"Parmusi" Minta Pemerintah Prioritaskan Pemulangan Haji Lewat Filipina

Surabaya (Antara Jatim) - Ormas Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) meminta Pemerintah Pusat memberikan prioritas untuk memulangkan sekitar 700 warga negara Indonesia (WNI) jamaah haji dengan paspor Filipina ke Tanah Air.

"Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri harus serius dan memberikan prioritasnya agar tak berlarut," ujar Ketua Umum Pengurus Pusat Parmusi Usamah Hisyam di sela pembukaan musyawarah wilayah PW Parmusi Jatim di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, 700 jamaah haji tersebut merupakan korban dari pihak tak bertanggung jawab sehingga harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

"Ini merupakan bukti bagaimana antusias warga muslim Indonesia menunaikan ibadah haji. Karena terlalu lama antre maka memilih lewat negara lain agar berangkat cepat," ucapnya.

Selain itu, ia menyarankan kepada Kementerian Agama RI untuk secara serius menindaklanjuti adanya rencana penambahan kuota haji untuk jamaah asal Indonesia.

"Kami juga berharap Menteri Agama berbicara dengan Pemerintah Arab Saudi untuk menambah pintu di Bandara di Jeddah bagi jamaah asal Indonesia sehingga tidak menumpuk dan padat," katanya.

Menyikapi hal ini, Kementerian Luar Negeri telah membentuk tim khusus menangani kepulangan sekitar 700 WNI jamaah haji dengan paspor Filipina ilegal yang kembali melalui Manila pada periode 18-30 September 2016.

Pada 14 September, tim itu telah melakukan pertemuan dengan satuan tugas yang dibentuk pemerintah Filipina untuk menangani masalah tersebut.

Dalam pertemuan itu, tim Kemlu menekankan agar penanganan 177 WNI calon haji sebelumnya dijadikan pelajaran untuk membuat proses penanganan lebih cepat dan efisien dengan tetap mengedepankan perlakuan yang bermartabat kepada para jamaah haji.

Tim Indonesia dan tim Filipina yang langsung dikoordinasikan Kementerian Kehakiman mereka telah menyepakati pembentukan alur penanganan khusus yang memungkin jemaah haji WNI dapat dipulangkan ke Indonesia secepat mungkin. (*)