Banyuwangi (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi kondisi ekonomi pada 2017 yang diprediksi bakal nbanyak menghadapi tantangan berat.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Selasa mengatakan perekonomian diprediksi masih dihadapkan pada banyak tantangan berat, di antaranya karena pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang belum pulih serta terbatasnya kemampuan fiskal negara yang pasti berimbas ke daerah.
Dia mengatakan Bank Dunia telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi hanya 2,4 persen pada 2016. Tahun depan juga diramal belum terlalu ekspansif dengan prediksi IMF terhadap pertumbuhan global hanya 3,4 persen. Pertumbuhan global yang belum pulih otomatis juga memengaruhi pertumbuhan nasional.
"Pada sisi yang lain, kita juga dihadapkan pada kemampuan fiskal yang relatif terbatas yang berdampak pada besaran dana di APBD. Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya program tax amnesty agar kapasitas fiskal kita semakin menguat. Pemda mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat," ujar Anas.
Menghadapi tantangan yang tak mudah itu, Anas menyatakan, Pemkab Banyuwangi mendorong dua langkah utama. Pertama, menyelamatkan dan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu di antaranya dengan membereskan masalah pembiayaan. Selama ini, bunga kredit perbankan belum kompetitif bagi UMKM. Di luar skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), ada bunga untuk pinjaman UMKM yang mencapai 18 persen per tahun.
Oleh karena itu, Pemkab Banyuwangi kini sedang menyiapkan pembentukan BUMD BPR Syariah yang diharapkan bisa beroperasi tahun depan. Skema yang dijalankan adalah bagi hasil.
"Jika diekuivalenkan dengan bunga bank, maka setara 5 persen. Ini sangat rendah, dan akan kita bikin syarat yang sangat mudah dan fleksibel," ujar Anas.
Selain dari sisi pembiayaan, dorongan ke UMKM dilakukan dengan beragam fasilitasi, mulai dari pelatihan, sertifikasi halal, uji laboratorium bagi UMKM makanan, hingga pemasaran melalui situs belanja online banyuwangi-mall.com.
Langkah kedua, sambung Anas, adalah terus berupaya mewujudkan pertumbuhan inklusif, yaitu pertumbuhan yang dirasakan semua kelompok masyarakat.
Oleh karena itu Pemkab Banyuwangi fokus ke sektor-sektor yang langsung berdampak ke masyarakat, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
"Pariwisata menjadi pengungkit karena turunannya banyak, termasuk ke pertanian dan industri kreatif. Misalnya, belanja oleh-oleh buah. Kemudian industri kreatifnya ke batik, kami terus latih dan bikin promosi yang langsung berdampak ke penjualan perajin batik yang mayoritas adalah UMKM di kampung-kampung," kata Anas.
Ia menyebut tidak mudah untuk mewujudkan pertumbuhan inklusif itu di tengah pendapatan per kapita warga yang menurut data BPS telah naik dari Rp20,86 juta pada 2010 menjadi Rp37,78 juta pada 2015, dimana problem kemiskinan tetap membayangi.
Menurut dia, indeks ketimpangan atau gini ratio telah turun dari 0,32 menjadi 0,29 atau lebih baik dari rata-rata nasional. Gini ratio adalah perhitungan ketimpangan dengan skala 0-1, di mana semakin mendekati 0 semakin bagus alias ketimpangan menyusut.
"Ketimpangan ini bukan masalah gampang, karena variabelnya banyak, mulai infrastruktur sampai pendidikan. Kami berupaya keras menyelesaikannya. Untuk kelompok masyarakat yang sudah benar-benar tidak produktif, misalnya karena usia, pendekatannya adalah charity. Di luar itu skemanya harus pemberdayaan," paparnya.
