Bojonegoro (Antara Jatim) - Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, menilai pengambilalihan sejumlah kewenangan yang ada di daerah bukan berarti pemerintah menjadi sentralistik, seperti pengambilalihan pengelolaan SMA dan SMK.

"Itu merupakan wujud kehadiran Negara untuk mendekatkan diri di tengah masyarakat," katanya dalam sambutan upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Bojonegoro, Senin.

Selain pengelolaan SMA dan SMK, kewenangan daerah yang diambil Pemerintah Pusat adalah Kesbangpol Linmas yang sekarang ditangani Pemerintah Pusat.

Tidak hanya itu, kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga sekarang diambilalih oleh Pemprov Jatim, seperti halnya pengelolaan SMA/SMK.

Pada kesempatan itu, ia juga menyatakan upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional yang dipimpinnya kali ini memberi pelajaran yang berharga, karena bendera gagal berkibar akibat tali lepas.

"Saya bangga sekali dengan yang dilakukan petugas. Kita harus langsung belajar, apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan," katanya, menegaskan.

Meski talinya lepas, tiga pengibar bendera dari Pasukan Pengibar Bendara Pusaka (Paskibraka) dengan sigap tetap memegang bendera dalam posisi terbuka selama peserta upacara melantunkan lagu Indonesia Raya.

Bahkan, petugas Paskibraka lainnya, beberapa kali menggantikan pemegang bendera merah putih yang masih dalam kondisi posisi terbuka, hingga upacara berakhir.

Setelah upacara usai, seorang petugas kemudian memanjat tiang bendera dan menarik tali ke bawah untuk selanjutnya bendera merah putih dikibarkan ke atas tiang bendera.

"Kejadian pengibaran bendera itu musibah. Di luar kemampuan manusia. Semua manusia bisa saja mengalami," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro, Hari Kristianto. (*)

Pewarta: Slamet Agus Sudarmojo

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016