Sekdaprov Jatim Usul Penambahan Mata Kuliah IPDN

Surabaya (Antara Jatim) - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi mengusulkan penambahan mata kuliah manajemen keuangan, terutama akuntansi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Mata kuliah manajemen keuangan sangat penting khususnya di bidang akuntansi, terlebih sekarang di Pemprov Jatim menggunakan laporan keuangan berbasis akrual," ujarnya di sela Pembukaan Sosialisasi Penempatan Purna Praja IPDN Berbasis Kompetensi di Kantor Gubernur Jatim Surabaya, Kamis.

Usulan itu juga disampaikannya di depan Gubernur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Prof. Dr. Ermaya Suradinata yang turut hadir pada kesempatan tersebut.

Ia menjelaskan, para lulusan IPDN didesain memiliki kualitas di bidang ilmu kepamongprajaan sehingga konsekuensi yang muncul sebagian besar alumni berkiprah di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda).

"Namun faktanya saat ini kompetensi lulusan IPDN tidak hanya difungsikan pada jabatan kepamongprajaan yang ada di lingkup Pemda," ucapnya.

Karena itulah, kata dia,  para lulusan IPDN harus dibekali ilmu manajemen keuangan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilannya.

Selain itu, seiring dengan meningkatkanya kebutuhan instansi pemerintahan terhadap kualitas lulusan IPDN di tengah kebijakan moratorium penerimaan CPNS, kerap ditemui alumnusnya yang bertugas di Pemprov.

Berdasarkan data per Juli 2016, terdapat 109 alumni IPDN di Pemprov Jatim, yaitu terdiri dari 19 alumni APDN, 35 alumni STPDN, dan 55 alumni IPDN.

Bahkan, lanjut dia, Pemprov Jatim memasukkan materi mengenai kompetensi alumni IPDN dalam Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemprov Jatim.

Tidak itu saja, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, lulusan IPDN juga dituntut menjadi kader pemerintahan dalam negeri yang profesional.

"UU ASN juga telah menghilangkan sekat dalam status kepegawaian seorang PNS. Dengan demikian status pegawai daerah maupun pegawai pusat telah dihilangkan," katanya.

Menurut dia, seorang lulusan IPDN memiliki peluang berkompetisi dengan ASN pada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi, tidak terkecuali pada lingkup kementerian maupun lembaga setingkat kementerian lainnya.

"Karena itulah saya berharap para pengguna lulusan IPDN di daerah agar memberdayagunakan lulusan IPDN dengan bijak," katanya. (*)