Surabaya (Antara Jatim) - Badan Pemeriksa Keuangan RI memberikan nilai laporan untuk tahun anggaran 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Berdasarkan hasil pemerikaan atas laporan keuangan Jatim 2015, BPK memberikan opini WTP," ujar anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara saat Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jatim di Surabaya, Senin.
Opini tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor 69/LHP/XVIII.SBY/05/2016.
Predikat ini berarti lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Pihaknya menyarankan ke Pemprov Jatim agar tahun-tahun mendatang lebih meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan dengan memberi perhatian dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Selain itu, kata dia, ada tiga hal yang perlu dilakukan Pemprov Jatim untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, yakni pertama mengoptimalkan kualitas personel yang menangani fungsi akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.
Kedua, lanjut dia, meningkatkan pengendalian penyaluran hibah kepada badan/lembaga/organisasi dan kelompok masyarakat yang mencakup pemilihan penerima dan pengawasan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya.
"Ketiga, meningkatkan pengendalian kegiatan yang melibatkan perguruan tinggi negeri, yang mencakup perencanaan dan pengawasan pada pekerjaan jasa konsultasi," ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo yang menerima langsung laporan opini WTP berterima kasih ke seluruh aparatur Pemprov Jatim atas kerja keras dan komitmennya dalam meningkatkan kinerja, khususnya bidang pengelolaan keuangan daerah.
"Ini wujud kerja keras, komitmen sekaligus integritas dari aparatur Pemprov Jatim bersama masyarakat Jatim," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Sebelum tahun anggaran 2014, Pemprov Jatim memperoleh WTP kempat kali berturut-turut sejak 2019, namun pada 2014 memperoleh opini WDP. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Berdasarkan hasil pemerikaan atas laporan keuangan Jatim 2015, BPK memberikan opini WTP," ujar anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara saat Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jatim di Surabaya, Senin.
Opini tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor 69/LHP/XVIII.SBY/05/2016.
Predikat ini berarti lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Pihaknya menyarankan ke Pemprov Jatim agar tahun-tahun mendatang lebih meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan dengan memberi perhatian dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Selain itu, kata dia, ada tiga hal yang perlu dilakukan Pemprov Jatim untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, yakni pertama mengoptimalkan kualitas personel yang menangani fungsi akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.
Kedua, lanjut dia, meningkatkan pengendalian penyaluran hibah kepada badan/lembaga/organisasi dan kelompok masyarakat yang mencakup pemilihan penerima dan pengawasan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya.
"Ketiga, meningkatkan pengendalian kegiatan yang melibatkan perguruan tinggi negeri, yang mencakup perencanaan dan pengawasan pada pekerjaan jasa konsultasi," ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo yang menerima langsung laporan opini WTP berterima kasih ke seluruh aparatur Pemprov Jatim atas kerja keras dan komitmennya dalam meningkatkan kinerja, khususnya bidang pengelolaan keuangan daerah.
"Ini wujud kerja keras, komitmen sekaligus integritas dari aparatur Pemprov Jatim bersama masyarakat Jatim," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Sebelum tahun anggaran 2014, Pemprov Jatim memperoleh WTP kempat kali berturut-turut sejak 2019, namun pada 2014 memperoleh opini WDP. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016