Gubernur Jatim Sepakat Gerakan Budaya Sensor Mandiri

Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyepakati Gerakan Budaya Sensor Mandiri program Lembaga Sensor Film (LSF) yang mengajak dan melibatkan masyarakat berpartisipasi aktif dan mandiri dalam memilah maupun memilih tayangan.

"Kami sangat mendukung gerakan ini karena masyarakat yang menyensor sendiri tontonan yang pas dan layak," ujarnya usai menerima kunjungan LSF di kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, gerakan tersebut perlu didukung karena pada era globalisasi saat ini budaya asing begitu bebas dan berlawanan dengan kearifan lokal telah menginvansi bangsa, khususnya para generasi muda melalui tayangan televisi maupun video yang bisa diakses lewat gawai.

Salah satu dampak negatifnya, kata dia, anak-anak jadi individualis karena asyik bermain gawai, menonton tayangan yang kurang pantas, kurang mendidik, dan sangat jauh dari kearifan lokal.

"Kemudian orang tua juga kadang kurang tegas dan ambil gampangnya, karena jika anak menangis langsung diberikan gawai agar berhenti nangisnya. Padahal ini salah," ucapnya.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, berharap gerakan tersebut mampu menyadarkan masyarakat agar menyaksikan tontonan yang sesuai dengan peruntukannya sekaligus memberikan pengawasan ekstra terhadap anak.

Sementara itu, Ketua LSF Pusat Ahmad Yani Basuki mengatakan saat ini miris dengan banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi karena terinspirasi dari tayangan televisi maupun tontonan di gawai.

Hal itulah, lanjut dia, yang menjadi alasan pencanangan Gerakan Budaya Sensor Mandiri, sekaligus dalam rangka peringatan 100 tahun LSF Indonesia pada Maret lalu.

"Untuk menyukseskanya, LSF tentu tak bisa jalan sendirian karena dibutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk membantu LSF memperketat penyensoran terhadap sebuah tontonan," katanya.

Di sisi lain, ke depan pihaknya ingin membentuk badan sensor di setiap daerah agar film karya sineas daerah bisa dinikmati tanpa perlu disensor oleh pusat karena cukup oleh LSF perwakilan sehingga kearifan lokal masing-masing daerah tetap terjaga.

"Untuk sumber daya manusianya akan diseleksi secara ketat dan harus berasal dari putra daerah setempat dengan status setara pegawai negeri," katanya. (*)