Anas menambahkan, di tengah tantangan yang ada, penting untuk meningkatkan sinergi antarelemen di daerah. "Modal sosial yang sudah ada di masyarakat, seperti gotong royong atau beragam tradisi budaya harus dirawat karena hanya dengan itulah kita bisa melewati semua tantangan ini," Anas.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Selasa mengatakan perekonomian diprediksi masih dihadapkan pada banyak tantangan berat, di antaranya karena pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang belum pulih serta terbatasnya kemampuan fiskal negara yang pasti berimbas ke daerah.
Dia mengatakan Bank Dunia telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi hanya 2,4 persen pada 2016. Tahun depan juga diramal belum terlalu ekspansif dengan prediksi IMF terhadap pertumbuhan global hanya 3,4 persen. Pertumbuhan global yang belum pulih otomatis juga memengaruhi pertumbuhan nasional.
"Pada sisi yang lain, kita juga dihadapkan pada kemampuan fiskal yang relatif terbatas yang berdampak pada besaran dana di APBD. Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya program tax amnesty agar kapasitas fiskal kita semakin menguat. Pemda mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat," ujar Anas.
Menghadapi tantangan yang tak mudah itu, Anas menyatakan, Pemkab Banyuwangi mendorong dua langkah utama. Pertama, menyelamatkan dan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu di antaranya dengan membereskan masalah pembiayaan. Selama ini, bunga kredit perbankan belum kompetitif bagi UMKM. Di luar skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), ada bunga untuk pinjaman UMKM yang mencapai 18 persen per tahun.
Oleh karena itu, Pemkab Banyuwangi kini sedang menyiapkan pembentukan BUMD BPR Syariah yang diharapkan bisa beroperasi tahun depan. Skema yang dijalankan adalah bagi hasil.
"Jika diekuivalenkan dengan bunga bank, maka setara 5 persen. Ini sangat rendah, dan akan kita bikin syarat yang sangat mudah dan fleksibel," ujar Anas.
Selain dari sisi pembiayaan, dorongan ke UMKM dilakukan dengan beragam fasilitasi, mulai dari pelatihan, sertifikasi halal, uji laboratorium bagi UMKM makanan, hingga pemasaran melalui situs belanja online banyuwangi-mall.com.
Langkah kedua, sambung Anas, adalah terus berupaya mewujudkan pertumbuhan inklusif, yaitu pertumbuhan yang dirasakan semua kelompok masyarakat.
Oleh karena itu Pemkab Banyuwangi fokus ke sektor-sektor yang langsung berdampak ke masyarakat, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
"Pariwisata menjadi pengungkit karena turunannya banyak, termasuk ke pertanian dan industri kreatif. Misalnya, belanja oleh-oleh buah. Kemudian industri kreatifnya ke batik, kami terus latih dan bikin promosi yang langsung berdampak ke penjualan perajin batik yang mayoritas adalah UMKM di kampung-kampung," kata Anas.
Ia menyebut tidak mudah untuk mewujudkan pertumbuhan inklusif itu di tengah pendapatan per kapita warga yang menurut data BPS telah naik dari Rp20,86 juta pada 2010 menjadi Rp37,78 juta pada 2015, dimana problem kemiskinan tetap membayangi.
Menurut dia, indeks ketimpangan atau gini ratio telah turun dari 0,32 menjadi 0,29 atau lebih baik dari rata-rata nasional. Gini ratio adalah perhitungan ketimpangan dengan skala 0-1, di mana semakin mendekati 0 semakin bagus alias ketimpangan menyusut.
"Ketimpangan ini bukan masalah gampang, karena variabelnya banyak, mulai infrastruktur sampai pendidikan. Kami berupaya keras menyelesaikannya. Untuk kelompok masyarakat yang sudah benar-benar tidak produktif, misalnya karena usia, pendekatannya adalah charity. Di luar itu skemanya harus pemberdayaan," paparnya.
Anas menambahkan, di tengah tantangan yang ada, penting untuk meningkatkan sinergi antarelemen di daerah. "Modal sosial yang sudah ada di masyarakat, seperti gotong royong atau beragam tradisi budaya harus dirawat karena hanya dengan itulah kita bisa melewati semua tantangan ini," Anas.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016