Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih menunggak pembayaran beras untuk rakyat miskin (raskin) dari Januari hingga Mei 2016 yang nilainya mencapai Rp7,9 miliar.
Kepala Sub Divre Bulog Surabaya Agus Sudarto, di Surabaya, Jumat, membenarkan adanya tunggakan Pemkot Surabaya terhadap pembayaran raskin selama 5 bulan. Meski begitu pihaknya tidak khawatir karena Pemkot Surabaya berjanji akan segera melunasi semua.
"Pembayaran raskin sekarang ini kan semuanya ditanggung Pemkot Surabaya dengan menggunakan APBD. Artinya masyarakat kini tidak perlu lagi membayar atau menebus raskin seperti tahun sebelumnya," katanya.
Menurut dia, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pemkot Surabaya dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berancana (Bapemas KB) Surabaya.
"Kan perwali (peraturan wali kota) soal pembayaran raskin memakai APBD sudah keluar. Jadi masih proses pencairan. Katanya dalam beberapa minggu ini akan cair," katanya.
Adapun perhitungan alokasi raskin bagi warga Kota Surabaya yakni untuk 65.991 RTSPM (rumah tangga sasaran penerima manfaat). Untuk tiap RTSPM mendapatkan alokasi raskin sebanyak 15 kg. Artinya per bulan alokasi raskin yang disalurkan mencapai 989.865 kg.
Jika dihitung sesuai biaya tebus raskin sebesar Rp1.600 per kg, maka biaya yang ditanggung Pemkot Surabaya tiap bulannya mencapai Rp1,58 miliar. Dengan alokasi penyaluran Januari hingga Mei, biaya yang harus dikeluarkan Pemkot Surabaya mencapai Rp7,9 miliar.
Menanggapi hal itu, Kepala Bapemas KB Surabaya Nanis Chairani menyatakan bahwa tunggakan raskin ini terjadi karena adanya persoalan administrasi. "Jadi ini bukan kesengajaan. Karena sekarang memakai APBD maka harus melalui beberapa tahapan. Untuk perwali sudah turun dan sekarang ini masih proses administrasi," katanya.
Masih lanjutnya, pihaknya akan menyelesaikan tunggakan pembayaran raskin usai persoalan administrasi tuntas. "Bulan Juni, administrasinya tuntas dan pembayaran bisa dilakukan kepada Sub Divre Bulog Surabaya," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Kepala Sub Divre Bulog Surabaya Agus Sudarto, di Surabaya, Jumat, membenarkan adanya tunggakan Pemkot Surabaya terhadap pembayaran raskin selama 5 bulan. Meski begitu pihaknya tidak khawatir karena Pemkot Surabaya berjanji akan segera melunasi semua.
"Pembayaran raskin sekarang ini kan semuanya ditanggung Pemkot Surabaya dengan menggunakan APBD. Artinya masyarakat kini tidak perlu lagi membayar atau menebus raskin seperti tahun sebelumnya," katanya.
Menurut dia, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pemkot Surabaya dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berancana (Bapemas KB) Surabaya.
"Kan perwali (peraturan wali kota) soal pembayaran raskin memakai APBD sudah keluar. Jadi masih proses pencairan. Katanya dalam beberapa minggu ini akan cair," katanya.
Adapun perhitungan alokasi raskin bagi warga Kota Surabaya yakni untuk 65.991 RTSPM (rumah tangga sasaran penerima manfaat). Untuk tiap RTSPM mendapatkan alokasi raskin sebanyak 15 kg. Artinya per bulan alokasi raskin yang disalurkan mencapai 989.865 kg.
Jika dihitung sesuai biaya tebus raskin sebesar Rp1.600 per kg, maka biaya yang ditanggung Pemkot Surabaya tiap bulannya mencapai Rp1,58 miliar. Dengan alokasi penyaluran Januari hingga Mei, biaya yang harus dikeluarkan Pemkot Surabaya mencapai Rp7,9 miliar.
Menanggapi hal itu, Kepala Bapemas KB Surabaya Nanis Chairani menyatakan bahwa tunggakan raskin ini terjadi karena adanya persoalan administrasi. "Jadi ini bukan kesengajaan. Karena sekarang memakai APBD maka harus melalui beberapa tahapan. Untuk perwali sudah turun dan sekarang ini masih proses administrasi," katanya.
Masih lanjutnya, pihaknya akan menyelesaikan tunggakan pembayaran raskin usai persoalan administrasi tuntas. "Bulan Juni, administrasinya tuntas dan pembayaran bisa dilakukan kepada Sub Divre Bulog Surabaya," katanya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016