Pamekasan (Antara Jatim) - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) meminta Presiden RI untuk membantu secara teknis dalam menyosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada seluruh masyarakat.
"Kami meminta pemerintah bisa membantu menggencarkan sosialisasi empat pilar ini, karena kami tidak mungkin bisa bekerja maksimal, karena jumlah kami di MPR terbatas," kata Wakil Ketua MPR RI Mahyudin di Pamekasan, Jumat.
Menurut Mahyudin, anggota MPR RI hanya 600 orang dan dengan jumlah seperti itu, maka dalam setahun diperkirakan hanya mampu menyampaikan sosialisasi kepada sekitar empat juta jiwa atau sekitar 2 persen saja.
"Kebijakan tentang lembaga yang ditunjuk untuk membantu sosialisasi empat pilar itu bergantung presiden, bisa Kemendikbud, Kemeristekdikti, Lemhanas, atau kalau dianggap perlu bisa seperti dulu, yakni BP7 yang melakukan Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)," katanya.
Mahyudin menuturkan, Presiden pada prinsipnya setuju dengan upaya menggencarkan sosialisasi empat pilar itu kepada masyarakat, namun lembaga khusus yang akan ditunjuk untuk membantu MPR RI akan ditentukan kemudian.
"Presiden sangat apresiatif dengan usulan kami, karena ideologi bangsa yang tertuang dalam empat pilar itu memang merupakan keharusan, tapi lembaganya masih dikaji," katanya, menjelaskan.
Kegiatan sosialisasi dengan cara tatap muka secara langsung ini merupakan satu dari tujuh ragam sosialisasi empat pilar.
Cara lainnya, TOT (Training of Trainer), lomba karya tulis, cerdas cermat, dialog interaktif, sosialisasi melalui media cetak dan seminar atau kajian. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Kami meminta pemerintah bisa membantu menggencarkan sosialisasi empat pilar ini, karena kami tidak mungkin bisa bekerja maksimal, karena jumlah kami di MPR terbatas," kata Wakil Ketua MPR RI Mahyudin di Pamekasan, Jumat.
Menurut Mahyudin, anggota MPR RI hanya 600 orang dan dengan jumlah seperti itu, maka dalam setahun diperkirakan hanya mampu menyampaikan sosialisasi kepada sekitar empat juta jiwa atau sekitar 2 persen saja.
"Kebijakan tentang lembaga yang ditunjuk untuk membantu sosialisasi empat pilar itu bergantung presiden, bisa Kemendikbud, Kemeristekdikti, Lemhanas, atau kalau dianggap perlu bisa seperti dulu, yakni BP7 yang melakukan Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)," katanya.
Mahyudin menuturkan, Presiden pada prinsipnya setuju dengan upaya menggencarkan sosialisasi empat pilar itu kepada masyarakat, namun lembaga khusus yang akan ditunjuk untuk membantu MPR RI akan ditentukan kemudian.
"Presiden sangat apresiatif dengan usulan kami, karena ideologi bangsa yang tertuang dalam empat pilar itu memang merupakan keharusan, tapi lembaganya masih dikaji," katanya, menjelaskan.
Kegiatan sosialisasi dengan cara tatap muka secara langsung ini merupakan satu dari tujuh ragam sosialisasi empat pilar.
Cara lainnya, TOT (Training of Trainer), lomba karya tulis, cerdas cermat, dialog interaktif, sosialisasi melalui media cetak dan seminar atau kajian. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016