Bandung, (Antara) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi para tenaga kerja Indonesia asal provinsi itu, sekaligus menekan biaya pengiriman mereka ke luar negeri.
"Saat ini TKI harus membayar biaya administrasi pemberangkatan kepada pihak lain dengan cukup tinggi, namun dengan skema KUR maka diharapkan mereka tidak lagi diekploitasi pihak tertentu yang merugikan para TKI," kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa pada pengukuran Kelompok Kerja TPAKD Jawa Barat di Bandung, Selasa.
Menurut Iwa, langkah itu diawali dengan koordinasi antara TPAKD Jabar dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) pada 19 Aptil 2016 mengenai mekanisme dan pelaksanaan penyalutan KUR bagi TKI.
Menurut Iwa saat ini penyaluran KUR TKI dilakukan oleh tiga bank yakni BRI, BNI dan Mandiri. Selain itu dua bank swasta juga hadir yakni Bank Sinar Mas dan MayBank. Namun demikian portofolio pembiayaanya masih sangat minim.
"TPAKD akan melakukan koordinasi dengan Pemprov Jabar dan BNP2TKI yang baru meluncurkan perbaikan tata kelola layanan TKI di Jawa Barat pada 13 Mei lalu," kata Iwa.
Iwa menyebutkan, fasilitasi KUR bagi TKI itu merupakan salah satu program prioritas dari TPAKD Jabar pada 2016. Menurut dia pemerintah harus hadir memfasiliasi biaya pemberangkatan TKI yang selama ini masih membebani para TKI dan berbuntut eksploitasi oleh pihak lain yang memberikan pembiayaan kepada mereka.
"Setelah tata kelola pemberangkatan TKI diperbaiki, maka nantinya semuanya terdata di pemerintah daerah masing-masing, dan pemerintah akan hadir memfasilitasi pembiayaan administrasi pemberangkatan mereka melalui KUR," kata Sekda Jabar.
Sementara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat Sarwono mengakui fortofolio pembiayaan bagi TKI masih sangat rendah. Namun ia berharap melalui adanya komitmen antara Pemprov Jabar, KPK dan BNP2TKI tentang perbaikan tata kelola pemberangkatan TKI skema KUR bisa lebih optimal lagi memfasilitasi kesulitan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Saat ini TKI harus membayar biaya administrasi pemberangkatan kepada pihak lain dengan cukup tinggi, namun dengan skema KUR maka diharapkan mereka tidak lagi diekploitasi pihak tertentu yang merugikan para TKI," kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa pada pengukuran Kelompok Kerja TPAKD Jawa Barat di Bandung, Selasa.
Menurut Iwa, langkah itu diawali dengan koordinasi antara TPAKD Jabar dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) pada 19 Aptil 2016 mengenai mekanisme dan pelaksanaan penyalutan KUR bagi TKI.
Menurut Iwa saat ini penyaluran KUR TKI dilakukan oleh tiga bank yakni BRI, BNI dan Mandiri. Selain itu dua bank swasta juga hadir yakni Bank Sinar Mas dan MayBank. Namun demikian portofolio pembiayaanya masih sangat minim.
"TPAKD akan melakukan koordinasi dengan Pemprov Jabar dan BNP2TKI yang baru meluncurkan perbaikan tata kelola layanan TKI di Jawa Barat pada 13 Mei lalu," kata Iwa.
Iwa menyebutkan, fasilitasi KUR bagi TKI itu merupakan salah satu program prioritas dari TPAKD Jabar pada 2016. Menurut dia pemerintah harus hadir memfasiliasi biaya pemberangkatan TKI yang selama ini masih membebani para TKI dan berbuntut eksploitasi oleh pihak lain yang memberikan pembiayaan kepada mereka.
"Setelah tata kelola pemberangkatan TKI diperbaiki, maka nantinya semuanya terdata di pemerintah daerah masing-masing, dan pemerintah akan hadir memfasilitasi pembiayaan administrasi pemberangkatan mereka melalui KUR," kata Sekda Jabar.
Sementara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat Sarwono mengakui fortofolio pembiayaan bagi TKI masih sangat rendah. Namun ia berharap melalui adanya komitmen antara Pemprov Jabar, KPK dan BNP2TKI tentang perbaikan tata kelola pemberangkatan TKI skema KUR bisa lebih optimal lagi memfasilitasi kesulitan.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016