Malang (Antara Jatim) - Malang Corruption Watch (MCW) menilai bahwa Pemkot Malang lebih mementingkan anggaran dalam APBD 2016 untuk publikasi daripada untuk menangani masalah gizi buruk di daerah itu.
"Anggaran untuk publikasi porsinya jauh lebih besar ketimbang untuk menangani masalah gizi buruk, yakni sebesar Rp12,4 miliar, sedangkan untuk gizi buruk hanya Rp600 juta serta pemberian makanan tambahan sebesar Rp2 miliar," kata Wakil Koordinator MCW, Hayyik Ali di Malang, Jumat.
Anggaran publikasi sebesar Rp12,4 miliar itu disebar ke beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), antara lain di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sebesar Rp850 juta, Dinas Pendidikan Rp623 juta, Bagian Humas sebesar Rp6,3 miliar, serta di Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp188 juta.
Menurut Hayyik, komposisi anggaran tersebut telah terjadi pemborosan. Hal itu bisa dilihat dari indikator analisa anggaran yang dipakai, yakni prioritas anggaran, ketercukupan anggaran, kemajuan dan kesetaraan anggaran.
Pemborosan itu yang dicontohkan oleh MCW terlihat dari anggaran pemberitaan dan penyiaran sebesar Rp12,4 miliar. Anggaran itu dinilai boros jika disandingkan memakai indikator kesetaraan anggaran untuk pelayanan dasar publik, seperti bidang pendidikan dan kesehatan.
Apalagi, jika dilihat dari sisi signifikansi anggaran itu apa, apa yang dicapai dari anggaran tersebut. Apakah ada untuk kepentingan publik, kalau tidak itu adalah bentuk pemborosan.
Selain itu, lanjutnya, anggaran untuk pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan di Kota Malang juga masih belum sesuai dengan amanat UU, yakni 20 persen dari total APBD untuk bidang pendidikan, dan 10 persen untuk bidang kesehatan.
"Kota Malang masih di bawah itu. Kenapa pos anggaran yang boros tidak dialokasikan saja untuk pelayanan dasar bagi publik, seperti pendidikan dan kesehatan, padahal di kota ini juga masih ada puluhan penderita gizi buruk," urainya.
Sebelumnya Wali Kota Malang Moch Anton mengatakan biaya pemberitaan dan penyiaran tidak perlu dibesar-besarkan. "Publikasi itu untuk percepatan pembangunan, program dan keunggulan Kota Malang agar dapat tersiar di masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, anggaran publikasi yang mencapai miliaran rupiah itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan kota-kota lain. "Melalui publikasi, potensi Kota Malang akan lebih terkenal dan bisa dieksplorasi, toh nantinya keuntungan dari publiaksi itu juga kembali kepada masyarakat," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Anggaran untuk publikasi porsinya jauh lebih besar ketimbang untuk menangani masalah gizi buruk, yakni sebesar Rp12,4 miliar, sedangkan untuk gizi buruk hanya Rp600 juta serta pemberian makanan tambahan sebesar Rp2 miliar," kata Wakil Koordinator MCW, Hayyik Ali di Malang, Jumat.
Anggaran publikasi sebesar Rp12,4 miliar itu disebar ke beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), antara lain di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sebesar Rp850 juta, Dinas Pendidikan Rp623 juta, Bagian Humas sebesar Rp6,3 miliar, serta di Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp188 juta.
Menurut Hayyik, komposisi anggaran tersebut telah terjadi pemborosan. Hal itu bisa dilihat dari indikator analisa anggaran yang dipakai, yakni prioritas anggaran, ketercukupan anggaran, kemajuan dan kesetaraan anggaran.
Pemborosan itu yang dicontohkan oleh MCW terlihat dari anggaran pemberitaan dan penyiaran sebesar Rp12,4 miliar. Anggaran itu dinilai boros jika disandingkan memakai indikator kesetaraan anggaran untuk pelayanan dasar publik, seperti bidang pendidikan dan kesehatan.
Apalagi, jika dilihat dari sisi signifikansi anggaran itu apa, apa yang dicapai dari anggaran tersebut. Apakah ada untuk kepentingan publik, kalau tidak itu adalah bentuk pemborosan.
Selain itu, lanjutnya, anggaran untuk pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan di Kota Malang juga masih belum sesuai dengan amanat UU, yakni 20 persen dari total APBD untuk bidang pendidikan, dan 10 persen untuk bidang kesehatan.
"Kota Malang masih di bawah itu. Kenapa pos anggaran yang boros tidak dialokasikan saja untuk pelayanan dasar bagi publik, seperti pendidikan dan kesehatan, padahal di kota ini juga masih ada puluhan penderita gizi buruk," urainya.
Sebelumnya Wali Kota Malang Moch Anton mengatakan biaya pemberitaan dan penyiaran tidak perlu dibesar-besarkan. "Publikasi itu untuk percepatan pembangunan, program dan keunggulan Kota Malang agar dapat tersiar di masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, anggaran publikasi yang mencapai miliaran rupiah itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan kota-kota lain. "Melalui publikasi, potensi Kota Malang akan lebih terkenal dan bisa dieksplorasi, toh nantinya keuntungan dari publiaksi itu juga kembali kepada masyarakat," katanya.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016