Surabaya (Antara Jatim) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengingatkan seluruh pengusaha untuk ikut menyukseskan program Sensus Ekonomi 2016 dengan melaporkan data secara jujur karena sangat membantu pemerintah merumuskan peraturan dan kebijakan publik demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Ini karena sensus ekonomi menggambarkan anatomi perekonomian Jatim yang paling mutakhir, sekaligus akan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah," ujarnya di sela apel pelepasan petugas SE 2016 di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis.
Menurut dia, kekhawatiran pengusaha melaporkan datanya secara tidak jujur dengan alasan pajak dinilai akan menjadi kendala.
"Salah satu alasan pengusaha tidak melaporkan data dengan jujur adalah khawatir pajak yang mahal, tapi saya harap itu tidak terjadi, karena jika tidak jujur, tentu kerjanya tidak tenang. Lebih baik laporkanlah data sejujurnya dengan kesadaran baru," ucapnya.
Pada sensus tersebut, seluruh sektor perekonomian Jatim kecuali pertanian akan masuk dalam pendataan, mulai sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga perusahaan besar.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, juga berharap melalui hasil sensus akan didapatkan data yang akurat terkait tenaga kerja di sektor formal maupun informal.
"Jadi bisa diukur mana perusahaan besar maupun UMKM sudah berkembang, jumlah tenaga kerjanya, mana siap ekspor dan belum, nanti akan tergambar semua. Efeknya, pemerintah bisa mengambil kebijakan ekonomi yang tepat," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Tegus Pramono mengatakan, sekecil apapun usahanya, seperti jualan pisang goreng, tetap akan didata.
Dalam bahasa statistik, kata dia, usaha itu adalah setiap kegiatan yang berpotensi untung dan rugi, sedangkan untuk yang tidak memiliki usaha, tetap akan didata sebagai kelengkapan.
"Hasil sensus kali ini merupakan tahap awal dan tahun depan sensus akan dilanjutkan lebih rinci dan fokus pada para pemilik usaha," katanya.
Setiap pelaku usaha yang didatangi, lanjut dia, para petugas akan memberi 22 pertanyaan dasar, di antaranya nama, alamat, status badan usaha, jumlah tenaga kerja, penggunaan internet, nilai input dan output perusahaan, serta beberapa lainnya.
Total sebanyak 52.500 petugas mulai 1-31 Mei 2016 akan diterjunkan untuk melakukan sensus ekonomi 2016 di seluruh daerah di Jatim dengan metode wawancara langsung di rumah-rumah.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberi amanah bahwa Indonesia harus melaksanakan Sensus Ekonomi oleh BPS setiap 10 tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran enam.
Tujuannya untuk memperkuat data dan validasi perekonomian, populasi usaha, dan mengetahui kekuatan dunia usaha Indonesia, serta kekuatan ekonomi semua provinsi dan kabupaten/kota. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Ini karena sensus ekonomi menggambarkan anatomi perekonomian Jatim yang paling mutakhir, sekaligus akan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah," ujarnya di sela apel pelepasan petugas SE 2016 di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis.
Menurut dia, kekhawatiran pengusaha melaporkan datanya secara tidak jujur dengan alasan pajak dinilai akan menjadi kendala.
"Salah satu alasan pengusaha tidak melaporkan data dengan jujur adalah khawatir pajak yang mahal, tapi saya harap itu tidak terjadi, karena jika tidak jujur, tentu kerjanya tidak tenang. Lebih baik laporkanlah data sejujurnya dengan kesadaran baru," ucapnya.
Pada sensus tersebut, seluruh sektor perekonomian Jatim kecuali pertanian akan masuk dalam pendataan, mulai sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga perusahaan besar.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, juga berharap melalui hasil sensus akan didapatkan data yang akurat terkait tenaga kerja di sektor formal maupun informal.
"Jadi bisa diukur mana perusahaan besar maupun UMKM sudah berkembang, jumlah tenaga kerjanya, mana siap ekspor dan belum, nanti akan tergambar semua. Efeknya, pemerintah bisa mengambil kebijakan ekonomi yang tepat," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Tegus Pramono mengatakan, sekecil apapun usahanya, seperti jualan pisang goreng, tetap akan didata.
Dalam bahasa statistik, kata dia, usaha itu adalah setiap kegiatan yang berpotensi untung dan rugi, sedangkan untuk yang tidak memiliki usaha, tetap akan didata sebagai kelengkapan.
"Hasil sensus kali ini merupakan tahap awal dan tahun depan sensus akan dilanjutkan lebih rinci dan fokus pada para pemilik usaha," katanya.
Setiap pelaku usaha yang didatangi, lanjut dia, para petugas akan memberi 22 pertanyaan dasar, di antaranya nama, alamat, status badan usaha, jumlah tenaga kerja, penggunaan internet, nilai input dan output perusahaan, serta beberapa lainnya.
Total sebanyak 52.500 petugas mulai 1-31 Mei 2016 akan diterjunkan untuk melakukan sensus ekonomi 2016 di seluruh daerah di Jatim dengan metode wawancara langsung di rumah-rumah.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberi amanah bahwa Indonesia harus melaksanakan Sensus Ekonomi oleh BPS setiap 10 tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran enam.
Tujuannya untuk memperkuat data dan validasi perekonomian, populasi usaha, dan mengetahui kekuatan dunia usaha Indonesia, serta kekuatan ekonomi semua provinsi dan kabupaten/kota. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016