Surabaya (Antara Jatim) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera), Basuki Hadimuljono menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil dalam menata kawasan Kenjeran menjadi lebih cantik dan berdaya secara ekonomi.
"Langkah Pemkot Surabaya dalam menata kawasan Kenjeran tersebut, bisa menjadi contoh bagus bagi negara-negara di dunia dan juga pemerintah daerah. Bahwa, penataan sebuah kawasan haruslah terencana dan mengedepankan perbaikan," kata Basuki Hadimuljono saat di acara Prepcom III Habitat III di Surabaya, Senin.
Menurut dia, penataan kawasan Kenjeran ini menjadi contoh bagus bagi negara-negara lain dalam menerapkan sistem perkotaan yang baik. Ia mengatakan di kawasan Kenjeran tersebut, seandainya yang dibangun adalah jalan tol (bukan Jembatan), maka penduduk di sana bakal dipindah dari tempat tinggalnya.
"Tetapi Bu Risma punya rencana lebih baik. Ini menjadi contoh penataan kawasan yang terencana," katanya.
Sebaliknya, lanjut dia, kawasan Kenjeran diperbaiki, sanitasinya diperbaiki, juga kawasan ekonominya dibangun. "Seperti ada tempat kuliner bagus dan juga Jembatan Suroboyo dengan air mancur menarinya," ujarnya.
Ia mengaku memang sempat diajak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk melihat langsung wajah baru kawasan Kenjeran pada Minggu (24/7) malam. Selain menyaksikan eksotisme air mancur warna warni menari di Jembatan Suroboyo, ia juga diajak menikmati ikan bakar di Sentra Ikan Bulak (SIB).
Menurut menteri kelahiran 5 November 1954 ini, beberapa tahun lalu, bila diprosentase, ada 20 persen saja pembangunan yang tidak direncanakan. Selebihnya pembangunan yang dilaksanakan.
Sementara di tahun ini, prosentase pembangunan yang tidak direncakanan itu jadi 50 persen. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengatur pembangunan lebih awal inilah yang disebutnya menjadikan masalah urbanisasi di perkotaan menjadi lebih buruk.
Hari pertama kegiatan The Third Session Preparatory Committe for UN Habitat III (PrepCom3), para delegasi juga membahas usulan mengenai masalah urbanisasi, atau pembangunan perkotaan berkelanjutan di negara-negara.
Para peserta akan membentuk konsensus atas Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda) yang akan disahkan di Quito, Ekuador, Oktober mendatang. Kesepakatan ini akan disebut sebagai Deklarasi Quito.
"Penyelennggaraan Prepcom 3 menuju konferensi habitat III di Kota Surabaya menjadi momentum bagi negara-negara dunia untuk belajar dan mendapatkan inspirasi. Mari kita semua belajar dan terinspirasi dari Surabaya dan Indonesia dalam mewujudkan agenda pembangunan perkotaan yang ideal dalam 20 tahun ke depan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Langkah Pemkot Surabaya dalam menata kawasan Kenjeran tersebut, bisa menjadi contoh bagus bagi negara-negara di dunia dan juga pemerintah daerah. Bahwa, penataan sebuah kawasan haruslah terencana dan mengedepankan perbaikan," kata Basuki Hadimuljono saat di acara Prepcom III Habitat III di Surabaya, Senin.
Menurut dia, penataan kawasan Kenjeran ini menjadi contoh bagus bagi negara-negara lain dalam menerapkan sistem perkotaan yang baik. Ia mengatakan di kawasan Kenjeran tersebut, seandainya yang dibangun adalah jalan tol (bukan Jembatan), maka penduduk di sana bakal dipindah dari tempat tinggalnya.
"Tetapi Bu Risma punya rencana lebih baik. Ini menjadi contoh penataan kawasan yang terencana," katanya.
Sebaliknya, lanjut dia, kawasan Kenjeran diperbaiki, sanitasinya diperbaiki, juga kawasan ekonominya dibangun. "Seperti ada tempat kuliner bagus dan juga Jembatan Suroboyo dengan air mancur menarinya," ujarnya.
Ia mengaku memang sempat diajak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk melihat langsung wajah baru kawasan Kenjeran pada Minggu (24/7) malam. Selain menyaksikan eksotisme air mancur warna warni menari di Jembatan Suroboyo, ia juga diajak menikmati ikan bakar di Sentra Ikan Bulak (SIB).
Menurut menteri kelahiran 5 November 1954 ini, beberapa tahun lalu, bila diprosentase, ada 20 persen saja pembangunan yang tidak direncanakan. Selebihnya pembangunan yang dilaksanakan.
Sementara di tahun ini, prosentase pembangunan yang tidak direncakanan itu jadi 50 persen. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengatur pembangunan lebih awal inilah yang disebutnya menjadikan masalah urbanisasi di perkotaan menjadi lebih buruk.
Hari pertama kegiatan The Third Session Preparatory Committe for UN Habitat III (PrepCom3), para delegasi juga membahas usulan mengenai masalah urbanisasi, atau pembangunan perkotaan berkelanjutan di negara-negara.
Para peserta akan membentuk konsensus atas Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda) yang akan disahkan di Quito, Ekuador, Oktober mendatang. Kesepakatan ini akan disebut sebagai Deklarasi Quito.
"Penyelennggaraan Prepcom 3 menuju konferensi habitat III di Kota Surabaya menjadi momentum bagi negara-negara dunia untuk belajar dan mendapatkan inspirasi. Mari kita semua belajar dan terinspirasi dari Surabaya dan Indonesia dalam mewujudkan agenda pembangunan perkotaan yang ideal dalam 20 tahun ke depan," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016