Malang (Antara Jatim) - Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Malang, yakni Dinas Pendapatan daerah, Dians Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kecamatan Klojen, masuk dalam nominasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang dikawal Deputi Reformasi Birokrasi Pengawasan dan Akuntabilitas Didit Nurdiyatmoko mengunjungi ketiga instansi tersebut untuk melakukan penilaian, Kamis.
"Ada sekitar 130 instansi di Indonesia yang masuk dalam nominasi WBK. Kami datang untuk mengecek langsung kondisi di lapangan seperti apa. Apakah kondisinya sama dengan data-data yang sudah kami terima atau tidak," kata Didit Nurdiyatmoko di sela penilaian tiga SKPD tersebut di Perkantoran Terpadu Kota Malang, Jawa Timur.
Penilaian WBK, lanjutnya, tak akan berhenti dari penyesuaian atau kros cek data. Setelah ini, data juga akan disinkronkan dengan survei yang digelar dari Badan Pusat Statistik (PBS) setempat. Bentuk survei yang dilakukan BPS sejenis angket. Masyarakat akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan layanan dari ketiga instansi tersebut.
"Apakah masyarakat pernah mendapat perlakuan pungutan liar atau tidak, apakah mereka pernah ditawari perlakuan yang tidak jujur atau tidak. Itu yang akan kami jadikan pertimbangan utama," tuturnya.
Semenatra itu, Kepala Dispenda Kota Malang Ade Herawanto mengatakan pihaknya tidak akan mengejar penghargaan itu sebagai tujuan utama program tersebut. Dispenda lebih mendorong agar kegiatan itu untuk memotivasi para staf agar lebih bersemangat menghimpun pajak. Penerimaan pajak yang tinggi lebih penting ketimbang penghargaan WBK.
"Yang penting penerimaan pajaknya tinggi. Kalaupun misalnya kami tidak dapat penghargaan itu tidak masalah. Percuma juga kan kalau dapat penghargaan tapi target tak tercapai," katanya.
Pada tahun ini, Dispenda Kota Malang menargetkan pendapatan dari sektor pajak sebesar Rp280 miliar atau naik sebesar Rp10 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp270 miliar. Namun, realisasi penerimaan 2015 sekitar Rp320 miliar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang dikawal Deputi Reformasi Birokrasi Pengawasan dan Akuntabilitas Didit Nurdiyatmoko mengunjungi ketiga instansi tersebut untuk melakukan penilaian, Kamis.
"Ada sekitar 130 instansi di Indonesia yang masuk dalam nominasi WBK. Kami datang untuk mengecek langsung kondisi di lapangan seperti apa. Apakah kondisinya sama dengan data-data yang sudah kami terima atau tidak," kata Didit Nurdiyatmoko di sela penilaian tiga SKPD tersebut di Perkantoran Terpadu Kota Malang, Jawa Timur.
Penilaian WBK, lanjutnya, tak akan berhenti dari penyesuaian atau kros cek data. Setelah ini, data juga akan disinkronkan dengan survei yang digelar dari Badan Pusat Statistik (PBS) setempat. Bentuk survei yang dilakukan BPS sejenis angket. Masyarakat akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan layanan dari ketiga instansi tersebut.
"Apakah masyarakat pernah mendapat perlakuan pungutan liar atau tidak, apakah mereka pernah ditawari perlakuan yang tidak jujur atau tidak. Itu yang akan kami jadikan pertimbangan utama," tuturnya.
Semenatra itu, Kepala Dispenda Kota Malang Ade Herawanto mengatakan pihaknya tidak akan mengejar penghargaan itu sebagai tujuan utama program tersebut. Dispenda lebih mendorong agar kegiatan itu untuk memotivasi para staf agar lebih bersemangat menghimpun pajak. Penerimaan pajak yang tinggi lebih penting ketimbang penghargaan WBK.
"Yang penting penerimaan pajaknya tinggi. Kalaupun misalnya kami tidak dapat penghargaan itu tidak masalah. Percuma juga kan kalau dapat penghargaan tapi target tak tercapai," katanya.
Pada tahun ini, Dispenda Kota Malang menargetkan pendapatan dari sektor pajak sebesar Rp280 miliar atau naik sebesar Rp10 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp270 miliar. Namun, realisasi penerimaan 2015 sekitar Rp320 miliar. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016