsep hijau pertama di Indonesia. Arsitekturnya mengakomodasi arsitektur khas Suku Using (masyarakat asli Banyuwangi).
Selain itu, katanya, terminal juga mengakomodasi budaya warga lokal yang selalu mengantarkan kerabatnya saat bepergian dengan menyediakan anjungan luas.
"Di bandara kami, orang bebas, mau makan bawa bungkusan nasi dari rumah, mau istirahat sambil nunggu kedatangan kerabatnya, disediakan anjungan yang terbuka. Budaya egaliter masyarakat ini tidak boleh dihapus, harus diakomodasi di ruang-ruang publik," ujar Anas.
Selain itu, ruang publik juga tidak boleh menyingkirkan komunitas ekonomi warga biasa. Anas mencontohkan penataan Pantai Boom yang diiringi pembangunan tempat jualan kuliner untuk para pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya sudah ada.
"Contoh lainnya adalah terminal bandara, di mana kami siapkan galeri untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bandara selama ini seolah hanya milik orang kaya yang mampu beli stand untuk jualan. Nah di Bandara Blimbingsari Banyuwangi kami siapkan galeri khusus untuk UMKM," ujar Anas.
Dia menambahkan, salah satu unsur penting dalam arsitektur ruang publik adalah partisipasi warga karena merekalah yang akan menggunakan bangunan tersebut.
Misalnya, rencana pembangunan pasar Banyuwangi yang didahului dengan presentasi desain arsitekturnya di hadapan ratusan pedagang. Dari presentasi itu, ada kritik dan masukan untuk perbaikan. Pasar Banyuwangi akan mulai dibangun awal 2017.
"Yang akan menggunakan pasar ya para pedagang, bukan bupati atau kepala dinas. Maka kami undang arsiteknya untuk presentasi ke pedagang. Arsiteknya kaget karena harus presentasi di depan ratusan orang, tapi proses ini ya harus dilalui," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Kami di Banyuwangi mencoba mengaplikasikan konsep tersebut, bahwa arsitektur ruang publik harus mengakomodasi warga. Bangunan milik Pemerintah bukan hanya harus bagus dari aspek teknis, tapi fungsinya juga harus bermanfaat bagi masyarakat," ujar Anas yang dihubungi dari Banyuwangi seusai mengisi seminar arsitektur yang digelar Universitas Atmajaya Yogyakarta, Kamis.
Ia mengatakan, bangunan yang dibangun oleh pemerintah tidak boleh menjauhkan diri dari masyarakat. Arsitektur sebagai bidang keilmuan harus mampu menjawab tantangan tersebut, sehingga ilmu arsitktur tidak terpisah dengan kehidupan keseharian warga.
Banyuwangi, kata Anas, telah mengembangkan banyak ruang publik yang didesain aksesibel bagi masyarakat, mulai dari ruang terbuka hijau, pendopo, stadion, destinasi wisata, hingga bandara.
Dia mencontohkan bangunan terminal Bandara Blimbingsari yang kini sudah mencapai 80 persen pembangunannya. Terminal tersebut bakal menjadi terminal bandara berkonsep hijau pertama di Indonesia. Arsitekturnya mengakomodasi arsitektur khas Suku Using (masyarakat asli Banyuwangi).
Selain itu, katanya, terminal juga mengakomodasi budaya warga lokal yang selalu mengantarkan kerabatnya saat bepergian dengan menyediakan anjungan luas.
"Di bandara kami, orang bebas, mau makan bawa bungkusan nasi dari rumah, mau istirahat sambil nunggu kedatangan kerabatnya, disediakan anjungan yang terbuka. Budaya egaliter masyarakat ini tidak boleh dihapus, harus diakomodasi di ruang-ruang publik," ujar Anas.
Selain itu, ruang publik juga tidak boleh menyingkirkan komunitas ekonomi warga biasa. Anas mencontohkan penataan Pantai Boom yang diiringi pembangunan tempat jualan kuliner untuk para pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya sudah ada.
"Contoh lainnya adalah terminal bandara, di mana kami siapkan galeri untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bandara selama ini seolah hanya milik orang kaya yang mampu beli stand untuk jualan. Nah di Bandara Blimbingsari Banyuwangi kami siapkan galeri khusus untuk UMKM," ujar Anas.
Dia menambahkan, salah satu unsur penting dalam arsitektur ruang publik adalah partisipasi warga karena merekalah yang akan menggunakan bangunan tersebut.
Misalnya, rencana pembangunan pasar Banyuwangi yang didahului dengan presentasi desain arsitekturnya di hadapan ratusan pedagang. Dari presentasi itu, ada kritik dan masukan untuk perbaikan. Pasar Banyuwangi akan mulai dibangun awal 2017.
"Yang akan menggunakan pasar ya para pedagang, bukan bupati atau kepala dinas. Maka kami undang arsiteknya untuk presentasi ke pedagang. Arsiteknya kaget karena harus presentasi di depan ratusan orang, tapi proses ini ya harus dilalui," ujarnya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016