Pemprov Jatim Tunggu Laporan Keuangan dari BPK

Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunggu  hasil laporan keuangan yang diserahkan sekaligus penetapan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui laporan hasil pemeriksaan.

"Saya optimistis laporan hasil pemeriksaan keuangan lebih baik dari tahun sebelumnya dan mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Senin.

Penyerahan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov Jatim dijadwalkan diserahkan oleh anggota BPK RI kepada Gubernur Jatim dan disaksikan oleh seluruh anggota legislatif pada sidang paripurna istimewa pada 31 Mei 2016.

Sebagai catatan, pada tahun lalu Pemprov Jatim mendapatkan hasil tak memuaskan karena meraih predikat opini wajar dengan pengecualian karena dinilai masih terdapat kesalahan-kesalahan yang belum dituntaskan.

Salah satu penyebab gagalnya meraih predikat WTP karena belum selesainya masalah pengembalian kerugian negara di Biro Sumber Daya Alam (SDA) Setdaprov Jatim.

"Laporan keuangan tahun 2015 Pemprov tidak ada kesalahan fatal seperti 2014, seperti di Biro SDA yang sudah tidak ada kekeliruan lagi," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Berdasarkan hasil sementara, kata dia, tidak ada kesalahan atau tanggungan uang yang menjadi kerugian negara sehingga harus dikembalikan.

Kendati demikian, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu mengakui masih adanya beberapa kekurangan, seperti surat pertanggungjawaban yang masih ada yang dobel pencatatan.

"Tapi itu tidak mengalami kerugian negara. Dilihat saja nanti hasilnya pada 31 Mei, namun yang pasti secara prinsi lebih bagus dari sebelumnya," kata mantan Sekdaprov Jatim tersebut.

Menurut dia, keoptimistisan semakin bertambah setelah dalam evaluasi pelaporan keuangan berbasis akrual yang mulai berjalan di Pemprov sejak 2015 lalu tidak ada catatan dari BPK.

"Bahkan, yang memiliki laboratorium keuangan berbasis akrual itu hanya Jatim, sedangkan provinsi lain belum ada," kata birokrat yang juga politisi tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim Budi Setiawan mengatakan Pemprov telah melakukan perbaikan-perbaikan seusai rekomendasi BPK.

"Karena itulah saya sangat optimistis jika Pemprov pada LHP tahun ini akan meraih WTP kembali," katanya. (*)