Tulungagung (Antara Jatim) - Masalah KTP elektronik dan perwalian menjadi dua masalah yang ditemukan dalam proses seleksi administrasi calon tamtama dan bintara Polri di Polres Tulungagung, Jawa Timur sejak pendaftaran dibuka pada 7 April.
"Ketentuan dari pusat (Mabes Polri) mengharuskan pendaftar untuk menunjukkan KTP elektronik, bukan KTP biasa," kata Kasubbag Sumber Daya Polres Tulungagung Kompol Darmono di Tulungagung, Senin.
Hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan panitia pendaftaran, kata dia, mayoritas pendaftar yang sebagian besar masih berstatus pelajar kelas XII SMA/SMK/MA belum memiliki e-KTP atau KTP elektronik.
Selain identitas kependudukan yang belum berstandarisasi, lanjut dia, masalah yang lazim ditemui adalah status perwalian calon peserta seleksi, karena ditinggal orang tua bekerja di luar negeri (TKI/TKW).
"Status dalam kartu keluarga harus jelas. Jika kedua orang tua calon peserta pergi ke luar negeri, ya di Tulungagung harus jelas ikut dengan KK siapa," ujarnya.
Menurut Darmono, masalah domisili maupun status perwalian penting dan harus jelas karena menyangkut pihak yang bertanggung jawab atas individu calon peserta seleksi tamtama Polri.
"Tidak mungkin panitia seleksi calon tamtama Polri minta klarifikasi atau pertanggungjawaban kepada orang tua peserta yang ada di luar negeri. Harus ada yang bertanggung jawab sebagai wali di sini," kata Darmono.
Kendati tidak menyebut jumlah ataupun prosentase masalah yang ditemui panitia pendaftaran, Darmono mengatakan dua kasus tersebut jamak ditemukan saat pemeriksaan berkas persyaratan di Mapolres Tulungagung.
Masalah lain yang terkadang muncul, kata dia, biasanya terkait syarat ketinggian badan dimana untuk calon peserta putra minimal 165 centimeter dan perempuan 160 centimeter.
"Semua telah diarahkan untuk dilakukan pembenahan berkas persyaratan. Mereka yang belum memiliki e-KTP yang dibantu dibuatkan e-KTP di dispendukcapil (dinas kependudukan dan catatan sipil) sementara untuk yang orang tuanya menjadi TKI direkomendasi masuk dalam struktur KK saudara lain," katanya.
Darmono mengungkapkan, sejak pendaftaran resmi dibuka pada 7 April hingga Senin (18/4) siang, jumlah pendaftar tercatat sebanyak 58 orang.
"Hingga kemarin pendaftar ada sebanyak 21 untuk posisi bintara, empat tamtama, dan tiga akpol. Hari ini hingga siang tambah dua akpol dan 28 bintara," paparnya.
Pendaftaran anggota Polri sesuai jadwal bakal ditutup pada 30 April.
Darmono menerangkan, Mabes Polri membuka pendaftaran untuk jenjang bintara, tamtama dan akpol dengan total kuota sebanyak 10.150 kursi.
Rinciannya, papar Darmono, bintara sebanyak 9.850 personel, tamtama 1.000 personel dam akpol 300 personel.
"Pendaftaran melalui sistem daring (dalam jaringan/online) namun sepekan kemarin sempat mengalami troubel jaringan sehingga jumlah pendaftar terkesan masih minim hingga detik ini," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Ketentuan dari pusat (Mabes Polri) mengharuskan pendaftar untuk menunjukkan KTP elektronik, bukan KTP biasa," kata Kasubbag Sumber Daya Polres Tulungagung Kompol Darmono di Tulungagung, Senin.
Hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan panitia pendaftaran, kata dia, mayoritas pendaftar yang sebagian besar masih berstatus pelajar kelas XII SMA/SMK/MA belum memiliki e-KTP atau KTP elektronik.
Selain identitas kependudukan yang belum berstandarisasi, lanjut dia, masalah yang lazim ditemui adalah status perwalian calon peserta seleksi, karena ditinggal orang tua bekerja di luar negeri (TKI/TKW).
"Status dalam kartu keluarga harus jelas. Jika kedua orang tua calon peserta pergi ke luar negeri, ya di Tulungagung harus jelas ikut dengan KK siapa," ujarnya.
Menurut Darmono, masalah domisili maupun status perwalian penting dan harus jelas karena menyangkut pihak yang bertanggung jawab atas individu calon peserta seleksi tamtama Polri.
"Tidak mungkin panitia seleksi calon tamtama Polri minta klarifikasi atau pertanggungjawaban kepada orang tua peserta yang ada di luar negeri. Harus ada yang bertanggung jawab sebagai wali di sini," kata Darmono.
Kendati tidak menyebut jumlah ataupun prosentase masalah yang ditemui panitia pendaftaran, Darmono mengatakan dua kasus tersebut jamak ditemukan saat pemeriksaan berkas persyaratan di Mapolres Tulungagung.
Masalah lain yang terkadang muncul, kata dia, biasanya terkait syarat ketinggian badan dimana untuk calon peserta putra minimal 165 centimeter dan perempuan 160 centimeter.
"Semua telah diarahkan untuk dilakukan pembenahan berkas persyaratan. Mereka yang belum memiliki e-KTP yang dibantu dibuatkan e-KTP di dispendukcapil (dinas kependudukan dan catatan sipil) sementara untuk yang orang tuanya menjadi TKI direkomendasi masuk dalam struktur KK saudara lain," katanya.
Darmono mengungkapkan, sejak pendaftaran resmi dibuka pada 7 April hingga Senin (18/4) siang, jumlah pendaftar tercatat sebanyak 58 orang.
"Hingga kemarin pendaftar ada sebanyak 21 untuk posisi bintara, empat tamtama, dan tiga akpol. Hari ini hingga siang tambah dua akpol dan 28 bintara," paparnya.
Pendaftaran anggota Polri sesuai jadwal bakal ditutup pada 30 April.
Darmono menerangkan, Mabes Polri membuka pendaftaran untuk jenjang bintara, tamtama dan akpol dengan total kuota sebanyak 10.150 kursi.
Rinciannya, papar Darmono, bintara sebanyak 9.850 personel, tamtama 1.000 personel dam akpol 300 personel.
"Pendaftaran melalui sistem daring (dalam jaringan/online) namun sepekan kemarin sempat mengalami troubel jaringan sehingga jumlah pendaftar terkesan masih minim hingga detik ini," ujarnya.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016