Trenggalek (Antara Jatim) - Ketidaktersediaan lapangan kerja dan masalah infrastruktur mendominasi
ketidakpuasan masyarakat di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur selama
kurun lima tahun pemerintahan terakhir di daerah tersebut.
Kesimpulan itu disampaikan Direktur Riset Indopol Network, Eko Wahyono mengacu hasil riset lembaganya terhadap 403 responden warga Trenggalek yangdisurvei secara acak di 14 kecamatan se-Trenggalek, selama kurun 1 Maret hingga 20 April 2016.
"Sebanyak 81,34 persen responden menilai kebijakan di bidang lapangan pekerjaan buruk, 11,69 menilai sedang dan sisanya mengatakan baik," ungkap Eko Wahyono.
Selain lapangan kerja, lanjut dia, angka tingkatkepuasan dalam hal pembangunan infrastruktur juga tinggi, yakni mencapai 43,03 persen.
"Responden menilai pembangunan jalan dan jembatan buruk, kemudian 43,53 menilai sedang sedangkan sisanya mengatakan baik," paparnya.
Di bidang pertanian dan perikanan, kata Eko, data survei mengungkap hanya 8,46 persen responden menilai baik sementara selebihnya menilai perhatian pemerintah terhadap dua sektor tersebut buruk dan sedang.
"Untuk penelitian bidang sosial ekonomi ini, menggunakan responden pada usia 20 tahun hingga 50 tahun dengan latar pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi," tuturnya.
Eko menjelaskan, tujuan riset sosial-ekonomi di Trenggalek adalah untuk membantu pemerintah daerah yang baru dalam menentukan kebijakan.
Namun, Eko mengakui Indopol Network tidak secara spesifik meneliti animo masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Emil Elestianto Dardak-Muhammad Nur Arifin yang dilantik sebagai Bupati/Wakil Bupati Trenggalek periode 2016-2021, terhitung sejak Februari 2016.
"Fokus riset kami dengan pendekatan kuantitatif adalah menyurvei tingkat kepuasan atau ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahanan daerah di Trenggalek selama kurun lima tahun terakhir," ujarnya.
Dari hasil penelitian yang sama, lanjut Eko, diperoleh fakta tingginya ekspektasi masyarakat Trenggalek terhadap pemerintahan baru.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Mugianto mengatakan selama ini masalah pelayanan dan ketersedian lapangan kerja menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah.
Menurut dia, ada kesamaan antara pandangannya dengan hasil riset yang dilakukan oleh lembaga riset luar daerah tersebut.
"Tentunya ini menjadi masukan bagi Pemkab Trenggalek," kata Mugianto.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Kesimpulan itu disampaikan Direktur Riset Indopol Network, Eko Wahyono mengacu hasil riset lembaganya terhadap 403 responden warga Trenggalek yangdisurvei secara acak di 14 kecamatan se-Trenggalek, selama kurun 1 Maret hingga 20 April 2016.
"Sebanyak 81,34 persen responden menilai kebijakan di bidang lapangan pekerjaan buruk, 11,69 menilai sedang dan sisanya mengatakan baik," ungkap Eko Wahyono.
Selain lapangan kerja, lanjut dia, angka tingkatkepuasan dalam hal pembangunan infrastruktur juga tinggi, yakni mencapai 43,03 persen.
"Responden menilai pembangunan jalan dan jembatan buruk, kemudian 43,53 menilai sedang sedangkan sisanya mengatakan baik," paparnya.
Di bidang pertanian dan perikanan, kata Eko, data survei mengungkap hanya 8,46 persen responden menilai baik sementara selebihnya menilai perhatian pemerintah terhadap dua sektor tersebut buruk dan sedang.
"Untuk penelitian bidang sosial ekonomi ini, menggunakan responden pada usia 20 tahun hingga 50 tahun dengan latar pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi," tuturnya.
Eko menjelaskan, tujuan riset sosial-ekonomi di Trenggalek adalah untuk membantu pemerintah daerah yang baru dalam menentukan kebijakan.
Namun, Eko mengakui Indopol Network tidak secara spesifik meneliti animo masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Emil Elestianto Dardak-Muhammad Nur Arifin yang dilantik sebagai Bupati/Wakil Bupati Trenggalek periode 2016-2021, terhitung sejak Februari 2016.
"Fokus riset kami dengan pendekatan kuantitatif adalah menyurvei tingkat kepuasan atau ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahanan daerah di Trenggalek selama kurun lima tahun terakhir," ujarnya.
Dari hasil penelitian yang sama, lanjut Eko, diperoleh fakta tingginya ekspektasi masyarakat Trenggalek terhadap pemerintahan baru.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Mugianto mengatakan selama ini masalah pelayanan dan ketersedian lapangan kerja menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah.
Menurut dia, ada kesamaan antara pandangannya dengan hasil riset yang dilakukan oleh lembaga riset luar daerah tersebut.
"Tentunya ini menjadi masukan bagi Pemkab Trenggalek," kata Mugianto.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016