Bojonegoro (Antara Jatim) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyiapkan lima aksi yang menjadi program daerahnya mewakili Indonesia di ajang "Open Goverment Partnership (OGP) atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka.
"Ada lima aksi yang kami persiapkan dalam ajang OGP bersama 14 kota dari negara lainnya di Dunia," kata Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro Kusnandaka Tjatur, di Bojonegoro, Senin.
Ia menyebutkan lima rencana aksi yang dipersiapkan yaitu penguatan pelayanan publik, keterbukaan Pemerintahan Desa, transparansi sistem anggaran daerah, peningkatan akses masyarakat dan revolusi data.
Kelima aksi itu, katanya, akan dilaksanakan di daerahnya sebagai usaha penguatan daerahnya menjadi semakin lebih bagus dalam Pemerintahan Daerah Terbuka.
"Sesuai program target pelaksanaan lima aksi akan berjalan sampai 2017," ucapnya, menegaskan.
Dalam melaksanakan lima aksi itu, menurut dia, daerahnya akan mendapatkan pendampingan dari sekretariat "OGP" dalam melaksanakan aksinya itu.
"Tapi sampai hari ini belum ada pendampingan dari Sekretariat OGP," tandasnya.
Menurut dia, 15 kota dari negara di dunia itu akan melakukan pertemuan di Manila pada 21 Juli dan di Paris pada Desember.
"Masing-masing kota akan menceritakan rencana aksi yang akan dilakukan untuk menjadikan daerahnya menjadi Pemerintah terbuka sampai 2017," paparnya.
Yang jelas, katanya, daerahnya dalam melaksanakan Pemerintah Daerah Terbuka melalui dialog publik Jumat dan Halo Bupati.
Di dalam dialog publik Jumat dan Halo Bupati, katanya, berbagai lapisan masyarakat bisa menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi termasuk memberikan kritik, juga saran kepada pemerintah daerah.
"Keterbukaan publik melalui laman desa menjadi program kami selanjutnya," tandasnya.
Bupati Bojonegoro Suyoto, sebelumnya, menjelaskan ada tujuh program pembangunan berkelanjutan di daerahnya yaitu peningkatan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, transparansi keuangan, transparansi dari kabupaten sampai desa, dan penegakan hukum.
"Tantangan yang dihadapi dalam keterbukaan Pemerintahan yaitu mengubah personal menjadi institusional dengan melakukan kerja bersama dalam pembangunan berkelanjutan," katanya, menegaskan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Ada lima aksi yang kami persiapkan dalam ajang OGP bersama 14 kota dari negara lainnya di Dunia," kata Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro Kusnandaka Tjatur, di Bojonegoro, Senin.
Ia menyebutkan lima rencana aksi yang dipersiapkan yaitu penguatan pelayanan publik, keterbukaan Pemerintahan Desa, transparansi sistem anggaran daerah, peningkatan akses masyarakat dan revolusi data.
Kelima aksi itu, katanya, akan dilaksanakan di daerahnya sebagai usaha penguatan daerahnya menjadi semakin lebih bagus dalam Pemerintahan Daerah Terbuka.
"Sesuai program target pelaksanaan lima aksi akan berjalan sampai 2017," ucapnya, menegaskan.
Dalam melaksanakan lima aksi itu, menurut dia, daerahnya akan mendapatkan pendampingan dari sekretariat "OGP" dalam melaksanakan aksinya itu.
"Tapi sampai hari ini belum ada pendampingan dari Sekretariat OGP," tandasnya.
Menurut dia, 15 kota dari negara di dunia itu akan melakukan pertemuan di Manila pada 21 Juli dan di Paris pada Desember.
"Masing-masing kota akan menceritakan rencana aksi yang akan dilakukan untuk menjadikan daerahnya menjadi Pemerintah terbuka sampai 2017," paparnya.
Yang jelas, katanya, daerahnya dalam melaksanakan Pemerintah Daerah Terbuka melalui dialog publik Jumat dan Halo Bupati.
Di dalam dialog publik Jumat dan Halo Bupati, katanya, berbagai lapisan masyarakat bisa menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi termasuk memberikan kritik, juga saran kepada pemerintah daerah.
"Keterbukaan publik melalui laman desa menjadi program kami selanjutnya," tandasnya.
Bupati Bojonegoro Suyoto, sebelumnya, menjelaskan ada tujuh program pembangunan berkelanjutan di daerahnya yaitu peningkatan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, transparansi keuangan, transparansi dari kabupaten sampai desa, dan penegakan hukum.
"Tantangan yang dihadapi dalam keterbukaan Pemerintahan yaitu mengubah personal menjadi institusional dengan melakukan kerja bersama dalam pembangunan berkelanjutan," katanya, menegaskan. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016