Dispendukcapil Madiun Kesulitan Deteksi TKI Belum Ber-KTP Elektronik

Madiun (Antara Jatim) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mengalami kesulitan dalam mendeteksi warganya yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP terlebih bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) asal daerah setempat.

"Kami kesulitan mendata TKI warga Kabuaten Madiun yang belum memiliki E-KTP. Itu karena mereka berada di luar negeri dan belum melakukan perekaman data," ujar Kepala Bidang Kependudukan, Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Achmad Romadhon, kepada wartawan, Jumat.

Guna mengatasi kendala tersebut, pihaknya gencar melakukan sosialisasi tentang E-KTP ke masyarakat Kabupaten Madiun, terlebih daerah kantong TKI, seperti Kecamatan Dolopo, Geger, Kebonsari, dan Wungu.

Tujuannya adalah agar warga yang memiliki keluraga TKI dapat memberikan informasi jika ada yang belum melakukan perekaman data E-KTP.

Selain menyasar para TKI dan keluarganya, sosialisasi tersebut juga memberi tahu terhadap para pemohon baru E-KTP, baik warga Kabupaten Madiun maupun warga pendatang yang ingin menetap di Kabupaten Madiun.

Data Dispendukcapil setempat mencatat, jumlah pencetakan E-KTP di Kabupaten Madiun saat ini telah mencapai 519.505 orang. Jumlah tersebut telah melebihi dari target yang dibebankan oleh pemerintah sebesar 496.235 orang.

"Untuk memudahkan warga, proses perekaman data E-KTP dapat dilakukan di masing-masing kantor kecamatan. Sedangkan untuk pencetakannya, dipusatkan di kantor Dispendukcapil Kabupaten Madiun," kata dia.

Pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan E-KTP semaksimal mungkin, meski secara umum mengalami keterbatasan jumlah petugas perekaman data.

Hal itu bertujuan agar seluruh warga Kabupaten Madiun yang wajib ber-KTP dapat memiliki KTP elektronik seperti yang diatur dalam undang-undang negara tetang kependudukan. 

"E-KTP sangat penting. Selain sebagai indetintas, KTP elektronik tersebut juga berfungsi untuk keteraturan pencatatan kependudukan terlebih menjelang pilkada, pilpres, maupun pemilihan legislatif," kata dia. (*)