Surabaya (Antara Jatim) - Sebanyak 193 negara dijadwalkan menghadiri The Third Sesion of The
Preparatory Committee of the Habitat III Conference yang diselenggarakan
di Kota Surabaya pada 25-27 Juli 2016.
"Kegiatan ini akan dihadiri sekitar 33 menteri, 4.500 delegasi dari 193 negara. Acara ini merupakan hal yang sangat penting bagi PBB dan Indonesia," kata Sekretaris Jendral Konferensi UN Habitat III, Joan Clos dalam sambutannya saat pengibaran bendera PBB dan Indonesia yang menandai serah terima pengamanan Grand City dari Wali Kota Surabaya Tri Rismahartini bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono kepada PBB di halaman Grand City, Minggu.
Konferensi UN habitat yang diprakarsai PBB ini pelaksanaannya rutin setiap 20 tahun sekali. Dalam even tersebut berbagai isu pentig meliputi lingkungan perumahan, pemukiman dan perkotaan dibahas guna menghasilkan suatu kesepakatan yang bersifat global.
Konferensi UN habitat telah digelar dua kali, yaitu pada tahun 1976 dan 1996. Pada tahun 2016 ini penyelenggaraannya di Equador. Namun sebelum itu, didahului dengan penyelanggaraan kegiatan Prepcom III UN Habiatat III di Surabaya.
Joan mengaku pernah datang ke Surabaya dalam kunjungan formal untuk memantau pembangunan perkotaan yang ada. Ia menilai Kota Surabaya bisa menjadi contoh bagi kota lainnya.
"Surabaya yang terdepan. Ini inspirasi bagi kita semua. Bisa menjadi contoh, meski tantangan selalu ada," katanya.
Joan Clos mengapresiasi perjuangan pemerintah Kota Surabaya dalam mengembangkan kotanya menjadi lebih baik. Meski kadang menemui keterbatasan dalam sumber daya. Namun demikian, kendala tersebut bisa diatasi dengan inovasi dan kreativitas yang dilakukan pemertintah kota.
"Upaya pemerintah kota untuk mengatasi kendala yang ada cukup baik," katanya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyo mengatakan penyelenggaraan Prepcom III UN Habitat biasanya di kantor PBB. Jadi, penyelenggaraan di Kota Surabaya adalah yang pertama di luar kantor PBB dan Asia.
"Sebelumnya di New York dan di Kenya selalu di Kantor PBB," katanya.
Dalam even internasional ini, sebagai negara kepulauan, Indonesia akan membawa isu-isu tentang negara kepulauan yang berkaitan dengan pembangunan perkotaannya.
Basuki Hadi Mulyono menyatakan untuk mengatasi masalah kawasan kumuh, pihaknya mempunyai program 100-0-100 dengan tujuan menghilangkan kawasan kumuh di perkotaan.
"Ini kesempatan yang kami negosiasikan dalam `new` agenda perkotaan di equador nanti," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Kegiatan ini akan dihadiri sekitar 33 menteri, 4.500 delegasi dari 193 negara. Acara ini merupakan hal yang sangat penting bagi PBB dan Indonesia," kata Sekretaris Jendral Konferensi UN Habitat III, Joan Clos dalam sambutannya saat pengibaran bendera PBB dan Indonesia yang menandai serah terima pengamanan Grand City dari Wali Kota Surabaya Tri Rismahartini bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono kepada PBB di halaman Grand City, Minggu.
Konferensi UN habitat yang diprakarsai PBB ini pelaksanaannya rutin setiap 20 tahun sekali. Dalam even tersebut berbagai isu pentig meliputi lingkungan perumahan, pemukiman dan perkotaan dibahas guna menghasilkan suatu kesepakatan yang bersifat global.
Konferensi UN habitat telah digelar dua kali, yaitu pada tahun 1976 dan 1996. Pada tahun 2016 ini penyelenggaraannya di Equador. Namun sebelum itu, didahului dengan penyelanggaraan kegiatan Prepcom III UN Habiatat III di Surabaya.
Joan mengaku pernah datang ke Surabaya dalam kunjungan formal untuk memantau pembangunan perkotaan yang ada. Ia menilai Kota Surabaya bisa menjadi contoh bagi kota lainnya.
"Surabaya yang terdepan. Ini inspirasi bagi kita semua. Bisa menjadi contoh, meski tantangan selalu ada," katanya.
Joan Clos mengapresiasi perjuangan pemerintah Kota Surabaya dalam mengembangkan kotanya menjadi lebih baik. Meski kadang menemui keterbatasan dalam sumber daya. Namun demikian, kendala tersebut bisa diatasi dengan inovasi dan kreativitas yang dilakukan pemertintah kota.
"Upaya pemerintah kota untuk mengatasi kendala yang ada cukup baik," katanya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyo mengatakan penyelenggaraan Prepcom III UN Habitat biasanya di kantor PBB. Jadi, penyelenggaraan di Kota Surabaya adalah yang pertama di luar kantor PBB dan Asia.
"Sebelumnya di New York dan di Kenya selalu di Kantor PBB," katanya.
Dalam even internasional ini, sebagai negara kepulauan, Indonesia akan membawa isu-isu tentang negara kepulauan yang berkaitan dengan pembangunan perkotaannya.
Basuki Hadi Mulyono menyatakan untuk mengatasi masalah kawasan kumuh, pihaknya mempunyai program 100-0-100 dengan tujuan menghilangkan kawasan kumuh di perkotaan.
"Ini kesempatan yang kami negosiasikan dalam `new` agenda perkotaan di equador nanti," katanya.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016