Tulungagung (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mulai mengantisipasi dampak berantai rencana pembangunan bandara perintis untuk pesawat komersial di wilayahnya pada 2017.
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo di Tulungagung, Selasa mengatakan skenario pembukaan jalur lintas udara wilayah selatan Jawa dan pembangunan bandara perintis di wilayahnya bagian selatan akan memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
"Karena program nasional ini baru dan berdampak terhadap perkembangan Tulungagung ke depannya, tentu potensi ini harus terantisipasi sejak dini," katanya saat berbincang dengan wartawan.
Syahri mengatakan, salah satu hal yang mendesak dilakukan adalah revisi terhadap rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) selama kepemimpinannya.
"Namun perubahan juga tidak bisa mendadak dan segera dilakukan karena kami masih menunggu hasil keputusan pusat bagaimana," katanya.
Disampaikan oleh Syahri, tim dari Kementrian Perhubungan bersama jajaran PT Angkasa Pura I telah meninjau lokasi calon lahan bandara yang ada di bawah pengelolaan Perum Perhutani di perbatasan antara Kecamatan Campurdarat dan Tanggunggunung.
Hasil tinjauan lapangan dan berdasar keterangan pihak-pihak terkait di tingkat kementrian dan PT Angkasa Pura, calon lahan yang telah dikunjungi menjadi satu-satunya pilihan lokasi yang direkomendasikan untuk pembangunan bandara.
"Tapi keputusan finalnya bagaimana kan masih menunggu. Pemkab Tulungagung juga belum tahu apakah proses pembangunan dan pengelolaannya nanti akan melibatkan daerah atau tidak," kata Syahri.
Ia menjelaskan, konsep pengelolaan bandara biasanya menggunakan dua pola, yakni sepenuhnya dikelola swasta dengan membangun pusat industri-perdagangan baru di sekitar bandara, serta dikelola pemerintah melalui BUMN yang membidangi, dalam hal ini PT Angkasa Pura.
"Skenario pengelolaan oleh swasta kemungkinannya sangat kecil karena itu berdampak dibentuknya semacam kota baru, dan itu tidak mungkin di Tulungagung karena potensi ekonominya yang minim," ujarnya.
Menurut Syahri, probabilitas yang paling besar adalah pengelolaan oleh negara melalui BUMN yang ditunjuk, dalam hal ini PT Angkasa Pura I, dengan membangun bandara perintis untuk penerbangan komersil jarak dekat dan menengah, seperti Tulungagung-Surabaya, Tulungagung-Yogyakarta ataupun antarbandara perintis yang sudah ada di Jember dan Banyuwangi.
"Pastinya bagaimana ya ditunggu saja. Sebab kami di daerah juga belum tahu detil rencana (pemerintah) pusat," kata Syahri.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo di Tulungagung, Selasa mengatakan skenario pembukaan jalur lintas udara wilayah selatan Jawa dan pembangunan bandara perintis di wilayahnya bagian selatan akan memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
"Karena program nasional ini baru dan berdampak terhadap perkembangan Tulungagung ke depannya, tentu potensi ini harus terantisipasi sejak dini," katanya saat berbincang dengan wartawan.
Syahri mengatakan, salah satu hal yang mendesak dilakukan adalah revisi terhadap rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) selama kepemimpinannya.
"Namun perubahan juga tidak bisa mendadak dan segera dilakukan karena kami masih menunggu hasil keputusan pusat bagaimana," katanya.
Disampaikan oleh Syahri, tim dari Kementrian Perhubungan bersama jajaran PT Angkasa Pura I telah meninjau lokasi calon lahan bandara yang ada di bawah pengelolaan Perum Perhutani di perbatasan antara Kecamatan Campurdarat dan Tanggunggunung.
Hasil tinjauan lapangan dan berdasar keterangan pihak-pihak terkait di tingkat kementrian dan PT Angkasa Pura, calon lahan yang telah dikunjungi menjadi satu-satunya pilihan lokasi yang direkomendasikan untuk pembangunan bandara.
"Tapi keputusan finalnya bagaimana kan masih menunggu. Pemkab Tulungagung juga belum tahu apakah proses pembangunan dan pengelolaannya nanti akan melibatkan daerah atau tidak," kata Syahri.
Ia menjelaskan, konsep pengelolaan bandara biasanya menggunakan dua pola, yakni sepenuhnya dikelola swasta dengan membangun pusat industri-perdagangan baru di sekitar bandara, serta dikelola pemerintah melalui BUMN yang membidangi, dalam hal ini PT Angkasa Pura.
"Skenario pengelolaan oleh swasta kemungkinannya sangat kecil karena itu berdampak dibentuknya semacam kota baru, dan itu tidak mungkin di Tulungagung karena potensi ekonominya yang minim," ujarnya.
Menurut Syahri, probabilitas yang paling besar adalah pengelolaan oleh negara melalui BUMN yang ditunjuk, dalam hal ini PT Angkasa Pura I, dengan membangun bandara perintis untuk penerbangan komersil jarak dekat dan menengah, seperti Tulungagung-Surabaya, Tulungagung-Yogyakarta ataupun antarbandara perintis yang sudah ada di Jember dan Banyuwangi.
"Pastinya bagaimana ya ditunggu saja. Sebab kami di daerah juga belum tahu detil rencana (pemerintah) pusat," kata Syahri.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016