Surabaya (Antara Jatim) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dr Harry Azhar Azis MA memberi apresiasi pada ITS dalam soal sanksi skorsing selama satu semester kepada mahasiswa yang mencontek.

"Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh ITS. Saya akan sampaikan dalam setiap ceramah di beberapa tempat untuk mencontoh ITS dalam memberikan sanksi terhadap perbuatan tidak jujur atau kecurangan," katanya di Surabaya, Jumat.

Dalam kuliah umum di Rektorat ITS Surabaya, Harry sempat  bertanya kepada dosen dan mahasiswa tentang hukuman apa yang dilakukan di ITS jika mahasiswa ketahuan mencontek.

Dengan spontan, para peserta kuliah umum tanpa dikomando menjawab, "Mereka akan diskor selama satu semester dan tidak ada capaian nilai yang dihitung.".

Mendengar jawaban spontan itu, Harry langsung mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh ITS, karena di kampus lain tidak ada yang menjawab ketika pertanyaan serupa diajukan, karena memang mungkin belum terpikirkan untuk memberikan sanksi.

"Jadi, ITS masih satu-satunya universitas yang menjatuhkan skors selama satu semester kepada mahasiswa yang mencontek. Itu penting, karena kejujuran itu sangat penting di dunia, bahkan di Amerika sangat diutamakan," kata alumni S3 di Oklahoma State University di Amerika Serikat itu.

Di hadapan para mahasiswa dan sivitas akademika ITS, ia mengharapkan orang kampus yang di Indonesia hanya mencapai 3 persen dari jumlah penduduk itu mau masuk ke jalur legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk memperbaiki negara.

"Itu karena hanya jalur legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang memungkinkan orang untuk melakukan dua hal untuk negara yakni membuat policy (kebijakan) dan mengatur keuangan (anggaran). Kalau posisi itu dipegang orang yang tidak bisa ba-bi-bu, mau jadi apa negeri ini," katanya.

Untuk itu, ia mengundang mahasiswa ITS untuk mengisi lowongan BPK yang tahun ini membuka untuk 600 pegawai. "Jangan khawatir soal gaji, karena gaji BPK sekarang sama dengan pegawai Pajak," katanya.

Ia menambahkan masuknya kalangan kampus ke BPK akan mendorong lembaga negara itu menjadi lebih baik lagi. "Saya ingin memiliki sumberdaya manusia yang memikirkan contoh-contoh policy dan anggaran yang menyejahterakan," katanya.

Baginya, policy dan anggaran yang menyejahterakan masyarakat itu bukan sekadar transparan dan sesuai program, namun policy dan anggaran yang mampu mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. (*)

Pewarta: Edy M Yakub

Editor : Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016