Malang, (Antara Jatim) - Wakil Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan sarana dan prasarana penunjang fasilitas kenyamanan calon penumpang di Terminal Arjosari merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga ketika ada kekurangan Pemkot Malang tidak bisa berbuat banyak.
"Meski di terminal ini masih banyak kekurangan di sana-sini untuk persiapan arus mudik dan balik Lebaran 2016, kami tidak bisa berbuat banyak karena kewenangannya sekarang ada di tangan pemerintah pusat. Kami hanya ketempatan dan kewenangan kami hanya mengatur trayek," kata Sutiaji di sela inspeksi mendadak di Terminal Arjosari Kota Malang, Jawa Timur, Kamis.
Politisi dari PKB itu mengatakan kewengan Pemkot Malang sudah tidak ada sejak kepastian rencana pengambilalihan terminal itu oleh Pemerintah Pusat. Pemkot Malang justru akan salah dari sisi pertanggungjawaban jika menyediakan anggaran untuk perbaikan terminal tersebut, meski nominalnya hanya sedikit.
Menyinggung fasilitas dan sejumlah bangunan yang masih "mangkrak", Sutiaji mengaku dirinya tidak bisa menjawab. Terminal tipe A itu wewenang pemerintah pusat. Sementara terminal tipe B wewenang pemerintah provinsi. "Pemkot Malang hanya ketempatan saja sebelum ada pengambilalihan secara menyeluruh," ujarnya.
Kondisi terminal saat ini masih banyak bangunan yang belum selesai, sehingga banyak lubang di area parkir bus maupun tempat pemberangkatan bus dan ruang tunggu penumpang, sehingga terjadi genangan air ketika hujan turun. "Kami sudah meminta petugas terminal agar memetakan penyebab genangan air tersebut," paparnya.
Selain masih ada sejumlah bangunan yang belum selesai dan tempat pemberangkatan bus yang berlubang di sana-sini, dalam inspeksi mendadak itu Sutiaji juga menemukan masih adanya kendaraan yang tak laik jalan, karena kaca bagian depannya pecah atau speedometernya tak berfungsi.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Malang Kusnadi mengatakan pihaknya menyiapkan 20 unit bus cadangan untuk memenuhi kebutuhan arus mudik dan balik Lebaran 2016. Bus tambahan itu adalah bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) yang diperkirakan masih kurang.
Jika tambahan bus itu masih kurang, Dishub akan meminta bantuan TNI dan Polri untuk menyediakan tambahan angkutan. Tambahan itu tak hanya berupa bus, tapi bisa juga berupa kendaraan angkutan sejenis truk yang biasa dipakai mengangkut orang.
"Seadanya saja, yang penting bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan, kendaraan tambahan itu akan disiapkan pada saat puncak prakiraan kepadatan penumpang yang diperkirakan mulai Jumat (1/7) atau Sabtu (2/7)," tuturnya.
Sementara jumlah bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) masih mencukupi karena banyak yang tidak beroperasi, sehingga tidak ada penambahan armada cadangan. Bus AKAP ada 170 armada, tapi yang beroperasi hanya 50-an.
Jumlah armada bus di yang ada di Terminal Arjosari mencapai 1.025. Bus yang beroperasi pada hari biasa sekitar 60 persennya. "Penumpang yang datang di Terminal Arjosari sudah mulai ada peningkatan sejak awal pekan ini meski tak signifikan, yakni sekitar lima persen dari hari-hari biasa dan pada arus puncak mudik jumlah penumpang bisa mencapai 35 ribuan," urainya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Meski di terminal ini masih banyak kekurangan di sana-sini untuk persiapan arus mudik dan balik Lebaran 2016, kami tidak bisa berbuat banyak karena kewenangannya sekarang ada di tangan pemerintah pusat. Kami hanya ketempatan dan kewenangan kami hanya mengatur trayek," kata Sutiaji di sela inspeksi mendadak di Terminal Arjosari Kota Malang, Jawa Timur, Kamis.
Politisi dari PKB itu mengatakan kewengan Pemkot Malang sudah tidak ada sejak kepastian rencana pengambilalihan terminal itu oleh Pemerintah Pusat. Pemkot Malang justru akan salah dari sisi pertanggungjawaban jika menyediakan anggaran untuk perbaikan terminal tersebut, meski nominalnya hanya sedikit.
Menyinggung fasilitas dan sejumlah bangunan yang masih "mangkrak", Sutiaji mengaku dirinya tidak bisa menjawab. Terminal tipe A itu wewenang pemerintah pusat. Sementara terminal tipe B wewenang pemerintah provinsi. "Pemkot Malang hanya ketempatan saja sebelum ada pengambilalihan secara menyeluruh," ujarnya.
Kondisi terminal saat ini masih banyak bangunan yang belum selesai, sehingga banyak lubang di area parkir bus maupun tempat pemberangkatan bus dan ruang tunggu penumpang, sehingga terjadi genangan air ketika hujan turun. "Kami sudah meminta petugas terminal agar memetakan penyebab genangan air tersebut," paparnya.
Selain masih ada sejumlah bangunan yang belum selesai dan tempat pemberangkatan bus yang berlubang di sana-sini, dalam inspeksi mendadak itu Sutiaji juga menemukan masih adanya kendaraan yang tak laik jalan, karena kaca bagian depannya pecah atau speedometernya tak berfungsi.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Malang Kusnadi mengatakan pihaknya menyiapkan 20 unit bus cadangan untuk memenuhi kebutuhan arus mudik dan balik Lebaran 2016. Bus tambahan itu adalah bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) yang diperkirakan masih kurang.
Jika tambahan bus itu masih kurang, Dishub akan meminta bantuan TNI dan Polri untuk menyediakan tambahan angkutan. Tambahan itu tak hanya berupa bus, tapi bisa juga berupa kendaraan angkutan sejenis truk yang biasa dipakai mengangkut orang.
"Seadanya saja, yang penting bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan, kendaraan tambahan itu akan disiapkan pada saat puncak prakiraan kepadatan penumpang yang diperkirakan mulai Jumat (1/7) atau Sabtu (2/7)," tuturnya.
Sementara jumlah bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) masih mencukupi karena banyak yang tidak beroperasi, sehingga tidak ada penambahan armada cadangan. Bus AKAP ada 170 armada, tapi yang beroperasi hanya 50-an.
Jumlah armada bus di yang ada di Terminal Arjosari mencapai 1.025. Bus yang beroperasi pada hari biasa sekitar 60 persennya. "Penumpang yang datang di Terminal Arjosari sudah mulai ada peningkatan sejak awal pekan ini meski tak signifikan, yakni sekitar lima persen dari hari-hari biasa dan pada arus puncak mudik jumlah penumpang bisa mencapai 35 ribuan," urainya.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016