109 CPNS Sidoarjo Terima Petikan SK Pengangkatan

Sidoarjo (Antara Jatim) - Sebanyak 109 calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur menerima petikan surat keputusan pengangkatan menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Pendopo Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, sebagai seorang PNS harus memiliki loyalitas tinggi dalam melayani masyarakat karena sebagai aparatur sipil negara dituntut untuk bisa melayani masyarakat dengan maksimal dan baik.

"Sejak disumpah hari ini, PNS tersebut harus melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat yang sesuai dengan reformasi birokrasi," katanya saat memberikan pesan kepada PNS di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Selasa. 

Ia mengemukakan, kepada PNS yang baru mendapatkan SK tersebut diharapkan lebih profesional dalam menjalankan tugasnya terutama untuk menghadapi tuntutan perubahan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

"Sebagai aparatur sipil negara, para PNS diharapkan mampu bekerjasama serta memiliki disiplin dan loyalitas tinggi terhadap bangsa dan negara. Yang lebih penting lagi, harus siap menjadi abdi negara yang melayani kepentingan masyarakat bukan justru sebaliknya menjadi abdi negara yang minta untuk dilayani," ujarnya.

Ia mengatakan, dengan diterimanya SK pengangkatan PNS dan pengambilan sumpah bukan berarti perjuangan berakhir akan tetapi menjadi tonggak awal untuk bekerja keras nyata dan mengabdi di birokrasi.

"Birokrasi merupakan abdi masyarakat dan menjadikan subjek masyarakat untuk dilayani dengan maksimal dan profesional," tuturnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo Sri Witarsih mengatakan pada pelaksanaan pemberian petikan SK PNS ini terdapat 92 tenaga teknis dan juga 17 orang tenaga spesialis.

"Selain itu, juga terdapat 5 orang yang pada tahun 2015 lalu belum melaksanakan sumpah jabatan sehingga total yang melakukan sumpah jabatan sebanyak 114 orang," paparnya.

Dirinya menambahkan, di Kabupaten Sidoarjo sendiri sebenarnya masih butuh pegawai tetapi karena adanya moratorium masih belum bisa melakukan penambahan jumlah pegawai di tahun 2016 ini.

"Kalau untuk tahun 2017 kami masih belum tahu apakah akan melakukan penambahan atau tidak karena masih menunggu aturan yang baru," katanya.(*)