Pemkab Jember Bentuk Zona Integritas Bebas Korupsi

Jember (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, membentuk zona integritas dan wilayah bebas korupsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

"Zona integritas wilayah bebas korupsi adalah semangat Bupati Jember Faida untuk membebaskan Pemerintah Kabupaten Jember dari indikasi kasus korupsi," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jember Edi Budi Susilo di sela-sela pembahasan RPJMD di DPRD Jember, Rabu.

Menurut dia, tim penyusun RPJMD memasukkan hal tersebut, agar seluruh pelaporan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih transparan, sehingga tidak ada lagi pejabat yang terseret kasus korupsi.

"Tim pengawas juga mengawasi kinerja layanan seluruh SKPD Pemkab Jember, sehingga diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang bersih dan transparan untuk lima tahun mendatang," katanya.

Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD tersebut, lanjut dia, dalam rangka komitmen Pemkab Jember mengembangkan upaya bersama mencegah dan memberantas korupsi dan komitmen bersama untuk melaksanakan proses reformasi birokrasi.

Sementara Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi menilai rencana Pemkab Jember membentuk zona integritas dan wilayah bebas korupsi justru berpotensi memunculkan oknum koruptor baru. 

"Apalagi dalam rancangan RPJMD dijelaskan pembentukan zona integritas dan kawasan bebas korupsi ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pengawas yang bertugas mengukur dan menilai kinerja SKPD," ucap politisi PKB Jember itu.

Ia mengatakan fungsi pengawasan yang dijalankan Inspektorat Kabupaten cukup ideal untuk membina dan mengawasi kinerja PNS, namun keberadaan tim pengawas justru dikhawatirkan memperpanjang alur birokrasi di lingkungan Pemkab Jember.

Pembahasan RPJMD dilakukan secara maraton oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama sejumlah tim penyusun RPJMD Pemkab Jember selama sepekan terakhir, bahkan sidang paripurna RPJMD akan dilaksanakan pada Kamis (28/7) di DPRD Jember.(*)