Surabaya (Antara Jatim) - DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota melakukan kerja sama dengan kepolisian untuk menggelar razia gudang atau tempat penyimpanan sembilan bahan pokok (sembako) selama Ramadhan hingga Idul Fitri.
Sekretaris Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya Edi Rachmat, di Surabaya, Rabu, mengatakan tujuan dari razia gudang itu untuk mengoperasi gudang-gudang yang menimbun bahan pokok.
"Razia ini bisa dilakukan Pemkot dengan menggandeng pihak kepolisian," katanya.
Menurut dia, sembilan barang pokok mahal karena permintaan dari masyarakat tinggi, sementara ketersediaan barang minim. Ia menduga kelangkaan barang yang menyebabkan harga naik bisa jadi ada permainan.
"Persediaan barang sengaja ditimbun, sehingga mengakibatkan persediaan barang pokok di tingkat konsumen minim," katanya.
Ia menyoroti bazar yang diprakarsai oleh Pemkot Surabaya yang dilaksanakan sampai H-3 lebaran yang tersebar di 10 titik di Surabaya dinilai tidak akan maksimal.
"Tentu ini tidak bisa meng-cover seluruh wilayah Surabaya, kami nilai itu tidak maksimal," ujarnya.
Edi menegaskan mestinya Pemkot Surabaya menyebar bazar minimal di 20 titik di Surabaya. Dengan begitu bazaar bisa merata di seluruh wilayah Surabaya yang terdiri dari 31 kecamatan. Selain memperbanyak titik-titik bazaar, jam operasional ditambah.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Achmad Zakaria menambahkan, selain bazaar tidak merata, juga tidak tepat sasaran. Tidak ada jaminan bahwa yang membeli barang kebutuhan pokok di bazar adalah masyarakat menengah ke bawah. Padahal, keberadaannya untuk memfasilitasi warga miskin.
"Kalau bazar sebagai jaring pengaman sosial, jangan sampai jadi tempat kulakan orang kaya yang nantinya dijual lagi dengan harga yang lebih mahal," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Sekretaris Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya Edi Rachmat, di Surabaya, Rabu, mengatakan tujuan dari razia gudang itu untuk mengoperasi gudang-gudang yang menimbun bahan pokok.
"Razia ini bisa dilakukan Pemkot dengan menggandeng pihak kepolisian," katanya.
Menurut dia, sembilan barang pokok mahal karena permintaan dari masyarakat tinggi, sementara ketersediaan barang minim. Ia menduga kelangkaan barang yang menyebabkan harga naik bisa jadi ada permainan.
"Persediaan barang sengaja ditimbun, sehingga mengakibatkan persediaan barang pokok di tingkat konsumen minim," katanya.
Ia menyoroti bazar yang diprakarsai oleh Pemkot Surabaya yang dilaksanakan sampai H-3 lebaran yang tersebar di 10 titik di Surabaya dinilai tidak akan maksimal.
"Tentu ini tidak bisa meng-cover seluruh wilayah Surabaya, kami nilai itu tidak maksimal," ujarnya.
Edi menegaskan mestinya Pemkot Surabaya menyebar bazar minimal di 20 titik di Surabaya. Dengan begitu bazaar bisa merata di seluruh wilayah Surabaya yang terdiri dari 31 kecamatan. Selain memperbanyak titik-titik bazaar, jam operasional ditambah.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Achmad Zakaria menambahkan, selain bazaar tidak merata, juga tidak tepat sasaran. Tidak ada jaminan bahwa yang membeli barang kebutuhan pokok di bazar adalah masyarakat menengah ke bawah. Padahal, keberadaannya untuk memfasilitasi warga miskin.
"Kalau bazar sebagai jaring pengaman sosial, jangan sampai jadi tempat kulakan orang kaya yang nantinya dijual lagi dengan harga yang lebih mahal," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016